PDIP Siapkan 17 Nama Jadi Tim Kuasa Hukum Hasto Kristiyanto, Todung Mulya Lubis Sebagai Koordinator

WARTAKOTALIVE.COM JAKARTA - PDI Perjuangan (PDIP) mengumumkan 17 nama yang akan mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tim pengacara dalam kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR Harun Masiku.

Hal tersebut disampaikan tim kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy, saat menggelar konferensi pers di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2025).

"Sebagai Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, saya diberikan tugas untuk menyampaikan sikap resmi partai," kata Ronny.

"Pertama, kami menegaskan bahwa partai memberikan dukungan penuh terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto untuk menghadapi proses hukum yang telah berjalan di KPK dan akan masuk dalam tahap persidangan pada Jumat, 14 Maret 2025," tutur Ronny.

"Kedua, partai menempatkan proses hukum ini sebagai bagian dari perjuangan untuk menegakkan konstitusi dan demokrasi di Indonesia," ujar Ronny.

Baca juga: Dakwaan Keterlibatan Hasto Kristiyanto Dinilai Tidak Konsisten, Kuasa Hukum Beberkan Alasannya

"Ketiga, kami meyakini proses yang sedang berjalan adalah bentuk pembajakan fungsi-fungsi penegakan hukum untuk kepentingan politik atau bahkan balas dendam politik atas sikap politik PDIP dalam menegakkan aturan internal yang berujung pada pemecatan sejumlah kader partai," tuturnya.

Ronny menyebutkan, sikap dan pemahaman tersebut bukan tanpa dasar, melainkan pihaknya menemukan pelanggaran mendasar terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) mengenai adanya proses tahapan dan proses hukum yang dipaksakan.

"Prinsip-prinsip keadilan penyiasatan hukum acara hingga pelanggaran-pelanggaran hukum lainnya yang dilakukan tanpa malu-malu oleh pihak-pihak yang berada di KPK saat ini," ucap Ronny.

"Bahkan, kita belum lupa proses penetapan tersangka ini diwarnai pula oleh aksi-aksi demonstrasi kelompok masyarakat yang tidak dikenal, aksi-aksi pemasangan spanduk yang menyerang partai, serta rekayasa gugatan hukum yang memperdaya dan mengatas namakan kader-kader partai," jelasnya.

"Kami untuk menggugat kepemimpinan partai lebih vulgar lagi. Operasi politik terhadap PDI Perjuangan dan kriminalisasi terhadap Sekjen Hasto Kristiyanto sampai harus menggunakan lembaga survei untuk menggiring opin publik, pembajakan fungsi penegakan hukum tersebut tentu saja mencederai cita-cita ideal penegakan hukum dan khususnya pemberantasan korupsi," terangnya.

Baca juga: Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Penuhi Panggilan Polda Metro Jaya dengan Didampingi Ronny Talapessy

Ronny menjelaskan, sebenarnya praktik ini kerap terjadi terhadap sejumlah politisi lainnya.

Oleh karena itu, PDIP akan melawan praktik-praktik buruk pembajakan KPK.

"Kami meyakini ini adalah bagian perjuangan demokrasi yang sejalan dengan nilai-nilai partai," jelasnya.

Materi Dakwaan KPK

Sementara itu, anggota tim penasihat hukum Hasto Kristiyanto, Maqdir Ismail, memberikan catatan terhadap materi dakwan Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK).