Disorot Mahasiswa dan DPRD DKI Jakarta Soal Keuangan, Dharma Jaya Klaim Sudah Berbenah

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Perumda Dharma Jaya kembali menjadi sorotan setelah Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi (Ampsi) menuding adanya dugaan ketidakberesan dalam pengelolaan keuangan.

Menanggapi kritik tersebut, Direktur Keuangan dan SDM Perumda Dharma Jaya, Deni Alfianto Amris, menegaskan pihaknya telah melakukan perbaikan total dalam tata kelola perusahaan.

"Isu manipulasi pajak dan dugaan penyimpangan tidak benar," kata Deni dalam keterangan tertulis pada Senin (15/9/2025).

Menurutnya, Dharma Jaya telah mengedepankan transparansi dan akuntabilitas melalui laporan tahunan, audit independen, serta publikasi di laman resmi perusahaan.

“Dugaan manipulasi pajak itu tidak benar. Kami melaporkan pajak secara berkala dengan lampiran audit independen,” ujarnya.

Deni menambahkan, seluruh catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait program subsidi pangan murah telah ditindaklanjuti. Bahkan, temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK April 2024 diselesaikan pada Mei 2024.

“Temuan BPK jangan dilihat sebagai aib, melainkan bagian dari kontrol negara. Semua rekomendasi sudah kami tindak lanjuti,” ucapnya.

Sebagai bukti perbaikan tata kelola, Dharma Jaya kini mengantongi sertifikasi ISO 37001 tentang sistem manajemen anti-penyuapan dan ISO 45001 tentang keselamatan kerja.

Baca juga: Perumda Dharma Jaya Didemo, Pimpinan DPRD DKI Janjikan Mahasiswa Hal Ini

“Komitmen Dharma Jaya adalah membangun kepercayaan publik melalui transparansi, keterbukaan, dan tata kelola profesional. Kami ingin BUMD ini sehat secara finansial sekaligus menjalankan mandat sosialnya,” tegas Deni.

Meski begitu, kritik tetap datang dari DPRD DKI Jakarta.

Wakil Komisi B DPRD DKI, Wahyu Dewanto, menekankan bahwa transparansi BUMD tidak boleh sebatas jargon, melainkan harus dibuktikan secara nyata.

“Saya setuju transparansi itu, semua harus dipublikasikan termasuk laporan keuangannya, dan tunjangan serta sistem rekrutmen. Jangan sampai justru jadi beban bagi daerah,” kata Wahyu.

Sebelumnya, AMPSI menggelar aksi di depan Gedung DPRD DKI pada Kamis (4/9/2025). 

Perwakilan AMPSI, Muhammad Ikhsan, menilai temuan BPK mengenai kejanggalan laporan keuangan hingga dugaan manipulasi pajak harus menjadi alarm serius bagi manajemen.

“Dharma Jaya jangan hanya cari untung, tapi harus lebih bermanfaat bagi rakyat,” ujar Ikhsan. (faf)

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di WhatsApp.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.