Gelar Doktor Bahlil Lahadalia Dipertanyakan, ILUNI UI Dukung Rektor Baru Tuntaskan Investigasi

WARTAKOTALIVE.COM, BEJI - Ikatan Alumni (ILUNI) Universitas Indonesia (UI) mendukung langkah Rektor UI, Heri Hermansyah melakukan investigasi perkara gelar doktor Bahlil Lahadalia.

Anggota ILUNI UI, Deolipa Yumara menilai, rektor baru UI harus tegas, apakan gelar doktor cumlaude Bahlil sah atau tidak.

Pasalnya, perkara gelar doktor Bahlil ini menyeret nama baik almamater UI, terutama disiplin akademiknya dipertanyakan publik.

“Jadi begini, pada waktu terdahulu Pak Bahlil ini mendapatkan gelar doktor cumlaude, persoalannya adalah sumber data itu adalah data catutan dari jaringan advokasi tambang,” kata Deolipa, Selasa (17/12/2024).

“Ini sudah dikomplain sama ormasnya, sama LSM Jatam, mereka komplain, ini data ini data ilegal yang dipakai oleh disertasinya Pak Bahlil,” sambungnya.

Karena menggunakan data tidak semestinya, pengacara kondang itu menanyakan alasan Bahlil mendapatkan gelar doktor cumlaude.

Untuk itu, Rektor baru UI diharapkan dapat menyelesaikan perkara gelar akademik yang sudah tersebar ke publik. 

“Cumlaude itu seharusnya semuanya sempurna, kalau pakai ilmu IPK, paling tidak 3,9 sampai 4 Tidak ada salahnya dan sempurna Nah,” ujarnya.

Deolipa melihat, Bahlil tak layak mendapatkan gelar doktor cumlaude karena data-data yang digunakan milik orang lain tanpa izin dari pihak yang bersangkutan. 

“Paling tidak dokter biasa atau dibatalkan, walaupun nanti kemudian akan mencoreng nama baik UI,” pungkasnya. 

5 Fakta Terkait UI Tangguhkan Gelar Doktor Bahlil

Gelar doktor Bahlil Lahadalia yang kini menjabat Menteri ESDM ditangguhkan Universitas Indonesia (UI).

Kontroversi gelar Bahlil Lahadalia yang baru saja lulus S3 program (S3) Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) ini mencuat sejak lama karena ia hanya lulus dalam waktu 1 tahun 8 bulan saja.

Penangguhan gelar doktor ini disampaikan Ketua Majelis Wali Amanat UI, KH. Yahya Cholil Staquf.

 "UI mengakui bahwa permasalahan ini, antara lain bersumber dari kekurangan UI sendiri, dan tengah mengambil langkah-langkah untuk mengatasinya baik dari segi akademik maupun etika," ujar Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) UI KH Yahya Cholil Staquf dikutip dari Kompas.com pada Rabu (13/11/2024).

1. UI meminta maaf

Pihak UI meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi di masyarakat.

Menurut Ketua MWA UI, pihaknya telah melakukan evaluasi mendalam terhadap tata kelola penyelenggaraan Program Doktor (S3) di SKSG sebagai komitmen untuk menjaga kualitas dan integritas akademik.

2. UI tangguhkan gelar doktor Bahlil Lahadalia

Yahya Cholil, mengumumkan penangguhan ini sejak Rabu, (12/11/2024).

"Mengingat langkah-langkah yang telah diambil oleh UI, kelulusan Bahlil Lahadalia mahasiswa Program Doktor (S3) SKSG ditangguhkan, mengikuti Peraturan Rektor Nomor 26 Tahun 2022, selanjutnya akan mengikuti keputusan sidang etik," ujarnya.

Keputusan ini diambil pada Rapat Koordinasi 4 (empat) Organ UI, yang merupakan wujud tanggung jawab dan komitmen UI untuk terus meningkatkan tata kelola akademik yang lebih baik, transparan, dan berlandaskan keadilan.

UI terus berupaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan untuk menjadi institusi pendidikan yang terpercaya berlandaskan 9 Nilai Universitas Indonesia.

3. UI Moratorium Program Doktor S3 SKSG

Buntut masalah ini, UI memutuskan untuk menunda sementara (moratorium) penerimaan mahasiswa baru di Program Doktor (S3) SKSG hingga audit yang komprehensif terhadap tata kelola dan proses akademik di program tersebut selesai dilaksanakan.

Langkah ini dilakukan dengan penuh komitmen untuk memastikan bahwa seluruh proses pendidikan di lingkungan UI berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

4. Gelar sidang etik

Sebagai bagian dari upaya ini, sesuai dengan tugas dan kewajibannya, Dewan Guru Besar (DGB) UI akan melakukan sidang etik terhadap potensi pelanggaran yang dilakukan dalam proses pembimbingan mahasiswa Program Doktor (S3) di SKSG.

Langkah ini diambil untuk memastikan penyelenggaraan pendidikan di UI dilakukan secara profesional dan bebas dari potensi konflik kepentingan.

5. Bahlil respon balik gelar doktor yang ditangguhkan

Sementara itu, Bahlil mengaku belum tahu isi surat penangguhan gelarnya.

Bahlil mengatakan, belum mengetahui secara jelas terkait keputusan menangguhkan gelar doktornya.

"Saya belum tahu isinya ya. Tapi yang jelas bahwa rekomendasinya mungkin sudah dapat, saya sudah dapat," ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, dikutip dari laman Kompas.com pada Kamis (14/11/2024). Ia menyebut, tidak ada masalah dalam pemberian gelarnya. Ia mengatakan sudah lulus sidang disertasi, tapi baru akan diwisuda pada Desember mendatang.

"Di situ yang saya pahami bukan ditangguhkan, tapi memang wisuda saya itu harusnya di Desember. Saya kan menyatakan lulus itu kan setelah yudisium, dan yudisium saya kan Desember," kata Bahlil. Sebelumnya, Bahlil menggelar sidang terbuka untuk promosi doktor pada Rabu (16/10/2024). Judul disertasi Bahlil adalah Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia. Ia mendapatkan gelar cumlaude pada saat sidang. Bahlil menyebut, ia bisa lulus kurang dari dua tahun karena itu program doktor by riset, di mana mahasiswa bisa menyelesaikan gelarnya minimal 4 semester.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News

Ikuti saluran WartaKotaLive.Com di WhatsApp