Sabtu, 11 April 2026

Berita Jakarta

Tegas Menolak Gubernur Dipilih DPRD, Begini Alasan Ahok

Pemilihan Gubernur lewat dewan hanya membuka peluang ‘main mata’ antara calon dengan pimpinan partai yang ada di DPRD.

Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Feryanto Hadi
Warta Kota/Fitriyandi Al Fajri
Gubernur DKI Jakarta periode 2014-2017, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saat menghadiri acara Bentang Harapan JakASA di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (31/12/2024) petang. 

WARTAKOTALIVE.CON, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta periode 2014-2017, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menolak keras wacana kepala daerah ditunjuk DPRD.

Gubernur Jakarta ke-15 itu mengungkap, kebijakan itu hanya membuat warga menjadi penonton kontestasi politik.

“Kan dari dulu saya tolak, iya dong. Alasan paling penting kan kita harus mengalami zaman orde baru. Hasilnya apa? Rakyat kan cuma jadi penonton, nggak peduli,” kata Ahok.

Hal itu dikatakan Ahok saat menghadiri acara Bentang Harapan JakASA di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (31/12/2024) petang.

Baca juga: Pengamat Sebut Ridwan Kamil Terjebak Politik Pecah Belah, Pramono Satukan Pendukung Ahok dan Anies

Acara yang digelar Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi ini juga dihadiri oleh mantan Gubernur DKI sebelumnya, seperti Sutiyoso, Fauzi Bowo (Foke), Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin.

Ahok melanjutkan, pemilihan Gubernur lewat dewan hanya membuka peluang ‘main mata’ antara calon dengan pimpinan partai yang ada di DPRD.

Bahkan pemilihan itu bisa menjadi celah suap agar calon bisa menang saat dipilih DPRD.

“Kita cuma deal-dealan sesama Ketua Umum partai. Deal-dealan juga bisa pakai duit juga. Oknum DPRD dibagi, diatur atau diancam untuk pilih orang tertentu yang sudah ditentukan,” jelasnya.

“Kita pernah ngalamin kok, zaman orde baru kok. Mungkin kalian masih kecil pada waktu itu ya,” sambung Ahok.

Sebelumnya dilansir dari Tribunnews.com, Presiden RI yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto mengusulkan adanya perubahan sistem politik di Indonesia.

Prabowo mengusulkan kepala daerah, mulai gubernur, wali kota hingga bupati dipilih oleh pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Baca juga: Roy Marten Yakini Ada Peran Anies Baswedan dan Ahok atas Kemenangan Pranomo-Rano di Pilkada Jakarta

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memberikan pidato dalam puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul Internasional Convention Center (SICC), Jawa Barat pada Kamis (12/12/2024) malam.

Prabowo mengajak seluruh ketua umum partai politik yang hadir dalam acara HUT Partai Golkar malam itu untuk mendukung wacana tersebut

Sebab, sistem politik demokrasi pemilihan langsung dinilai mengeluarkan biaya mahal.

"Ketua Umum Partai Golkar, salah satu partai besar, tadi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem parpol, apalagi ada Mba Puan kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain mari kita berpikir," kata Prabowo.

Sumber: WartaKota
Halaman 1/2
Ikuti kami di

Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved