Angkutan Umum ke Kawasan Permukiman dan Perumahan, Kunci Utama Urai Kemacetan di Jabodetabek

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR -- Penggunaan kendaraan pribadi oleh pekerja dari wilayah Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Bodetabek) membuat kondisi arus lalu lintas di Jakarta semakin macet.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah sering kali memberikan imbauan agar masyarakat beralih menggunakan transportasi umum demi mengurangi kemacetan dan polusi di Jakarta.

Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno mengatakan, peningkatan layanan angkutan umum hingga kawasan perumahan menjadi kunci utama agar masyarakat beralih ke transportasi umum.

Baru-baru ini, Pemprov DKI membuka empat rute baru bus Transjabodetabek di Alam Sutera hingga Vida Bekasi.

Saat ini, keempat rute tersebut tengah diuji coba dan dikoordinasikan dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. 

"Pertama, untuk wilayah Bekasi, akan ada layanan dari Vida Bekasi ke Cawang Jakarta. Kedua, untuk di Bogor, akan ada layanan dari Kota Wisata, Cibubur, ke Cawang, Jakarta. Selanjutnya, rute ketiga dan keempat akan ada layanan untuk wilayah Tangerang, yakni dari Alam Sutera ke Blok M, Jakarta, dan Binong ke Grogol, Jakarta," kata Djoko kepada Warta Kota, Kamis (1/5/2025).

Djoko menerangkan, di Jakarta terdapat 26 perumahan kelas menengah dan 2 perumahan kelas bawah yang sudah dilayani angkutan umum. 

"Kabupaten Bekasi memiliki 23 perumahan kelas atas, 22 perumahan kelas menengah, dan 645 perumahan kelas bawah, Kabupaten Bogor 5 perumahan kelas atas, 17 perumahan kelas menengah, dan 494 perumahan kelas bawah," tegasnya.

Djoko melanjutkan, Kabupaten Tangerang memiliki 45 perumahan kelas atas, 65 perumahan kelas menengah dan 330 perumahan kelas bawah, Kota Bekasi 8 perumahan kelas atas, 30 perumahan kelas menengah, dan 26 perumahan kelas bawah.

Ia juga membeberkan di Kota Bogor ada 3 perumahan kelas atas, 17 perumahan kelas menengah dan 16 perumahan kelas bawah, Depok 1 perumahan kelas atas, 13 perumahan kelas menengah, dan 25 perumahan kelas bawah. 

"Kota Tengerang 10 perumahan kelas atas, 18 perumahan kelas menengah, dan 13 perumahan kelas bawah, dan Tangerang Selatan 32 perumahan kelas atas, 60 perumahan kelas menengah, dan 33 perumahan kelas bawah," ungkapnya.

Djoko mencatat, total secara keseluruhan di Bodetabek ada 1.824 perumahan dengan rincian 242 pemukiman kelas menengah dan 1.582 kelas bawah yang harus dilayani angkutan umum. 

Layanan angkutan umum dapat berupa angkutan penghubung menuju stasiun KRL Jabodetabek, Stasiun LRT Jabodebek atau halte rute Transjabodetabek terdekat. 

Baca juga: May Day Besok, Hindari 9 Titik di Jakarta Ini Agar Tak Terjebak Kemacetan

"Dapat juga layanan langsung (direct service), seperti JR Connexion yang disediakan saat jam sibuk pagi menuju Kota Jakarta dan sore dengan rute kebalikan dari Jakarta ke kawasan perumahan. Selain jam itu, melayani sebagai angkutan penyambung," tuturnya.

Djoko menilai, sebelum tahun 1990an, pemerintah menerapkan kebijakan pembangunan kawasan perumahan, tapi harus diimbangi layanan transportasi umum.

Misalnya, kata Djoko, di dekat pemukiman harus ada angkutan kota, bus umum atau bus Damri. Namun, layanan angkutan kota ke permukiman itu kian terkikis, bahkan sudah banyak yang hilang meskipun kawasan perumahan itu masih tetap ada.

"Ketergantungan publik terhadap ojek akibat tata ruang yang semrawut. Misalnya, di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), komposisi angkutan umum hanya tersisa 2 persen, sedangkan mobil 23 persen dan sepeda motor mencapai 75 persen. Tidak ada sinkronisasi antara membangun kawasan perumahan dan layanan transportasi," jelasnya.

Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata itu berharal perluasan layanan Transjabodetabek bisa membantu mengurangi penggunaan kendaraan pribadi ke Jakarta. 

Djoko menambahkan, target 60 persen warga Jabodetabek beralih menggunakan angkutan umum bisa tercapai. 

"Penerapan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) perlu dipertimbangkan untuk mengendalikan mobilitas kendaraan pribadi di Jakarta," imbuhnya. (m26)

Baca berita WartaKotalive.com lainnya di Google News dan WhatsApp