Minta Prabowo Subianto Segera Bentuk Kementerian Haji dan Umrah, Begini Alasan Cak Imin

WARTAKOTALIVE.COM JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin berharap agar Presiden Prabowo Subianto segera membentuk Kementerian Haji dan Umrah.

Cak Imin yang juga menjadi Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Itu mengungkapkan harapan itu, karena banyak permasalahan terkait haji dan umrah yang terjadi.

"Salah satu usulan kita dari awal adalah pemisahan Kementerian Agama dan Kementerian Haji," kata Cak Imin dalam sambutannya dalam diskusi publik bertajuk "Revisi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah" di Kantor DPP PKB, Senen, Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2025).

Cak Imin mengaku punya pengalaman saat menjadi pengawas haji.

Salah satunya yaitu menunggu 2x24 jam di bandara saat ingin kembali ke Indonesia.

Dia juga menyinggung keluhan masyarakat soal tenda di Mina, Arab Saudi.

"Pasti ada persoalan yang terulang di tenda Mina, saat ada di Arafah, sampai soal transportasi yang delay. Saat kepulangan saya juga harus menunggu hampir 2x24 jam di bandara. Sebuah pengalaman yang amat sangat rumit," jelas Cak Imin.

Baca juga: Cak Imin Dijadwalkan Jadi Pemateri di Retret Kepala Daerah pada 25 Februari 2025

Cak Imin berharap, Prabowo segera memisahkan Kementerian Agama dan membentuk Kementerian Haji dan Umrah.

Dia menuturkan, Prabowo telah memulai untuk membentuk Kementerian Haji dan Umrah, meskipun baru ada Badan Penyelenggaraan Haji.

"Ini salah satu revolusi penyelenggaraannya. Alhamdulillah, Pak Prabowo telah memulai, meskipun baru setengah revolusi, yaitu ada Badan Penyelenggaraan Haji, tapi belum menjadi kementerian," jelas Cak Imin.

"Kita berharap undang-undang haji yang akan kita bentuk nanti Badan Penyelenggara Haji kita usulkan diubah menjadi Kementerian Haji dan Umrah," ujarnya.

Diskusi itu dihadiri Ketua Komisi VIII DPR RI H Marwan Dasopang, Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH) KH Moch Irfan Yusuf (Gus Irfan), Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI Prof Hilman Latief, pengamat dan pemerhati kebijakan haji dan umrah KH Manarul Hidayat, Dewan Syura DPP PKB.

Baca juga: Gerindra Usung Capres 2029, Prabowo Tawarkan KIM Permanen, Cak Imin: Ya, Makasih Ya

Hadir juga Ketua Umum Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (HIMPUH) Muhammad Firman Taufik dan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (DPP AMPHURI) Firman M Nur.

Sebagai informasi, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah KH Cholil Nafis mengusulkan kepada Prabowo untuk membentuk Kementerian Khusus Haji.

Dalam keterangan resminya, Cholil Nafis berpandangan bahwa Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) sering disibukkan soal haji.