Berita Jakarta
Momen Bersejarah, Gubernur DKI Periode 1997-2022 Kumpul Bareng Jelang Tahun Baru 2025
Teguh Setyabudi mengapresiasi kehadiran para Gubernur terdahulu, sehingga suasana menjadi semakin guyub.
Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Feryanto Hadi
“Ini menandakan bahwa untuk bangun Jakarta itu tidak boleh sepotong-sepotong, tidak boleh ada pemisahan pembelahan antar pemerintahan sebelumnya, sekarang, dan yang akan datang,” lanjut Djarot.
Dia menambahkan, pembangunan Jakarta harus tetap berkelanjutan.
Apalagi jika kepala daerah menginginkan Jakarta menjadi kota global yang nyaman, manusiawi, bebas dari kemiskinan, bebas dari banjir dan bebas dari kemacetan.
“Harapan itu ada bisa kita wujudkan kalau pemerintah ke depan benar-benar mampu membangun pemerintah yang bersih, yang bebas dari korupsi. Jadi ini momentum yang sangat baik, terimakasih Pak Pj yang telah mengundang kita semua untuk bisa menuangkan gagasan dan harapan yang semuanya baik untuk menyongsong lima abad kota Jakarta ke depan,” pungkasnya.
Ahok tak setuju kepala daerah dipilih DPRD
Pada kesempatan berbeda, Gubernur DKI Jakarta periode 2014-2017, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menolak keras wacana kepala daerah ditunjuk DPRD.
Gubernur Jakarta ke-15 itu mengungkap, kebijakan itu hanya membuat warga menjadi penonton kontestasi politik.
“Kan dari dulu saya tolak, iya dong. Alasan paling penting kan kita harus mengalami zaman orde baru. Hasilnya apa? Rakyat kan cuma jadi penonton, nggak peduli,” kata Ahok.
Ahok melanjutkan, pemilihan Gubernur lewat dewan hanya membuka peluang ‘main mata’ antara calon dengan pimpinan partai yang ada di DPRD.
Bahkan pemilihan itu bisa menjadi celah suap agar calon bisa menang saat dipilih DPRD.
“Kita cuma deal-dealan sesama Ketua Umum partai. Deal-dealan juga bisa pakai duit juga. Oknum DPRD dibagi, diatur atau diancam untuk pilih orang tertentu yang sudah ditentukan,” jelasnya.
“Kita pernah ngalamin kok, zaman orde baru kok. Mungkin kalian masih kecil pada waktu itu ya,” sambung Ahok.
Sebelumnya dilansir dari Tribunnews.com, Presiden RI yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto mengusulkan adanya perubahan sistem politik di Indonesia.
Prabowo mengusulkan kepala daerah, mulai gubernur, wali kota hingga bupati dipilih oleh pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Baca juga: Roy Marten Yakini Ada Peran Anies Baswedan dan Ahok atas Kemenangan Pranomo-Rano di Pilkada Jakarta
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memberikan pidato dalam puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul Internasional Convention Center (SICC), Jawa Barat pada Kamis (12/12/2024) malam.
Pastikan SOP, Kadishub DKI Sidak Layanan Uji KIR di Kedaung Angke |
![]() |
---|
Teguh Setyabudi Jadi Komut Food Station Usai Kasus Beras Oplosan, Pramono: Track Record Mumpuni |
![]() |
---|
Prasetyo Jabat Ketua Dewas PAM Jaya, Punya Rekam Jejak Genjot PAD dari BUMD DKI Jakarta |
![]() |
---|
Pramono Pastikan Rekrutmen Besar-besaran Petugas Damkar DKI Transparan dan Bebas Pungli |
![]() |
---|
Fenomena Pengibaran Bendera 'Jolly Roger' dalam One Piece di Momen HUT RI, Begini Kata Mabes Polri |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.