Program Makan Bergizi Gratis Dimulai Besok, Dimulai dari Wilayah-wilayah Berikut Ini

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Alfian Firmansyah 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah siap menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi.

"Kita bersyukur, tidak menunggu 100 hari atau tepat hari ke-78 Bapak Prabowo menjadi Presiden, program MBG dimulai. Ini merupakan tonggak bersejarah untuk bangsa Indonesia, untuk pertama kalinya Indonesia melaksanakan program pemenuhan gizi berskala nasional untuk balita, anak-anak sekolah, santri ibu hamil, dan menyusui," kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia Hasan Nasbi dalam keterangannya tertulisnya, Minggu (5/1/2025).

Hasan mengungkapkan, informasi dari Badan Gizi Nasional (BGN), tercatat 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG yang siap beroperasi.

Baca juga: Makan Gratis Prabowo Jadi Rp 10 Ribu, Cak Imin: Anggaran Terbatas Bertahap

Kata hasan, dapur-dapur tersebut tersebar di 26 provinsi, mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Gorontalo. 

Kemudian juga Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat dan Papua Selatan.

Lebih lanjut, setiap Dapur MBG dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Hasan berujar, kepala SPPG ini bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan pengawasan ketat, terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan. 

Baca juga: Alvin Lim Meninggal, Pernah Ungkap Kejanggalan Penembakan KM 50 hingga Sebut Sambo Tak Dipenjara

Selain memastikan kecukupan gizi dalam setiap porsi MBG kata Hasan, SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap Dapur MBG dengan ketat. 

Sebab, BGN berkomitmen untuk meminimalkan limbah.

"Bahkan, untuk mendukung keberlanjutan, nampan penyajian dirancang menggunakan bahan stainless steel yang higienis dan dapat digunakan ulang," jelasnya.

Selanjutnya, seperti yang disampaikan oleh Prabowo, lanjut Hasan, pemerintah tidak libur pada Tahun Baru termasuk Sabtu dan Minggu, untuk memastikan kelancaran program MBG.

Sebab, momentum dimulainya program ini juga bertepatan dengan dimulainya kegiatan belajar mengajar sebagian besar sekolah pada pekan ini.

Hasan mengungkapkan, pemerintah menempatkan kesiapan dapur MBG sebagai prioritas utama agar layanan
dapat berjalan maksimal. 

Pada tahap awal, 190 Dapur MBG mulai beroperasi pada Senin (6/1/2025), dan jumlah tersebut akan terus meningkat setiap harinya.

Hasan menyampaikan, diharapkan target 937 Dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025, dengan pelaksanaan yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing daerah.

Di sisi lain, saat ini sebanyak 140 UMKM telah terlibat dalam rantai pasok program MBG, dan jumlah tersebut diproyeksikan akan terus bertambah. 

Kata Hasan, ribuan UMKM, koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) lainnya telah mendaftar dan tengah melalui proses evaluasi. 

Dengan demikian, Pemerintah memastikan bahwa tidak ada pungutan biaya dalam proses pendaftaran mitra kerja.

Informasi lengkap mengenai persyaratan kerja sama dan registrasi dapat diakses melalui sistem pendaftaran satu pintu di situs resmi bgn.go.id.

Selanjutnya Hasan menjelaskan, perekonomian lokal dipastikan secara signifikan bergerak ke arah lebih baik. 

Sebab, program MBG melibatkan para petani, peternak, dan UMKM setempat. Kolaborasi multisektor diharapkan banyak terjadi. Unit-unit usaha di daerah bisa berjalan, seperti koperasi, BUMDes, kopontren, dan lain-lain.

Lalu, semuanya memiliki target untuk memastikan anak Indonesia tumbuh berkualitas unggul menuju Indonesia Emas 2024.

"Selain untuk penerima manfaat, program MBG juga akan menjadi penggerak ekonomi yang luar biasa. Diharapkan seluruh pihak yang terlibat bisa mendapatkan manfaat yang positif dari program ini," ujar Hasan. 

Tak hanya itu, Hasan juga mengatakan, Selama Januari hingga Maret 2025, diharapkan program MBG bisa menyentuh tiga juta penerima manfaat, yang terdiri dari balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan ibu hamil serta ibu menyusui.

Jumlah tersebut akan terus bertambah hingga mencapai 15 juta pada akhir tahun 2025. 

"Angka ini terus bertambah secara bertahap, hingga tahun 2029 target 82,9 juta penerima manfaat dapat terpenuhi," jelasnya. 

Kemudian kata Hasan, Program MBG  yang didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun dari APBN 2025, menjadi program pertama dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan  Gibran Rakabuming Raka. 

"Program ini dirancang untuk memberikan asupan bergizi kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta peserta didik di seluruh jenjang pendidikan mulai dari prasekolah, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah baik umum kejujuran maupun keagamaan," tandasnya. 

Turun jadi Rp10 Ribu

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan, anggaran makan bergizi gratis (MBG) bakal dipatok hanya Rp10.000 per anak.

Anggaran itu lebih rendah dari yang sebelumnya dialokasikan yakni sebesar Rp15.000 per anak.

Hal ini disampaikan Prabowo usai mengumumkan kenaikan UMP tahun 2025 di Istana Negara, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

"Kalau kita rinci program bergizi ini nanti rata-rata minimumnya kita ingin memberi indeks per anak per ibu hamil itu 10 ribu rupiah per hari. Kita ingin Rp15.000, tapi kondisi anggaran, mungkin Rp10.000 untuk daerah itu cukup bermutu dan bergizi," kata Prabowo

"Kalau rata-rata keluarga golongan berada dalam keadaan katakanlah di desil 2 bawah itu, kita perkirakan anaknya rata-rata 3 - 4 berarti tiap keluarga bisa menerima minimal rata-rata Rp30.000 per hari," tambahnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menegaskan program makan bergizi gratis (MBG) dipatok Rp 15.000 per anak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Akan tetapi pada implementasinya, akan disesuaikan dengan kondisi harga bahan makanan di daerah masing-masing.

Nantinya, jika ada daerah yang harga per sekali makan di bawah Rp 15.000 per anak, maka kelebihannya akan dikirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan anggaran lebih besar.

Hal ini disampaikan Dadan kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Kamis (28/11/2024).

"Hitungan APBN itu adalah Rp 15.000 per anak, tapi nanti kan fleksibel tergantung setiap harga makanan di daerah," kata Dadan.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News

Ikuti saluran WartaKotaLive.Com di WhatsApp