Semprot Dedi Mulyadi soal Larangan Study Tour, Ketua Komite SMAN 6 Depok: Jangan Asal Komentar!

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA-- Ketua Komite SMAN 6 Depok menanggapi pernyataan Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi yang melarang kegiatan study tour bagi SMAN 6 Depok

 Sosok Ketua Komite yang berani mengkritik keras Dedi Mulyadi itu adalah Eko Pujianto.

Eko meminta kepada Dedi Mulyadi tak asal melarang study tour yang sudah dilaksanakan sekolah itu sejak dulu

Menurut Eko Pujianto, study tour itu sudah ada dalam kurikulum.

Sehingga Dedi Mulyadi tidak bisa begitu saja membatalkan agenda tersebut.

"Tolong jangan asal komentar, karena yang rugi reputasi sekolah ini. Saya berani ngomong seperti ini karena kami di komite bekerja ikhlas lillahi taala," kata Eko.

Apalagi kata dia, pihak orangtua siswa juga melakukan subsidi bagi siswa yang kurang mampu.

 Menanggapi hal itu, Demul pun mengaku bahagia.

Baca juga: Kepsek MAN 2 Kota Bekasi Buka Suara soal Demo Ratusan Murid terkait Kerusakan Fasilitas Sekolah

Baca juga: Ribut Besar saat Dua ASN Kantor Imigrasi Tepergok Selingkuh, Didamprat Pasangan Masing-masing

"Saya hari ini bahagia banget karena mendapat informasi ada komite sekolah yang mengkritik saya tajam atas saran saya yang menunda atau membatalkan study tour ke Bali," kata Demul di akun TikToknya, @dedimulyadiofficial, Senin (17/2/2025).

Dedi Mulyadi menyampaikan terima kasih pada Ketua Komite SMAN 6 Depok yang peduli pada siswa-siswanya untuk mendapat pelajaran berharga dari pergi ke Bali terutama di bidang pelajaran PPKN.

"Orang lain orangtuanya protes karena kemahalan, ini protes karena dianggap biaya sekian itu tidak terlalu mahal. Ini tentu menunjukkan kelas ekonomi di sekolah tersebut sangat mapan orangtua siswanya," kata Dedi Mulyadi.

Namun Demul menegaskan bahwa pelajaran PPKN tidak perlu dilakukan jauh-jauh ke Bali.

"Pelajaran PPKN bisa di lingkungan kita, membantu orang tuanya beresin rumah itu adalah PPKN, berkunjung tetangga siapa tahu tetangganya tidak punya beras itu PPKN," jelasnya.

Menurut Dedi Mulyadi, perjalanan siswa ke Bali merupakan piknik.

Dirinya pun tidak melarang orangtua yang ingin anaknya piknik hingga ke Bali.

"Tapi lebih baik selenggarakan saja oleh orangtuanya, anak-anaknya didampingi oleh orangtuanya pergi ke Bali. Dampingi saja piknik biasa, jangan bawa-bawa nama sekolah, cukup orangtuanya," tegas Demul.

Baca juga: Kabar Gembira, Menteri Ketenagakerjaan Sepakati Driver Ojek Online Dapat THR

Kemudian apabila guru-gurunya juga ingin pergi ke Bali, maka lakukan dengan biaya sendiri.

"Kalau gurunya pergi ke Bali kemudian mendapat transport dari orangtuanya, apalagi guru ASN, itu tidak boleh menurut undang-undang," tegasnya.

Demul juga menegaskan bahwa orangtua yang memiliki kemampuan ekonomi seperti sekolah-sekolah di Depok yang akan study banding tidak semuanya.

"Banyak sekolah-sekolah lain yang orang tuanya itu harus ngutang ke sana ke mari untuk pergi anaknya piknik," kata dia.

Sebagai Gubernur Jabar yang sebentar lagi dilantik, Dedi Mulyadi pun harus memikirkan orangtua di sekolah lain yang ada di Jawa Barat.

"Yang harus saya pikirkan bukan hanya sekolah di Depok yang orangtuanya kaya-kaya. Tapi sekolah yang ada di Garut, Ciamis, Purwakarta, Subang, yang bisa jadi tidak semua orangtunya kaya seperti SMA di Depok, yang dipimpin oleh komite sekolahnya," jelasnya.

Ia juga mengultimatum pihak sekolah yang tetap memaksakan study tour.

"Kalau sekolah tetap akan melaksanakan, gurunya tetap akan berangkat, ya tanggal 20 Februari saya dilantik, dan saya akan membuat surat edaran," kata dia.

"Di dalamnya, bagi sekolah, guru, kepsek yang memaksakan kegiatan tersebut, kami akan memberikan sanksi yang tegas. Karena Anda adalah ASN yang terikat dengan peraturan," tandas Dedi Mulyadi.

Baca juga: Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun Endus Ada yang Tersirat dari Puja-puji Prabowo ke Jokowi

Bakal Sanksi Kepsek yang Paksakan Study Tour

Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi akan dilantik sebagai kepala daerah pada 20 Februari 2025 mendatang. 

Gebrakan pun akan dilakukan Dedi Mulyadi dengan memberi sanksi kepala sekolah yang memaksakan study tour. 

Nantinya Dedi Mulyadi akan membuatkan surat edaran perihal langkah tegas terhadap sekolah-sekolah di Jawa Barat agar tidak memaksakan study tour.

"Saya akan membuat surat edaran, dan di dalamnya bagi sekolah, guru, kepala sekolah yang memaksakan kegiatan tersebut kami akan memberikan sanksi yang tegas, karena Anda adalah ASN yang terikat dengan peraturan," tegas Dedi kepada Kompas.com via sambungan WhatsApp, Senin (17/2/2025). 

Dedi Mulyadi menegaskan larangan sekolah untuk menggelar study tour merupakan suatu hal yang bersifat umum.

Hal tersebut dilakukan supaya tidak ada sekolah yang ikut-ikutan apabila nanti menyasar satu sekolah tertentu saja. 

"Nanti jadi repot," jelasnya.

Baca juga: Kepsek MAN 2 Kota Bekasi Buka Suara soal Demo Ratusan Murid terkait Kerusakan Fasilitas Sekolah

Dedi Mulyadi juga buka suara setelah pihaknya dikritik komite sebuah SMA Negeri di Depok terkait pelarangan study tour ke Bali. 

Sebelumnya, Dedi meminta sekolah tersebut menunda atau membatalkan kegiatan tersebut. 

"Ada komite sekolah yang mengatakan ucapan saya tidak tepat terkait informasi biaya atau ongkos yang dibayarkan," kata Dedi pada unggahan di akun TikTok Kang Dedi Mulyadi dan dikonfirmasi ulang Kompas.com, Senin (17/2/2025).

Pasalnya biaya yang harus dikeluarkan untuk ongkos study tour ke Bali mencapai Rp 3,5 juta. 

Baca juga: Dedi Mulyadi akan Cabut Izin Truk Tambang yang Langgar Jam Operasional di Parung Panjang Bogor

Jumlah itu belum termasuk uang saku sehingga bisa sampai Rp 4,5 juta hingga Rp 5,5 juta. 

Dedi Mulyadi mengaku mendapat informasi itu dari sebuah media online lokal di Depok. 

Untuk kegiatan PPKN

Selain biaya, komite sekolah mengatakan study tour adalah kegiatan yang masuk ke kurikulum sekolah, yakni pelajaran PPKN. 

"Saya terima kasih juga (telah dikritik), kenapa? Karena ini orangtua, komite sekolah sangat peduli pada siswa-siswanya, untuk dapat pelajaran berharga dari pergi ke Bali. Terutama di bidang pelajaran PPKN. Keren banget," sindir Dedi.

Dedi menyampaikan demikian karena ketika orangtua siswa di daerah lain protes karena biaya study tour mahal, komite sekolah di Depok justru protes karena biaya sekian itu tidak terlalu mahal.

Hal ini, menurut Dedi, menunjukkan kelas ekonomi, orangtua siswa di sekolah tersebut sangat mapan.

Dedi menyampaikan pelajaran PPKN tidak harus pergi ke Bali. Hal ini bisa dipelajari di lingkungan setempat. 

"Membantu orangtua beresin rumah, itu pelajaran PPKN. Berkunjung ke rumah tetangga siapa tahu tetangga tak punya beras itu PPKN," jelas dia.

Selain itu, bisa juga mempelajari tentang lingkungan sejarah kebudayaan Depok.

Misalnya, kata Dedi, kenapa lahir istilah yang disebut Belanda Depok.

"Kemudian akar kebudayaan orang Depok (berasal) dari mana, leluhurnya siapa. Apa fungsi setu-setu yang berkembang saat ini di Depok dan sebagian sudah beralih fungsi dan bagaimana dampak alih fungsi itu bagi sosial ekonomi dan kebudayaan lingkungan masyarakat Depok. Itu juga keren," tegas Dedi.

Apabila orangtua ingin anaknya piknik, lanjut Dedi, tidak ada masalah karena itu hak setiap orang.

Namun lebih baik selenggarakan secara pribadi oleh orangtuanya. Anak-anaknya didampingi langsung oleh orangtuanya pergi ke Bali.

"Dampingi saja, piknik biasa jangan bawa nama sekolah. Cukup orangtuanya. Lalu bagaimana gurunya? Boleh pergi ke Bali tapi dengan biaya sendiri," kata Dedi.

Menurut dia, kalau guru pergi ke Bali kemudian mendapat transportasi dari orangtua siswa, apalagi guru ASN, itu tidak boleh menurut undang-undang.

Dedi meminta semua pihak harus memahami bahwa tidak semua sekolah punya kemampuan ekonomi seperti SMAN 6 Depok yang akan study tour.

Baca juga: Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun Endus Ada yang Tersirat dari Puja-puji Prabowo ke Jokowi

Masih banyak sekolah-sekolah lain yang orangtua siswanya harus ngutang ke sana kemari untuk anaknya pergi study tour.

"Untuk itu kenapa saya bersikap seperti itu, karena saya sebentar lagi jadi Gubernur Jawa Barat," kata dia.

Hal yang harus dipikirkan Dedi, bukan hanya sekolah di Depok yang orangtuanya kaya, melainkan ada juga sekolah lain yang ada di Garut, Ciamis, Purwakarta, Subang, Majalengka, dan Cirebon.

"Bisa jadi di sekolah tersebut orangtuanya tidak semuanya kaya seperti SMA di Depok yang dipimpin oleh komite sekolahnya," jelas Dedi.

Baca Wartakotalive.com berita lainnya di Google News

Dapatkan informasi lain dari WartaKotaLive.Com lewat WhatsApp : di sini

Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id