Pemakzulan Presiden Korea Selatan Seperti Suasana Perayaan Tahun Baru, Ada Kembang Api dan Balon

WARTAKOTALIVE.COM - Suasana pemakzulan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol bak suasana tahun baru di Ibukota Korea Selatan Seoul pada Sabtu (14/12/2024) waktu setempat. 

Sejumlah warga berkumpul di pusat-pusat Seoul untuk merayakan pemakzulan pimpinan mereka. 

Beberapa di antaranya bahkan membawa lampu warna-warni seperti hendak menonton konser besar. 

Saat parlemen Korea Selatan memutuskan sepakat memakzulkan Presiden Yoon Suk Yeol, kembang api diledakan dan balon-balon diterbangkan. 

Bahkan warga bersorak riang dalam suasana tersebut. 

Dimuat BBC, anggota parlemen Korea Selatan telah memilih untuk memakzulkan Presiden Yoon Suk Yeol atas upayanya yang gagal untuk memberlakukan darurat militer.

Ia diskors dari jabatannya setelah beberapa anggota partainya sendiri, Partai Kekuatan Rakyat (PPP), memilih bersama oposisi—meskipun keputusan ini masih harus diratifikasi oleh Mahkamah Konstitusi.

Para warga pun menyanyikan lagu-lagu saat kembang api meledak di langit saat pemakzulan diumumkan.

Namun Yoon bersumpah untuk terus berjuang dan mengatakan bahwa dia tidak akan pernah menyerah.

Dia menyebut pemungutan suara itu sebagai jeda sementara dalam masa kepresidenannya.

"Saya akan menerima kritik, pujian, dan dukungan Anda dengan sepenuh hati dan melakukan yang terbaik untuk negara ini hingga akhir," tambah Yoon.

Baca juga: Presiden Korea Selatan Melawan Saat Akan Dimakzulkan Parlemen, Mengaku Akan Berjuang Hingga Akhir

Kata-katanya yang penuh perlawanan ini sangat berbeda dari nada permintaan maafnya awal bulan ini terkait deklarasi darurat militer yang berumur pendek.

Di luar Majelis Nasional, di mana puluhan ribu pengunjuk rasa berkumpul sepanjang hari meskipun cuaca sangat dingin, orang-orang memuji pemungutan suara itu sebagai kemenangan demokrasi dan berbicara tentang tekad mereka untuk memastikan Yoon benar-benar meninggalkan jabatannya.

"Saya sangat senang RUU itu disahkan... Namun pada saat yang sama, perjuangan ini belum selesai," kata Sim Hee-seon, seorang fisioterapis, kepada BBC sambil menyeka air matanya.

"Kami harus menunggu keputusan pengadilan agar pemakzulan ini bisa diselesaikan. Kami akan terus mengawasi."

Dua perempuan yang mengenakan kostum Rudolf memegang papan bertuliskan: “(Ini akan menjad) Natal yang meriah hanya jika Yoon Suk Yeol menghilang."

Sebagai informasi Presiden Korea Selatan (Korsel), Yoon Suk Yeol, secara tiba-tiba memberlakukan darurat militer di negaranya.

Namun darurat militer itu hanya berlangsung lima jam dan dicabut pada Rabu (4/12/2024) pukul 4.20 waktu setempat.

Adapun dengan pencabutan tersebut, maka status darurat militer di Korsel hanya berlaku 5 jam saja sejak pertama kali diumumkan pada Selasa (3/12/2024) pukul 23.00 waktu setempat.

Di sisi lain, pengumuman pencabutan Yoon itu dilakukan 3,5 jam setelah Majelis Nasional Korsel menolaknya.

Darurat militer yang diterapkan Yoon kemudian membuat ekonomi Korea Selatan berantakan sebagai negara terbesar ke-4 di Asia.

Dengan pencabutan ini, Yoon sekaligus mengumumkan penarikan seluruh pasukan militer yang dikerahkan ke kota-kota di Korsel.

Penarikan pasukan militer menyusul permintaan Majelis Nasional untuk mencabut darurat militer beberapa waktu yang lalu.

Namun, pencabutan darurat militer oleh Yoon diwarnai sejumlah syarat di mana dirinya meminta Majelis Nasional menghentikan upaya pemakzulan kepadanya secara berulang-ulang.

Selain itu, dia juga ingin agar Majelis Nasional tidak mempersulit untuk menyetujui anggaran negara.

Syarat yang diajukan Yoon ini lantaran Majelis Nasional yang dipimpin oleh anggota partai oposisi pemerintah telah berulang kali mengajukan pemakzulan kepada para pejabat pemerintah dan mendorong agar ada pemotongan anggaran.

Yoon menyebut para anggota Majelis Nasional sebagai 'kekuatan anti-negara'.

Sebelumnya, Yoon menyebut alasan dirinya mengumumkan adanya darurat militer lantaran Partai Demokrat yang merupakan partai oposisi dianggapnya melakukan kegiatan inkonstitusional sehingga melumpuhkan administrasi negara.

Selain itu, dia juga mengungkapkan tindakan ini diperlukan untuk melindungi negara dari 'kekuatan komunis'