Istana Respon Curhatan Menteri PU Soal Anggaran IKN yang Diblokir

WARTAKOTALIVECOM, Jakarta -- Istana merespon soal pernyataan dari Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo soal anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur diblokir.

Kepala Kantor Komunikasi Presiden (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi mengatakan anggaran IKN diblokir bukan berarti tidak dianggarkan.

Dia mengatakan saat ini anggaran pembangunan IKN sudah ada, hanya saja memang belum dibuka penggunaannya.

Anggaran pembangunan ada di Kementerian Pekerjaan Umum dan juga Otorita IKN.

"Blokir itu kan bukan karena anggarannya nggak ada kan? Anggarannya belum dibuka, jadi anggaran IKN ada di Kementerian PU dan Otorita," ungkap Hasan di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2025).

Hasan menyampaikan hingga saat ini Presiden Prabowo Subianto menyatakan memiliki komitmen kuat untuk melanjutkan pembangunan IKN.

Hal ini dibuktikan dengan adanya komitmen penyediaan anggaran sebesar Rp 48 triliun untuk pembangunan ibu kota baru selama lima tahun ke depan.

"Yang jelas komitmen presiden beberapa hari lalu kan sudah disampaikan Menko Infrastruktur kan selama lima tahun ke depan, presiden punya komitmen untuk meneruskan pembangunan IKN dengan biaya Rp 48 triliun yang sudah disebutkan, komitmen selama lima tahun ke depan," tegas Hasan.

Pembangunan yang ditargetkan pemerintah adalah untuk melengkapi bangunan untuk fasilitas bagi kalangan yudikatif dan legislatif di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

Dan nanti sisanya, pembangunan IKN rencananya akan dikembangkan oleh pihak swasta.

"Kan target pemerintah itu menyelesaikan kawasan inti pusat pemerintahan, bangun yudikatif dan legislatif. Sisanya nanti itu kan akan didorong membangun dari swasta," beber Hasan.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan pihaknya belum merealisasikan pembangunan IKN 2025.

Ini karena anggaran IKN yang masuk pagu Kementerian PU masih diblokir Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Menurut Dody, kondisi ini membuat pihaknya tidak memiliki anggaran untuk menjalankan megaproyek tersebut.

Sehingga mengakibatkan pembangunan IKN belum berprogres sama sekali.

"Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Kan anggaran kita diblokir semua. Anggarannya nggak ada, progresnya buat beli makan siangnya Pak Menteri. Itu progresnya," canda Dody, ditemui usai Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025) kemarin.