Pramono Anung Harus Koordinasi dengan Dedi Mulyadi untuk Tertibkan Bangunan Ilegal di Hulu Jakarta

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Gubernur Jakarta Pramono Anung harus memperkuat koordinasi dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Koordinasi diperlukan untuk menertibkan bangunan yang menyalahi aturan di kawasan hulu Jakarta seperti Bogor, Jawa Barat.

Ketua Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta Yuke Yurike mendorong adanya sinergi antara Pemprov Jakarta dan Pemprov Jawa Barat dalam menertibkan bangunan yang menyalahi aturan di kawasan hulu.

Baca juga: Normalisasi Kali Ciliwung Disiapkan untuk Kurangi Banjir, Pramono Anung Janji Tidak Ada Penggusuran

Kerja sama ini penting untuk memastikan keberlanjutan fungsi wilayah resapan air yang esensial bagi pengendalian banjir di Jakarta.

"Daerah resapan di kawasan hulu memiliki peran krusial dalam menekan ancaman banjir di Jakarta," kata Yuke Yurike, Sabtu (15/3/2025).

Yuke mengatakan, dengan menjaga kelestarian area ini, aliran air dapat diserap dengan baik.

Baca juga: Bakal Bangun Pulau Kucing di Kepulauan Seribu, Pramono Anung: Gagasan Ini Bukan Hal yang Baru

Dengan begitu, dapat mengurangi volume air yang mengalir ke hilir saat hujan deras.

Yuke mengatakan, terdapat indikasi banyak bangunan di kawasan hulu tidak sesuai dengan perizinan yang diberikan.

Hal ini mengakibatkan berkurangnya area resapan air dan meningkatkan risiko banjir di Jakarta.

Baca juga: Batal Gelar Program Sarapan Gratis, Pramono Anung Bakal Renovasi Kantin Sekolah untuk Dukung MBG

"Penertiban dan pengawasan ketat terhadap pembangunan di kawasan hulu sangat diperlukan," ucap Bendahara Umum DPP PDI Perjuangan ini.

Yuke mengingatkan, kerja sama antardaerah ini sangat diperlukan, apalagi Pemprov DKI Jakarta rutin memberikan dana hibah kepada daerah mitra, salah satunya Bogor.

Kata dia, hibah yang diberikan Pemprov DKI Jakarta kepada Bogor diutamakan untuk kepentingan penanggulangan banjir Jakarta dari kawasan hulu.

Baca juga: Pramono Anung Janji Ratusan Ribu Penerima KJP yang Sempat Dicabut Bakal Cair Sebelum Lebaran

"Besaran dana hibah yang diberikan Pemprov DKI ke daerah Bogor pada tahun 2023, 2024, dan 2025 untuk penanggulangan banjir persisnya berapa, saya tidak tahu, yang jelas setiap tahun pemprov menganggarkan dana hibah ke seluruh daerah di sekitar Jakarta," katanya.

Yuke menekankan, dana hibah yang diberikan kepada daerah mitra harus digunakan secara transparan dan akuntabel.

Penggunaan dana tersebut harus difokuskan pada program-program yang efektif dalam penanggulangan banjir, seperti normalisasi sungai, pembangunan waduk, dan konservasi lahan resapan air.

Baca juga: Dedi Mulyadi Cari Kepala Desa yang Marah Saat Bangunan Liar di Bantaran Kali Sepak Bekasi Dibongkar