Info Penting, Menunggak Pajak Kendaraan Bermotor Siap-siap Didatangi Polisi di Rumah

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Saat kondisi ekonomi berat seperti sekarang, tentu banyak pemilik kendaraan yang menunggak pajak.

Dana yang ada terpaksa dialihkan untuk kebutuhan yang lebih penting, ketimbang membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Melihat fenomena ini, pemda bersama Polri bersinergi dalam upaya penagihan.

Mereka sepakat untuk jemput bola, artinya mendatangi langsung penunggak PKB secara door to door atau dari rumah ke rumah.

Baca juga: Pemutihan Denda Pajak, Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pemprov Banten Naik Rp 64,3 Miliar

Terobosan ini ika benar diterapkan tentu dampaknya sangat positif, penerimaan PKB pasti meningkat tajam.

Kepala Seksi (Kasi) Standarisasi STNK Korlantas Polri, AKBP Aldo S, mengatakan program ini bertujuan untuk mengingatkan dan meningkatkan kesadaran pemilik kendaraan akan kewajiban membayar pajak. 

Menurut Aldo, pelaksanaan door to door merupakan bentuk pendekatan persuasif (soft power) dari pembina Samsat di tingkat provinsi yang bertujuan untuk mengingatkan masyarakat akan kewajiban mereka sebagai wajib pajak. 

"Hal ini sudah dilaksanakan di beberapa daerah dan akan dilaksanakan secara berkelanjutan, diikuti daerah lainnya," kata Aldo kepada Kompas.com, Selasa (21/1/2025). 

Baca juga: PERHATIAN! Penonaktifan KTP DKI Jakarta Bakal Berimbas Terhadap Pajak Kendaraan Bermotor

Aldo menjelaskan bahwa inisiator kegiatan door to door ini adalah petugas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), yang didampingi oleh petugas Jasa Raharja (JR) dan Polri yang bertugas di Samsat. 

"Teknisnya, kedatangan tim adalah untuk mengingatkan. Jika wajib pajak ingin membayar kewajibannya, dapat langsung dilaksanakan saat itu," kata Aldo. 

Apabila penunggak pajak belum siap membayar saat kunjungan, tim akan memberikan waktu dan kesempatan untuk melunasi kewajibannya di kemudian hari. 

"Tim door to door Samsat tingkat provinsi bertindak untuk mengingatkan, menggugah kesadaran masyarakat wajib pajak terhadap kewajibannya. Bukan untuk mengintimidasi masyarakat," kata Aldo.

Baca juga: Selain Pajak Kendaraan Bermotor, Sejumlah Jenis Pajak di Jakarta Ini Alami Pemutihan

Sementara itu, mulai 5 Januari 2025, pungutan opsen PKB dan BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) resmi diberlakukan di beberapa daerah di Indonesia. 

Meskipun kebijakan ini memberikan pemerintah daerah fleksibilitas untuk mengelola pendapatan daerah secara lebih mandiri, beberapa konsumen dan pihak diler menghadapi kendala terkait penerapan aturan ini. 

Salah satu contoh dari diler Hyundai Gowa yang menyebutkan bahwa beberapa konsumen yang melakukan pembelian kendaraan pada akhir 2024 belum menerima Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).