Pemakzulan Presiden Korea Selatan Seperti Suasana Perayaan Tahun Baru, Ada Kembang Api dan Balon

Suasana pemakzulan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol bak suasana tahun baru di Ibukota Korea Selatan Seoul pada Sabtu (14/12/2024) waktu setempat. 

Editor: Desy Selviany
istimewa
Suasana pemakzulan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol 

Dua perempuan yang mengenakan kostum Rudolf memegang papan bertuliskan: “(Ini akan menjad) Natal yang meriah hanya jika Yoon Suk Yeol menghilang."

Sebagai informasi Presiden Korea Selatan (Korsel), Yoon Suk Yeol, secara tiba-tiba memberlakukan darurat militer di negaranya.

Namun darurat militer itu hanya berlangsung lima jam dan dicabut pada Rabu (4/12/2024) pukul 4.20 waktu setempat.

Adapun dengan pencabutan tersebut, maka status darurat militer di Korsel hanya berlaku 5 jam saja sejak pertama kali diumumkan pada Selasa (3/12/2024) pukul 23.00 waktu setempat.

Di sisi lain, pengumuman pencabutan Yoon itu dilakukan 3,5 jam setelah Majelis Nasional Korsel menolaknya.

Darurat militer yang diterapkan Yoon kemudian membuat ekonomi Korea Selatan berantakan sebagai negara terbesar ke-4 di Asia.

Dengan pencabutan ini, Yoon sekaligus mengumumkan penarikan seluruh pasukan militer yang dikerahkan ke kota-kota di Korsel.

Penarikan pasukan militer menyusul permintaan Majelis Nasional untuk mencabut darurat militer beberapa waktu yang lalu.

Namun, pencabutan darurat militer oleh Yoon diwarnai sejumlah syarat di mana dirinya meminta Majelis Nasional menghentikan upaya pemakzulan kepadanya secara berulang-ulang.

Selain itu, dia juga ingin agar Majelis Nasional tidak mempersulit untuk menyetujui anggaran negara.

Syarat yang diajukan Yoon ini lantaran Majelis Nasional yang dipimpin oleh anggota partai oposisi pemerintah telah berulang kali mengajukan pemakzulan kepada para pejabat pemerintah dan mendorong agar ada pemotongan anggaran.

Yoon menyebut para anggota Majelis Nasional sebagai 'kekuatan anti-negara'.

Sebelumnya, Yoon menyebut alasan dirinya mengumumkan adanya darurat militer lantaran Partai Demokrat yang merupakan partai oposisi dianggapnya melakukan kegiatan inkonstitusional sehingga melumpuhkan administrasi negara.

Selain itu, dia juga mengungkapkan tindakan ini diperlukan untuk melindungi negara dari 'kekuatan komunis'

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved