Berita Regional

Jelang Dilantik Jadi Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi Bredel Program Andalan Ridwan Kamil, Ini Alasannya

Gubernur Jabar terpilih Dedi Mulyadi tegas, membredel sejumlah program andalan Ridwan Kamil. Ada apa?

Editor: Valentino Verry
warta kota/m rifqi
BREDEL PROGRAM RK - Gubernur Jawa Barat Terpilih, Dedi Mulyadi, saat mengunjungi Kota Depok. Baru-baru ini Dedi membredel sejumlah program andalan Ridwan Kamil, karena dianggap sudah tak mumpuni. 

WARTAKOTALIVE.COM, JABAR - Gubernur Jawa Barat (Jabar) terpilih, Dedi Mulyadi, terus mempersiapkan diri jelamg pelantikan.

Persiapan yang dilakukan Dedi Mulyadi, salah satunya adalah membereskan sejumlah program milik Ridwan Kamil.

Menurut Dedi, program-program tersebut sudah tak mumpuni untuk diterapkan.

Dalam akun Instagramnya @dedimulyadi71, beberapa program dan kebijakan yang akan dihapus di antaranya terkait rumah tidak layak huni (Rutilahu) dan Tim Akselerasi Jabar Juara (TAJJ). 

Baca juga: Dedi Mulyadi Gertak Ormas, Jangan Ganggu Pengusaha yang Investasi di Jabar

Dedi mengungkapkan, untuk menyelesaikan kemiskinan, ia akan membangun rumah tidak layak huni (rutilahu) yang bersumber dari APBD Jabar. 

Program tersebut terkendala keputusan gubernur terdahulu yang membahas soal sertifikat dan pembatasan kawasan kumuh. 

“Nanti saya cabut keputusan gubernur yang terdahulu," ujarnya dikutip dari Kompas.com. 

"Saya tidak akan lagi ngomongin apakah ada sertifikat atau tidak. Pokoknya setiap rumah rakyat miskin akan dibangun,” tutur Dedi. 

Baca juga: Ridwan Kamil-Suswono Titipkan Aspirasi Warga Jakarta Pemilih Mereka ke Pramono Anung-Rano Karno

Selain itu, Dedi Mulyadi akan menghapus Tim Akselerasi Jabar Juara (TAJJ) yang masih ada di sejumlah dinas. 

TAJJ ini berfungsi untuk akselerasi berbagai dinas di Pemprov Jabar pada masanya Gubernur Ridwan Kamil

Di masa Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin, induk dari program ini sudah dibubarkan. 

Namun, turunan di bawahnya masih ada di sejumlah OPD seperti Badan Kepegawaian. Misalnya tim IT di sejumlah dinas. 

Menurut Dedi, tanpa mereka pun roda pemerintahan masih tetap berjalan. 

Malah Dedi dikagetkan, TAJJ ini memiliki kewenangan dalam kebijakan dalam bentuk rekomendasi. 

“Kok operator bisa ada di kebijakan?” ucap Dedi yang meminta tim ini dihentikan. 

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved