Geger Tabung Gas Melon 3 Kg Berubah jadi Warna Pink Non Subsidi, Berikut Penjelasan Pertamina 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Para netizen di berbagai media sosial digegerkan dengan kemunculan gas elpiji (LPG) melon ukuran tiga kilogram dengan harga non subsidi.

Secara fisik bentuk tabung gas ini mirip dengan yang bersubsidi, tapi berbeda dari sisi warna di mana tak lagi hijau namun pink atau merah muda. 

Selama ini tabung gas warna pink atau Bright Gas diidentikan sebagai tabung gas non subsidi.

Bahkan dari foto yang beredar di media sosial itu, juga tersemat keterangan 'Non Subsidi' di tabung tiga kilogram warna pink tersebut. 

Kemunculan itu membuat netizen geram, apalagi pemerintah berencana melarang penjualan gas melon atau LPG tiga kilogram di pengecer.

Baca juga: Ini Alasan Menteri ESDM Bahlil Larang Pengecer Jual Elpiji 3 Kilogram, Jawabannya Bikin Kaget

"Gas meon langka dibuat antri dan ribet, mulai muncul gas 3kg non subsidi harga Rp 42.000," demikian postingan akun @presdien_netizen_official di Instagram pada Senin (3/2/2025). 

Para pengikut akun itu kemudian memberikan komentar pedas kepada pemerintah selaku regulator dan Pertamina sebagai penyedia gas.

"Apakah ini bentuk dari gagalnya pemerintah kepada rakyat?? sampai rakyatya sendiri pun dibuat susah?," tulis pemilik akun @lpw_hanum. 

"Modal repaint (cat ulang) sama pilox logo, harga langsung naik dua kali lipat," timpal pemilik akun @fahmiriz1096. 

Lantas, benarkah Pertamina meluncurkan Bright Gas elpiji tiga kilogram non subsidi berwarna merah muda sebagai pengganti gas melon bersubsidi yang tak lagi dijual di pengecer?.

Baca juga: Warga di Jaksel Keluhkan Kelangkaan Gas Elpiji Melon: Carinya Memang Susah

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, menepis bahwa Pertamina baru-baru ini mengeluarkan Bright Gas elpiji 3 kg nonsubsidi sebagai pengganti gas melon bersubsidi.

"Informasi tersebut hoaks. Belum ada seperti itu," ujar Heppy yang dikutip dari Kompas.com pada Senin (3/2/2025). 

Menurutnya, Pertamina hanya mengeluarkan LPG Bright Gas yang tersedia dalam kemasan tabung 5,5 kg dan 12 kg.

Meski begitu, Pertamina sempat meluncurkan Bright Gas tiga kilogrampada awal Juli 2018 sebagai bagian dari diversifikasi produknya. 

LPG tiga kg nonsubsidi pada awal peluncurannya hanya beredar di wilayah Jabodetabek dan Surabaya, Jawa Timur.

Baca juga: Demokrat DKI Sarankan Pemerintah Tingkatkan Pengawasan Antisipasi Penimbunan Gas Elpiji 3 Kg

Uji pasar Bright Gas tiga kilogram ilakukan enam bulan dengan strategi marketing dan distribusi untuk melihat sejauh mana produk ini diterima masyarakat. 

Khusus di Jakarta, tersedia 3.500 tabung Bright Gas 3 kg yang didistribusikan dengan kisaran harga Rp 39.000-56.000 per tabung isi ulang.

Bila dibandingkan dengan gas melon, harga asli elpiji 3 kg bisa mencapai Rp 42.750 per tabung tanpa subisdi pada 2025. 

Namun, pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp 30.000 per tabung sehingga harga elpiji 3 kg bersubsidi seharusnya Rp 12.750 per tabung di pasaran. 

Keberadaan tabung gas elpiji 3 kg nonsubsidi dulu tersedia sebagai opsi bagi masyarakat yang mampu secara ekonomi dan bukan penerima LPG subsidi tapi ingin membeli elpiji 3 kg.

Meski sempat beredar di pasaran, penjualan Bright Gas 3 kg nonsubsidi belum dilakukan dalam waktu dekat di seluruh Indonesia. 

