Aktivis Usul Pemerintah Moratorium Makan Bergizi Gratis, Kemenlu Minta Bantuan pada PBB

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Program andalan Presiden Prabowo Subianto yakni makan bergizi gratis (MBG) sedang berjalan.

Ternyata, program tersebut banyak menuai masalah, selain manfaat yang didapat.

Salah satu masalah besar dari program MBG ini adalah aspek pendanaan.

Karena dana yang dibutuhkan untuk program makan bergizi gratis ini luar biasa besar, dan itu semua berasal dari APBN.

Baca juga: Ketua Umum Bhayangkari Tinjau Program Makan Bergizi Gratis di SLB Gresik

Melihat realita itu, Direktur Eksekutif Global Strategi Riset Indonesia (GSRI), Sebastian Salang, meminta pemerintah untuk melakukan moratorium atau penundaan sementara program makan bergizi gratis.

Sebab, menurut Sebastian, pihaknya menemukan sejumlah permasalahan yang mengindikasikan kurangnya kesiapan program ini. 

Dia menegaskan, program makan bergizi gratis yang bertujuan memberikan asupan makanan bergizi bagi siswa dari tingkat PAUD hingga SMA, serta ibu hamil dan menyusui, adalah inisiatif positif.

"Namun, realisasi di lapangan menunjukkan adanya ketidaksiapan sistem, alokasi anggaran yang tidak realistis, serta skema distribusi yang berpotensi gagal menjangkau kelompok sasaran secara efektif," kata Sebastian di Jakarta, Jumat (28/2/2025).

Baca juga: Menkop Budi Arie Pastikan Program Makan Bergizi Gratis Serap Susu Hasil Koperasi

Sebastian menjelaskan,  program ini membutuhkan tambahan dana Rp 171 triliun, di luar anggaran eksisting sebesar Rp 67,147 triliun. 

Dia berpendapat, total anggaran yang mencapai Rp 238,147 triliun berisiko mengganggu kestabilan fiskal negara, terlebih adanya tumpang tindih dengan program bantuan gizi lainnya.

Selain itu, Sebastian juga menyoroti persoalan dalam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi tulang punggung distribusi makan bergizi gratis.

Menurutnya, dari target pembangunan 5.000 SPPG hingga Juli 2025, sebagian besar justru terkonsentrasi di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, sementara daerah 3T yang seharusnya diprioritaskan malah belum tersentuh. 

Baca juga:  Viral Iklan Makan Bergizi Gratis Gunakan AI, Wamen Komdigi: Bagian dari Kreativitas 

Selain itu, kata Sebastian, skema pengadaan tanah SPPG yang tidak jelas dan anggaran per unit yang mencapai Rp 1,5 miliar tanpa perencanaan teknis yang rinci berpotensi menjadi pemborosan anggaran.

Dia mengungkapkan bahwa GSRI juga menemukan beberapa indikasi ketidakwajaran dalam pengelolaan anggaran program ini.

"Mark-up harga food tray dari harga impor Rp 20.000 per unit menjadi Rp 50.000 per unit, potensi monopoli pengadaan oleh pihak tertentu tanpa transparansi dalam tender," ucapnya.