Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Mantan Ketua MK: Kalau Enggak Suka Sama Orang, Cari Urusan Ijazahnya

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) memancing mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie buka suara. 

Menurut Jimly, kasus ijazah palsu kerap terjadi pada saat Pemilihan Umum (Pemilu) seperti yang sudah terjadi pada beberapa edisi sebelumnya. 

Hal ini kerap terjadi karena lemahnya proses administrasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara Pemilu.

"Jadi, kasus ijazah palsu itu banyak sekali, dan itu baik untuk Pilkada atau Pileg, ada saja. Karena administrasi ijazah ini masih bermasalah sejak lama," katanya dikutip dari YouTube Refly Harun, Jumat (16/5/2025).

Selain itu kasus ijazah palsu memang kerap digunakan untuk menjatuhkan lawan politiknya.

"Sehingga begitu mendengar ada isu (dugaan ijazah palsu Jokowi) ini, ya, ini cara menjatuhkan lawan politik."

"Kalau kita nggak suka sama orang, kita cari urusan ijazahnya," ungkap Jimly.

Sementara, terkait kasus ijazah Jokowi, Jimly menilai sudah tidak hanya berkaitan dengan pokok perkara saja, tetapi sudah meluas seperti politik hingga soal terpilihnya Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI.

Bahkan, Jimly menganggap kasus ini sudah menempatkan keluarga Jokowi sebagai musuh masyarakat.

"Di lain pihak, bakal makin banyak yang memusuhi, makin emosional, maka akan semakin banyak muncul pendukung," tuturnya.

Jimly juga menilai kasus ijazah Jokowi ini akan berlarut-larut karena bersamaan pula dengan wacana pemakzulan terhadap Gibran sebagai Wakil Presiden RI.

"Jadi (kasus ijazah Jokowi) ini akan sampai 2029," tuturnya.

Lebih lanjut, Jimly mengungkapkan meski sudah ada putusan dari pengadilan terkait kasus ini dan diputuskan ijazah Jokowi asli, dia menduga kasus ini akan terus diorkestrasi.

Pasalnya, dia menganggap pihak yang menggugat tetap tidak merasa puas akan putusan tersebut.

"Apapun nanti keputusan dari proses peradilan, tidak memuaskan pihak yang dikalahkan," katanya.

Baca juga: Dr Tifa dan Roy Suryo Tak Main-main, Ancam Akan Bawa Kasus Ijazah Jokowi ke Internasional

Alasan Laporan Jokowi

Pakar telematika, Roy Suryo dan pegiat media sosial, Tifauzia Tyassuma atau dokter Tifa dimintai klarifikasi oleh Polda Metro Jaya pada Kamis (15/5/2025) kemarin.

Pada momen klarifikasi tersebut, diketahui pemicu Jokowi turun gunung melaporkan kasus ijazah ke kepolisian.

Proses klarifikasi ini dilakukan setelah sebelumnya Jokowi melapor ke Polda Metro Jaya pada 30 April 2024.

Jokowi memutuskan melaporkan Roy Suryo cs terkait adanya diskusi yang terjadi pada 26 Maret 2025.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi, menuturkan diskusi tersebut diketahui Jokowi lewat video yang viral di media sosial.

Dalam diskusi tersebut, dia mengatakan bahwa Roy Suryo cs diduga melakukan fitnah dan pencemaran nama baik.

"Kronologis perkara yang dilaporkan, pada 26 Maret 2025 di sekitar Karet Kuningan, Jakarta Selatan, pelapor mulai mengetahui adanya video melalui media sosial berisi pernyataan fitnah dan pencemaran nama baik dengan pernyataan ijazah palsu S1 dari sebuah universitas milik pelapor atau korban," kata Ade, dalam konferensi pers di kantor Polda Metro Jaya, Kamis (15/5/2025).

Ade Ary mengatakan, setelah melihat video tersebut, Jokowi meminta ajudan dan kuasa hukumnya untuk mengumpulkan bukti.

"Selanjutnya pelapor meminta ajudannya dan kuasa hukum untuk mengumpulkan bukti-bukti dari berbagai media sosial dan mengingatkan kepada pihak yang membuat," ujarnya.

Pertemuan 26 Maret 2025

Terkait hal ini, Roy Suryo dan dokter Tifa membantah soal menghadiri pertemuan pada 26 Maret 2025 yang menjadi pemicu Jokowi melaporkan mereka ke Polda Metro Jaya.

Roy mengungkapkan bahwa undangan yang diterima olehnya untuk melakukan klarifikasi terkait adanya peristiwa pada 26 Maret 2025 lalu.

Namun, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) itu enggan menjawab soal peristiwa di tanggal tersebut karena merasa tidak melakukan diskusi.

Ia mengaku sedang buka puasa bersama di rumah pada 26 Maret 2025.

"Saya tidak berhak menjawab tanggal 26 itu apa. Nanti saya dikira ST (sok tahu). Yang jelas tanggal 26 itu, saya sedang melaksanakan buka bersama di rumah, makan," ungkap dia.

Senada dengan Roy, dokter Tifa juga tidak mengetahui terkait pertemuan yang terjadi pada 26 Maret 2025 tersebut.

Bahkan, dia mengaku sudah bertanya berulang kali kepada polisi terkait apa peristiwa yang terjadi, tetapi tidak kunjung dijawab.

"Bahwa undangan klarifikasi ini telah sesuai dengan peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor, yang terjadi di Jakarta Selatan pada tanggal 26 Maret 2025."

"Tetapi sayangnya, saya berkali-kali minta klarifikasi tentang apa yang sebetulnya peristiwa yang terjadi pada tanggal 26 Maret 2025 tersebut, sampai terakhir, tidak memperoleh jawaban," kata dokter Tifa dalam konferensi pers, Kamis sore, dikutip dari YouTube Kompas TV.

Dokter Tifa pun tidak menjawab pertanyaan penyidik terkait peristiwa pada 26 Maret 2025 tersebut.

Pasalnya, dia tidak merasa melakukan diskusi atau pertemuan seperti yang tertuang dalam laporan Jokowi.

Lebih lanjut, dokter Tifa mengatakan segala pertanyaan yang diajukan penyidik kepadanya tidak relevan atas peristiwa yang terjadi pada 26 Maret 2025 lalu.

"Jadi, kembali lagi, saya tegaskan bahwa pertanyaan yang diberikan kepada saat klarifikasi tadi, sama sekali tidak ada yang relevan dengan substansi dalam surat undangan ini."

"Sama sekali tidak menyentuh apa yang sebenarnya terjadi pada tanggal 26 Maret 2025 ini," pungkasnya.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di WhatsApp.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.