Dikutip dari laman Pertamina (7/3/2028), produk LPG Bright Gas kemasan 3 kg merupakan elpiji nonsubsidi dengan tabung berwarna pink fuschia. 

Perbedaan kedua elpiji hanya terletak pada produk yang dijual dengan harga pasar dan pemilihan warna tabung yang menarik. 

Baca juga: Gas Elpiji 3 Kg Langka! Sejumlah Ibu Mulai Mengamuk di Tangerang

Tabung elpiji nonsubsidi juga dilengkapi stiker hologram dan double spindle valve system sehingga lebih aman dan praktis. Kala itu, Direktur Pemasaran Retail Pertamina Mas’ud Khamid menjelaskan, Bright Gas 3 kg diluncurkan sebagai komitmen memberikan layanan bagi konsumen kelas menengah yang tidak menerima subsidi elpiji.

“Seperti keluarga muda yang tinggal di kawasan apartemen membutuhkan tabung gas yang aman, ringan dengan ukuran tidak terlalu besar serta mudah dipindahkan,” ujar Mas’ud mencontohkan. 

Kehadiran gas ini membuat pengguna elpiji 3 kg subsidi benar-benar menerima haknya, mendapatkan pasokan gas cukup, dan proses distribusi lancar.

Pihaknya sempat berencana mendistribusikan Bright Gas 3 kg secara bertahap di SPBU serta apartemen tertentu pada 2018. 

Namun hingga kini, rencana itu belum terwujud, sementara itu, Pertamina dulu memastikan pengguna elpiji 3 kg tidak perlu khawatir stok gas berkurang akibat peluncuran Bright Gas 3 kg nonsubsidi. 

"Kami tak ada rencana mengurangi LPG subsidi dan benar-benar hanya akan disalurkan kepada penerima yang berhak," terang Mas'ud.

Pemberlakuan kebijakan baru yang melarang pengecer termasuk warung menjual elpiji 3 kg yang bersubsidi (gas melon) mulai Sabtu (1/2/2025) membuat masyarakat bersuara.

Pemilik warung yang merupakan salah satu pengecer bereaksi dengan kebijakan pemerintah yang hanya memperbolehkan penjualan elpiji 3 kg melalui pangkalan resmi Pertamina.

Di beberapa daerah, kebijakan baru ini rupanya memicu keraguan pengecer, termasuk warung, terhadap kemampuan pangkalan elpiji untuk memenuhi kebutuhan ellipse 3 kg bagi masyarakat.

Hal ini seperti diungkap Mahlani (50) yang merupakan seorang pengecer elpiji bersubsidi di Palangka Raya, Kalimantan Tengah. “Kalau hanya penjual resmi seperti pangkalan yang boleh menjual elpiji 3 kilogram, memang mereka mampu menjangkau masyarakat? Sudah stoknya terbatas, memang pangkalan bisa buka sampai jam 10-11 malam?” ujar Mahlani saat berbincang dengan Kompas.com, Minggu (2/2/2025).

Ajak Pengecer

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung menyebut alasan adanya perubahan kebijakan ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan dan distribusi elpiji 3 kg yang lebih tepat sasaran. Lebih lanjut, Yuliot juga menyebut jika pengecer bisa mendaftar menjadi pangkalan gas elpiji bersubsidi.

Baca juga: Gas Elpiji 3 Kg di Jakarta Mulai Langka, Benarkah Stok Mulai Dibatasi?

“Yang pengecer itu kami jadikan pangkalan per 1 Februari,” ujarnya, seperti dikutip dari Antara (31/1/2025).

Menurut Yuliot, penerapan skema baru ini bertujuan untuk memutus mata rantai distribusi yang sering kali tidak tepat sasaran.

"Justru dari pengecer kalau mereka jadi pangkalan, itu kan justru mata rantainya akan lebih pendek. Ini kan juga ada satu layer tambahan. Ini yang kita hindari," tambahnya.

Lebih lanjut, mulai dari 1 Februari 2025, pemerintah memberikan waktu satu bulan bagi pengecer yang ingin tetap menjual elpiji 3 kg untuk mendaftar agar bisa beralih menjadi pangkalan resmi Pertamina.