Dedi Mulyadi Pastikan Kepala Daerah di Jawa Barat Kader PDIP Tidak Patuhi Larangan Megawati

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan kepala daerah di Jawa Barat yang berasal dari PDIP, mengikuti retreat di Akmil Magelang, Jawa Tengah. 

KOMPAS.com/FREDERIKUS TUTO KE SOROMAKING
IKUT RETREAT - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan keterangan pers usai pemeriksaan Kesehatan di kompleks Kementerian Dalam Negeri, Minggu (16/2/2025). Dedi Mulyadi memastikan wali kota dan bupati di Jawa Barat yang jadi kader PDIP, mengikuti retreat di Akmil Magelang, Jawa Tengah.  

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan kepala daerah di Jawa Barat mengikuti retreat di Akmil Magelang, Jawa Tengah. 

Sebelumnya Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri melarang kepala daerah dari partainya mengikuti pembekalan di Magelang, Jawa Tengah.

Dedi Mulyadi memastikan, bupati maupun wali kota di Jawa Barat yang berasal dari PDI-P akan mengikuti kegiatan retreat di Magelang.

Hal itu dipastikan Dedi Mulyadi saat para kepala daerah tersebut hadir saat Sertijab Pj Gubernur Jawa Barat kepada dirinya di DPRD Jawa Barat

"Sejabar semuanya ikut sampai hari ini dan kemudian juga di alokasinya sudah teralokasikan, sudah terserap, tidak mungkin dibatalkan," tutur Dedi, di Gedung DPRD Jawa Barat, Jumat (21/2/2025).

Kang Dedi, sapaan akrabnya, beralasan kepala daerah yang sudah dilantik oleh Presiden RI Prabowo Subianto harus patuh pada arahan pemerintah. 

Pasalnya seluruh kepala daerah, termasuk dari PDIP sudah bersumpah untuk mengabdikan diri bagi kepentingan masyarakat dan taat pada aturan pemerintah pusat. 

"Kalau saya sih kan kami ini sudah menjadi kepala daerah, karena menjadi kepala daerah, maka ketaatan utama adalah pada sistem dalam pemerintahan," ujar Kang Dedi. 

Meski demikian keputusan melarang kadernya ikut retreat di Magelang adalah hak dari Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum partai politik kepada seluruh kadernya. 

Namun, yang jelas, setelah dilantik menjadi kepala daerah, seorang politisi atau kader partai harus mengutamakan kepentingan rakyat dan pemerintah.

"Namun, Bu Mega melarang, itu hak Bu Mega. Namun, yang jelas orang sudah menjadi kepala daerah harus tunduk patuh pada apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat," ucapnya.

Baca juga: Tidak Tunjuk Plt Usai Hasto Kristiyanto Tersangka, Megawati Bakal Kendalikan Penuh PDIP

Megawati Larang Kader

Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menginstruksikan seluruh kepala daerah terpilih dari partainya untuk menunda rencana mengikuti retreat kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah, selama sepekan pada 21-28 Februari 2025. 

Instruksi itu disampaikan Megawati melalui surat nomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada 20 Februari 2025 malam, sebagai respons atas penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto oleh KPK.

Juru Bicara PDI-P Guntur Romli membenarkan surat tersebut merupakan instruksi langsung dari Megawati yang disampaikan secara tertulis kepada seluruh kader.

Halaman
1234
Sumber: Kompas.com
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved