Guru Besar Farmasi UGM Lakukan Pelecehan Terhadap Mahasiswi, Modus Bimbingan Sejak Tahun 2023

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Seorang Dosen sekaligus Guru Besar Fakultas Farmasi Universitas Gadjah mada (UGM) berinisial EM diduga melakukan pelecehan seksual terhadap sejumlah mahasiswi.

Ia diduga melakukan kekerasan seksual terhadap sejumlah mahasiswi di luar kampus, modusnya mengajak korban berdiskusi maupun bimbingan.

Sekretaris UGM, Andi Sandi Antonius, mengungkapkan EM melakukan aksi bejatnya itu di luar kampus dengan modus mengajak korban berdiskusi maupun bimbingan.

Kasus ini terungkap setelah Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) UGM dapat laporan pada 2024.

"Modusnya, ada diskusi, bimbingan, pertemuan di luar kampus, katanya untuk membahas kegiatan ataupun lomba yang sedang diikuti mahasiswa," kata Sekretaris UGM Andi Sandi Antonius saat dikonfirmasi TribunJogja.com, Minggu (6/4/2025).

Sandi menyebutkan, dugaan kekerasan seksual yang dilakukan EM awalnya disampaikan oleh pimpinan fakultas ke Satgas PPKS UGM.

Selanjutnya, Satgas PPKS memeriksa 13 orang saksi dan korban kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh EM.

"Informasi di luaran, terjadi sebelum itu (2023-2024), tapi kejadian sebelum laporan tahun 2024 ini, kami tidak mengetahuinya. Di tingkat Satgas, tidak mengetahuinya," ujar Sandi.

Disebutkan, tindakan asusila itu dilakukan EM dalam kurun waktu 2023-2024.

"Kami tidak mengetahuinya, di tingkat Satgas tidak mengetahuinya," terangnya.

Baca juga: Dedi Mulyadi Minta Polisi Periksa Kasus Pemotongan Uang Kompensasi untuk Sopir Angkot di Bogor

Sanksi untuk EM yang direkomendasikan Satgas PPKS ke pimpinan kampus UGM mulai dari sedang hingga berat yaitu pemecatan.

"Sejak pertengahan 2024, pelaku sudah dibebaskan dari tugas-tugasnya. Itu sejak ada laporan ke Satgas PPKS. Sanksi sedang sampai berat itu ya dari skorsing sampai pemberhentian tetap," ungkap Sandi.

Sandi juga mengatakan, dalam waktu dekat, UGM akan menjatuhkan sanksi serta menyampaikan keputusan terkait status EM sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sementara itu, untuk urusan gelar guru besar, UGM menyerahkannya kepada kementerian terkait.

"Pengajuan status guru besar itu dilakukan ke pemerintah, dalam hal ini kementerian. Surat Keputusan (SK)-nya pun dikeluarkan oleh kementerian, bukan UGM. Jadi, bila menyangkut status guru besar, kewenangan sepenuhnya ada di kementerian," terang Sandi.