Viral Pemalakan Modus Minta THR, Pemerintah Diminta Tegas Tindak Ormas yang Ganggu Iklim Usaha

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto telah menargetkan pertumbuhan ekonomi agar mampu mencapai angka 8 persen dengan mengoptimalkan berbagai sektor potensial.

Presiden Prabowo juga telah mencanangkan 17 Program Prioritas mulai dari ketahanan pangan dan energi, pengentasan kemiskinan, hingga perbaikan sistem pendapatan negara. 

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak terlepas dari sektor industri, seperti manufaktur, energi, dan infrastruktur.

Pemerintah juga terus berupaya meningkatkan daya saing industri nasional, melalui kebijakan yang mendukung investasi, peningkatan produktivitas, dan pemanfaatan teknologi. 

Namun, di tengah upaya tersebut, beberapa organisasi masyarakat (Ormas) mengambil sikap yang dianggap tidak menguntungkan bagi para pelaku industri di Indonesia.

Tentunya gangguan tersebut bisa mengganggu iklim ekonomi di Indonesia. 

Ketua DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) wilayah Jawa Barat (Jabar) Ning Wahyu Astutik, menilai bila keberadaan ormas merupakan salah satu wujud demokrasi.

Tapi fakta yang terjadi di lapangan, keberadaan para ormas justu menjadi kendala bagi para pelaku usaha.

“Keberadaan ormas kita tetap menghargai. Itu kan bagian dari demokrasi, setiap orang berhak untuk berorganisasi. Tapi kalau sudah bicara apa yang sudah mereka lakukan, mengganggu dunia usaha, ya kita harus tegas. Saya berharap pemerintah harus tegas.” ucap Ning Wahyu Astutik dalam sebuah diskusi pada beberapa waktu lalu. 

Ning Astutik berpendapat, investasi sangat dibutuhkan oleh Negara Indonesia.

Adanya investasi tidak hanya menyerap tenaga kerja, akan tetapi ada efek domino yang ditimbulkan yang akan berpengaruh di sekitarnya. Karena itu, lanjut Ning, investasi harus dijaga, 

“Saya sangat berterima kasih kepada pemerintah yang kali ini sangat serius dalam menangani premanisme yang ada di Indonesia. Semoga para investor optimis berinvestasi di Indonesia sehingga ekonomi Indonesia tumbuh lebih baik.” kata Ning Astutik.  

APINDO Jabar melalui Ning Astutik menyampaikan bahwa ia mendukung 8 misi program pemerintah yang disebut sebagai Asta Cita. 

Menanggapi keluhan tersebut, Direktur Ekonomi Badan Intelijen Keamanan Polri (Baintelkam) Brigjen Pol Ratno Kuncoro S.I.K., M.Si. mengungkap data bahwa per 12 Februari 2025 jumlah ormas di Indonesia sebanyak 603.972, yang terdiri dari Yayasan dan perkumpulan. 

Gangguan LSM dan ormas, ada di 51,1 % . Peringkat kedua ada di desa dan masyarakat setempat terkait dengan masalah tenaga kerja.