Guru PAUD Jakarta Keluhkan Pengurangan Insentif, Ketua DPRD: Ini Sangat Miris & Jadi Perhatian Kami

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Para guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang tergabung dalam Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) DKI Jakarta mengadu ke DPRD, Jumat (7/3/2025).

Mereka mengeluhkan pengurangan jumlah insentif akibat efisiensi anggaran.

Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Khoirudin mengatakan, Himpaudi menyampaikan aspirasi terkait kesejahteraan guru PAUD non formal.

Hal itu terkait dampak Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur efisiensi anggaran.

Salah satu kekhawatiran utama yang disampaikan adalah pengurangan jumlah penerima hibah bagi guru PAUD non formal.

Baca juga: Curhat Nurhaida Mengabdi 15 Tahun Tanpa Gaji di PAUD, Ini Jawaban Pramono

Sebelumnya, 7.100 guru menjadi penerima, namun dikurangi menjadi 6.800 guru.

"Ini tentu sangat miris dan menjadi perhatian kami," kata Khoirudin pada Jumat (7/3/2025).

Khoirudin berujar bahwa Inpres tidak semestinya mengurangi honorarium tenaga pendidik.

Selain itu, Himpaudi juga menuntut pemberian insentif insentif sebesar Rp 1,1 juta.

Saat ini, guru PAUD non formal hanya menerima Rp 550.000.

Sementara itu, jumlah total guru PAUD non formal di DKI Jakarta mencapai lebih dari 8.000 orang.

Baca juga: Jika Terpilih di Pilkada Jakarta 2024, Suswono Bakal Naikkan Gaji Guru PAUD di Atas UMP

Khoirudin menegaskan, akan menyampaikan aspirasi ini kepada Dinas Pendidikan DKI Jakarta. 

Harapannya, penerapan Inpres tidak menjadi alasan untuk memangkas hak para pendidik, karena pemerintah harus menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama.

"Efisiensi anggaran tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kesejahteraan guru," terang Khoirudin.

Ketua DPW PKS DKI Jakarta itu juga menyoroti kesenjangan kesejahteraan guru PAUD non formal dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta yang kini sudah lebih dari Rp 5 juta.

Khoirudin prihatin atas kondisi tersebut, karena hampir tidak ada guru PAUD non formal yang mendapatkan penghasilan sebesar itu.

Baca juga: Anak Bisa Baca Tulis Hitung Bukan Ukuran Keberhasilan, Ini yang Jadi Tolok Ukur Keberhasilan PAUD

Sementara itu Ketua Himpaudi DKI Jakarta, Suryani Tholib mengatakan bahwa perjuangan utama mereka adalah peningkatan kompetensi guru PAUD.

Dengan demikian, guru PAUD semakin profesional dan mampu memberikan pendidikan berkualitas bagi anak usia dini.

Kini, guru PAUD non formal sudah menjalankan kewajiban sesuai standar sekolah formal.

Sayangnya, guru PAUD pernah belum diakui dalam undang-undang.

Baca juga: Putri Anies Baswedan Setuju Jika PAUD Dijadikan Pendidikan Formal

Dampaknya, tidak dapat hak-hak seperti sertifikasi dan tunjangan lainnya.

Himpaudi berharap, DPRD DKI Jakarta dapat mendorong regulasi yang lebih berpihak kepada guru PAUD non formal.

Mulai dari peningkatan kesejahteraan dan pengakuan dalam sistem pendidikan nasional. 

"Kami mendidik anak-anak di usia emas, yang merupakan fondasi utama pendidikan. Namun, hingga kini posisi kami sebagai pendidik PAUD non formal belum setara dengan guru formal,” kata Suryani Tholib. (faf)

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di WhatsApp.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.