Ikuti Jejak Dedi Mulyadi, Sumut Juga Larang Sekolah Gelar Study Tour, Ada Sanksi Jika Melanggar

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) melarang seluruh sekolah menggelar kegiatan study tour atau wisata akhir tahun, mengikuti apa yang dilakukan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sebelumnya.

Larangan study tour itu ditegaskan dengan menerbitkan surat edaran (SE) terkait larangan kegiatan study tour atau wisata akhir tahun pelajaran 2024/2025.

Surat bernomor 400.3/2333 tahun 2025 itu dikeluarkan Dinas Pendidikan Sumatera Utara pada 4 Maret lalu.
 
Berikut kutipan surat edaran tersebut.
 
"Mengacu pada komitmen Pemprov Sumut dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan berfokus pada penguatan karakter serta kesejahteraan peserta didik, maka bersama ini kami sampaikan bahwa untuk menjaga keselamatan peserta didik dan mencegah potensi risiko perjalanan jarak jauh, serta memastikan prioritas penggunaan dana pendidikan bagi kebutuhan yang yang lebih esensial, seluruh satuan pendidikan SMA/SMK/SLB di Sumut diimbau untuk tidak menyelenggarakan kegiatan study tour atau wisata akhir tahun pelajaran 2024/2025 baik di dalam ataupun di luar daerah.

Sebagai alternatif, Disdik menawarkan sekolah menggelar kegiatan perpisahan dengan konsep sederhana di lingkungan sekolah.
 
Menyelenggarakan kegiatan yang mendukung penguatan karakter, kreativitas, dan bakat peserta didik seperti pentas seni, pameran karya, dan bakti sosial.

Mengedepankan kegiatan yang memberi ruang refleksi atas proses belajar, sekaligus mempersiapkan peserta didik melangkah ke jenjang berikutnya."

Kepala Bidang SMA Disdik Pemprov Sumut, Basir Hasibuan, menuturkan surat edaran ini telah dibagikan ke seluruh SMA, SMK dan SLB Negeri se-Sumut.

Namun begitu, ternyata sudah ada sekolah yang telanjur mengutip biaya study tour sebelum SE disebarkan.
 
"SE larangan study tour ke luar sekolah ini sudah kita bagikan. Tapi memang ada yang sudah telanjur mengutip. Dan itu sudah kita minta untuk dikembalikan," kata Basir dikutip dari laman kumparan, Senin (28/4/2025).
 
Menurut Basir jika ada sekolah yang nekat menggelar study tour, maka pihaknya akan memanggil kepala sekolah untuk diklarifikasi atau bahkan diberikan sanksi.
 
"Kecuali kasusnya siswa berinisiatif patungan untuk mengeluarkan uang itu tidak masalah ya. Yang bermasalah apabila sekolah ada yang melakukan pemaksaan melakukan kutipan dengan membagikan surat edaran ke wali murid, itu dilarang," jelasnya.
 
"Di luar SPP, tidak boleh mengutip. Kalau murid yang ngumpul dana, silakan. Tapi pihak sekolah tidak boleh intervensi, meminta, dan memberikan surat edaran kutipan itu tidak boleh," tuturnya.
 
Sementara itu, bila siswa ingin menggunakan baju seragam saat momen perpisahan, hal itu tak jadi masalah. Namun, tetap dengan catatan inisiatif siswa tanpa aturan yang diberlakukan sekolah.
 
 "Kalau siswa mau beli baju custom di hari perpisahan mereka patungan itu tidak masalah. Asal jangan sekolah yang meminta. Dan seluruh sekolah diimbau lakukan perpisahan di sekolah saja," jelasnya.

Sebelumnya Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa kegiatan study tour di sekolah-sekolah di Jawa Barat tidak akan berubah alias tetap dilarang. 

Meskipun Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengizinkan sekolah kembali melaksanakan kegiatan study tour. 

Baca juga: Dengar Keluhan Orang Tua Siswa di Bekasi tentang Study Tour Sekolah ke Bali, Dedi Mulyadi: Hentikan!

Dedi Mulyadi beralasan study tour selama ini lebih mengarah pada kegiatan wisata daripada perjalanan pendidikan. 

"Study tour itu bukan urusan bus atau perjalanan, tetapi lebih kepada bisnis di baliknya," ujar Dedi Mulyadi Senin (24/3/2025) malam. 

Dedi Mulyadi menegaskan study tour yang selama ini terjadi, faktanya justru hanya sekadar jalan-jalan tanpa adanya unsur pembelajaran.  

"Seharusnya ini perjalanan pendidikan, tapi faktanya hari ini lebih banyak didominasi oleh travel dan bisnis pariwisata. Jika seperti itu, namanya bukan study tour, melainkan piknik," tegas Dedi. 

Selain itu keputusan pelarangan study tour di sekolah-sekolah semata diambil untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat Jawa Barat, terutama bagi orang tua dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. 

Ada dampak finansial yang ditanggung orang tua demi memenuhi kebutuhan anak ikut study tour yang ternyata memberatkan. 

"Tidak boleh anak piknik di atas rintihan orangtua," tegasnya. 

Pria yang akrab disapa Kang Dedi itu mengaku mengetahui bagaimana kondisi ekonomi masyarakat Jawa Barat. 

"Banyak orang tua yang terpaksa berutang atau menjual barang demi membiayai study tour anaknya. Ini bukan hal sepele. Ada orangtua yang harus mengeluarkan uang jutaan rupiah, padahal itu bukan perkara kecil bagi mereka," ungkapnya.  

Selain itu, Dedi juga menyoroti efek sosial dari study tour yang justru berpotensi melahirkan kesenjangan di antara siswa di sekolah.

"Posisi siswa di kelas bisa menjadi minder karena tidak ikut study tour. Ini melahirkan masalah sosial. Saya melarang study tour karena saya peduli dan sayang terhadap warga Jawa Barat, bukan karena alasan lain," jelasnya.

Baca juga: Dedi Mulyadi Copot Kepsek, Rombongan Study Tour SMAN 6 Depok Pulang Hari Ini

Sebagai alternatif, Dedi menyarankan agar kegiatan pendidikan di luar sekolah tetap bisa dilakukan tanpa harus membebani orang tua dengan biaya besar. 

Ia beralasan esensi pendidikan bukan terletak pada perjalanan jauh, melainkan pada pembelajaran yang bermakna. 

"Kalau memang mau study tour, tidak usah jauh-jauh. Lingkungan sekitar masih banyak yang bisa dijadikan bahan pembelajaran," katanya. 

"Sampah menumpuk di mana-mana, sekolah masih banyak yang kumuh, itu yang seharusnya menjadi perhatian. Pendidikan tidak boleh berhenti di level formal saja," katanya.

Dedi juga menegaskan bahwa kebijakan ini sejalan dengan upaya penguatan pendidikan berkarakter di Jawa Barat.

Ia berharap keputusan ini bisa melindungi orangtua dari beban ekonomi yang tidak perlu dan memastikan subsidi pendidikan yang telah diberikan pemerintah benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

"Saya tidak melarang study tour dalam arti sebenarnya, tapi faktanya selama ini lebih ke arah piknik. Saya ingin memastikan bahwa pendidikan di Jawa Barat benar-benar mengutamakan substansi, bukan sekadar perjalanan tanpa esensi," tegas Dedi.

"Jika ada kepala sekolah yang tetap bersikeras mengadakan study tour, silakan berhadapan langsung dengan saya," ujarnya tegas.

Baca berita WartaKotalive.com lainnya di Google News dan WhatsApp