Pengecer Boleh Jual Gas LPG 3 Kilogram, Penjualan Bakal Diawasi Lewat Aplikasi MyPertamina

WARTAKOTALIVE.COM, PALMERAH - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia tegaskan, gas LPG 3 kilogram dapat dijual di warung-warung kelontong mulai Selasa (4/2/2025).

Namun, para pengecer harus mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk menjadi sub pangkalan, sebelum menjual gas 3 kilogram.

Bahlil mengatakan bahwa perubahan aturan dan ketentuan itu diterapkan usai dirinya ditelepon Presiden Prabowo Subianto buntut kesulitan masyarakat mendapatkan gas 3 kilogram.

"Ada arahan dari Pak Presiden Prabowo Subianto. Pertama, semua supplier (pengecer) kami fungsikan mulai hari ini menjadi sub pangkalan," kata Bahlil saat ditemui di pangkalan gas Toko Kevin, Palmerah, Jakarta Barat, Selasa (3/2/2025).

Bahlil berujar bahwa penjualan mereka akan diawasi oleh sistem IT lewat aplikasi MyPertamina.

Dengan demikian, pemerintah bisa memantau siapa saja pembelinya, jumlah gas yang dibeli, serta harga yang diberikan.

Baca juga: Prabowo Perintahkan Pengecer Bisa Kembali Jual Gas 3 kg, Pengamat: Presiden Atensi Keluhan Rakyat

Bahlil menerangkan, cara ini dapat membuat penjualan gas 3 kilogram benar-benar terkontrol dan bebas dari okum tidak bertanggung jawab.

"Nanti, Pertamina dengan ESDM akan membekali mereka sistem aplikasi dan proses mereka menjadi sub pangkalan," ujar Bahlil.

Menurut Bahlil, pendaftaran menjadi sub pangkalan tidak dikenakan biaya alias gratis.

"Bahkan, kami akan proaktif mendaftarkan mereka menjadi bagian formal, agar mereka bisa menjadi UMKM," jelasnya.

Bahlil mengungkap, saat ini pihaknya mencatat ada 370.000 pengecer gas LPG di Indonesia.

Seluruh pengecer itu akan diangkat menjadi sub pangkalan, agar bisa menjual gas LPG 3 kilogram.

Baca juga: Prabowo Perintahkan Pengecer Bisa Kembali Jual Gas 3 kg, Pengamat: Presiden Atensi Keluhan Rakyat

Untuk kriterianya, terang Bahlil, diperuntukkan bagi mereka yang sudah beroperasi menjual gas dalam jangka waktu yang lama.

"Jika mungkin, ada yang tidak mengikuti. Contoh, dia jual dengan harga mahal, ya nggak boleh dong. Harus dikasih sanksi. Jangan harga dibuat mau-maunya, nggak boleh," tutur Bahlil.

Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina Simon Aloysius Mantir, menyampaikan bahwa pihaknya sudah mendapat intruksi langsung dari ESDM untuk membuat aplikasi yang memfasilitasi sub pangkalan.