Revisi UU TNI Tidak akan Hidupkan Dwifungsi ABRI, Mensesneg: Tidak Ada Dalam Pembahasan

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah revisi Undang-Undang Tentara Nasional Republik Indonesia atau RUU TNI berpotensi menghidupkan dwifungsi ABRI.

Prasetyo menyebut, jika RUU TNI itu dilakukan sebagai penguatan institusi.

"Tidak, kita pastikan tidak," ujar Prasetyo di Kantor KemePAN-RB, Jakarta Pusat, Senin (17/3/2025).

Kemudian Prasetyo meminta semua pihak untuk lebih teliti memahami isi subtansi yang dilakukan revisi. 

Ia menyebut, untuk jangan hal yang tidak menjadi subtansi justru dipolemikkan.

"Menurut kami tentunya semua harus lebih teliti lagi dalam memahami isi dari kalau sekarang yang beredar kan rancangan DIM, jadi jangan juga apa yang dipolemikkan itu sesungguhnya itu tidak ada dalam pembahasan," ungkapnya. 

"Kita harus waspada, kita harus hati hati betul, tidak boleh dibentur-benturkan, bagaimanapun mohon maaf revisi UU TNI apapun itu TNI adalah institusi milik kita, milik bangsa dan negara kita," lanjutnya. 

Selanjutnya, Prasetyo pun berhadap jangan ada pihak yang mengeluarkan pernyataan seolah RUU TNI memunculkan dikotomi dan dwifungsi ABRI. 

Prasetyo menegaskan, RUU TNI untuk penguatan institusi.

"Siapapun itu berkewajiban menjaga institusi TNI jadi tolonglah untuk tidak mengeluarkan statement statement seolah olah ada dikotomi, kemudian disampaikan juga masyarakat akan kembali ada dwifungsi ABRI, tidak begitu," katanya. 

Baca juga: Revisi UU TNI di Medsos Berbeda dengan Aslinya, Sufmi Dasco Ungkap 3 Pasal yang Dibahas

"Secara subtansi apa yang sedang dilakukan revisi ini untuk perkuatan TNI sebagai institusi negara kita sangat penting, baik melindungi kedaulatan bangsa kita maupun menyelesaikan berbagai permasalahan permasalahan bangsa kita, yang bangsa kita hadapi," sambungnya. 

Kemudian Prasetyo juga menuturkan, penugasan prajurit nantinya tidak juga bisa dikatakan dwifungsi ABRI. 

Menurutnya, semua pihak harus siap jika dibutuhkan.

"Jadi berkenaan misalnya penugasan penugasan, jangan itu kemudian dimaknai sebagai dwifungsi abri, tidak. Manakala dibutuhkan, tidak hanya TNi kita semua manakala dibutuhkan, dan memiliki keahlian kita harus siap," katanya. 

Lantas ia pun mengambil contoh dalam hal penanganan bencana yang turut melibatkan TNI hingga Polri.

Menurutnya lagi, justru TNI-Polri merupakan garda terdepan menjalankan tugas-tugas kebencanaan.

"Semua kan tahu bahwa teman-teman TNI, teman-teman kepolisian tentunya beserta teman-teman lain, selalu menjadi garda terdepan dalam menjalankan tugas tugas penanganan bencana, misalnya seperti itu. Jadi jangan kemudian itu dimaknai sebagai dwifungsi ABRI tidak. Jadi kira kira itu tanggapan kami," imbuhnya.

Sebelumnya, DPR RI buka suara perihal alasan memilih hotel bintang lima untuk rapat revisi Undang-Undang (RUU) TNI pada Sabtu (15/3/2025). 

Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Indra Iskandar beralasan sengaja memilih hotel mewah untuk rapat lantaran agar pihak yang terlibat rapat bisa istirahat di tempat memadai usai menjalani rapat yang cukup panjang.

Indra mengatakan rapat tersebut sesuai Tata Tertib (Tatib) DPR Pasal 254, yang memungkinkan penyelenggaraan rapat dengan urgensi tinggi di luar gedung parlemen dan atas seizin pimpinan DPR.

"Ya jadi kita bicara aturan dulu gitu ya, aturan berkaitan dengan rapat-rapat dengan urgenitas tinggi itu dimungkinkan untuk tidak di Gedung DPR," kata Indra saat dihubungi pada Sabtu (15/3/2025) seperti dimuat Tribunnews.com.
Menurut Indra, pemilihan Hotel Fairmont dilakukan setelah pihak sekretariat menjajaki beberapa hotel. 

Dari lima hingga enam hotel yang dipertimbangkan, hanya Fairmont yang tersedia dan memenuhi kebutuhan teknis Panja revisi UU TNI.

"Nah teman-teman sekretariat itu memang menjajaki beberapa hotel, ada 5-6 hotel ya, tetapi yang available itu satu ya, pertimbangannya yang available dengan format Panja RUU ini," ujar Indra.

Selain itu, Indra menuturkan bahwa Fairmont memiliki kerja sama dengan DPR melalui government rate, sehingga biayanya tetap sesuai dengan Standar Biaya Masukan (SBM) yang berlaku.

"Yang kedua adalah hotel yang punya kerjasama government rate dengan kita yang harganya terjangkau dengan SBM kita," ucapnya.

Dia menambahkan, Panja revisi UU TNI bersifat maraton dan berlangsung hingga dini hari, sehingga membutuhkan lokasi dengan fasilitas istirahat yang memadai.

"Karena ini sifatnya maraton dan simultan dengan urgensitas tinggi, memang harus dilakukan di tempat yang ada tempat istirahat," ungkap Indra.

Diketahui, Komisi I DPR dan pemerintah memang tengah kebut membahas revisi UU tentang TNI. (m32)

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di WhatsApp.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.