Viral Harga Tiket Mahal, Ini Permintaan Jaro Ade ke Pengelola Wisata Gunung Bunder dan Gunung Sari

WARTAKOTALIVE.COM, BOGOR - Wakil Bupati Bogor Jaro Ade meminta seluruh pihak menjaga iklim wisata yang sehat di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Hal itu diungkapkan Jaro Ade saat menghadiri musyawarah terkait pengelolaan kawasan wisata Gunung Bunder dan Gunung Sari di Kantor Kecamatan Pamijahan, pada Rabu (30/4/2025).

"Wisata harus berdampak positif untuk perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, mari kita jaga situasi kondusif agar wisatawan nyaman berwisata," kata Jaro Ade.

Terkait dengan polemik gerbang tiket masuk kawasan wisata yang viral beberapa waktu lalu, Jaro Ade menegaskan bahwa hal itu merupakan kewenangan pengelola Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS). 

"Soal tiket, itu kewenangan TNGHS. Tetapi, kita berharap tidak membebani wisatawan," ujar Jaro Ade.

Baca juga: Viral Pelajar di Dramaga Bogor Seberangi Sungai Mau Sekolah, Jaro Ade Janji Segera Bangun Jembatan

Jaro Ade menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan kawasan wisata. 

"Lahan yang hijau jangan sampai dirusak. Kita diberikan potensi alam yang indah, maka wajib kita rawat bersama," jelas Jaro Ade.

Jaro Ade juga menyampaikan perhatian terhadap kondisi infrastruktur, terutama jalan-jalan yang mengalami kerusakan serta kurangnya penerangan. 

Ia menginstruksikan Camat Pamijahan agar segera mengusulkan penambahan Penerangan Jalan Umum (PJU) di titik-titik rawan seperti jalan dari Gunung Sari menuju Gunung Bunder yang rusak parah.

Baca juga: Kawasan Industri Jababeka Bakal Tambah Zona Inovasi, untuk Perkuat Wisata Industri?

"Kami akan tinjau langsung dan tindak lanjuti melalui laporan kepada Bupati, agar masuk dalam perencanaan Musrenbang 2026. Jika memungkinkan, bisa kita realisasikan lebih cepat melalui Dinas PUPR," tutur Jaro Ade.

Politisi Partai Golkar itu juga menyoroti pentingnya pembinaan terhadap pelaku UMKM lokal yang menjadi salah satu komitmen utama Pemkab Bogor.

"Saya meminta Satuan Kepala Perangkat Daerah (SKPD) terkait dapat mengintegrasikan pembinaan UMKM sesuai dengan potensi masing-masing wilayah," jelas Jaro Ade.

Sementara itu, Perwakilan TNGHS, Dudi, mengatakan bahwa kawasan yang dikelola di wilayah Kabupaten Bogor seluas sekitar 28.000 hektar yang mencakup 9 kecamatan dan 38 desa. 

Baca juga: Pasutri di Sukajaya Bogor Meninggal Akibat Banjir Bandang, Jaro Ade Sampaikan Duka Mendalam

Ia mengakui belum adanya perjanjian kerja sama formal antara TNGHS dengan Pemkab Bogor.

"Kami harap ke depan bisa terjalin kerja sama lebih konkret dalam pengelolaan kawasan dan pemberdayaan masyarakat," terang Jaro Ade.