Menteri Hukum Sepakat dengan Prabowo Subianto yang Kembalikan Pilkada ke DPRD

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Alfian Firmansyah 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menanggapi pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto yang mengusulkan perubahan sistem pilkada lewat pemilihan langsung dikembalikan pemilihan oleh DPRD. 

Kemudian Supratman menilai, bahwa wacana itu merupakan hal yang patut dipertimbangkan. 

"Saya rasa itu wacana yang baik yang perlu kita pertimbangkan. Pertama, pemilihan kepala daerah di undang-undang dasar maupun di undang-undang pemilu itu kan diksinya adalah dipilih secara demokratis. Dipilih secara demokratis itu kan tidak berarti harus semuanya pilkada langsung," katanya saat tiba di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2024).

Selain itu, Supratman menyoroti efisiensi di Pilkada hingga aspek kerawanan.

Supratman juga menjelaskan, bahwa usulan tersebut sudah lama dibicarakan oleh partai politik, bukan hanya baru-baru ini saja.

"Saya rasa sekali lagi ini wacana yang sangat baik untuk kita diskusikan menjadi sebuah diskursus untuk perbaikan pelaksanaan demokrasi di kita," ucapnya. 

Lebih lanjut, saat ditanya mengenai kemunduran demokrasi jika dikembalikan kepada sistem yang lama, Supratman menuturkan bahwa hal itu tergantung bagaimana kebutuhan negara.

"Soal mundur dan tidaknya kan tergantung kepada kebutuhan kita. Sekali lagi bahwa kalau pilkada yang, kita kan bukan pilkada yang kita harapkan yang prosedural semata, tetapi substansi nya," imbuhnya. 

Sebelumnya dilansir dari Tribunnews.com, Presiden RI yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto mengusulkan adanya perubahan sistem politik di Indonesia.

Prabowo mengusulkan kepala daerah, mulai gubernur, wali kota hingga bupati dipilih oleh pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memberikan pidato dalam puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Jawa Barat pada Kamis (12/12/2024) malam.

Prabowo pun mengajak seluruh ketua umum partai politik yang hadir dalam acara HUT Partai Golkar malam itu untuk mendukung wacana tersebut. 

Sebab, sistem politik demokrasi pemilihan langsung dinilai mengeluarkan biaya mahal.

"Ketua Umum Partai Golkar, salah satu partai besar, tadi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem parpol, apalagi ada Mba Puan kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain mari kita berpikir," kata Prabowo.

Baca juga: Prabowo Subianto Kembali Panggil Sejumlah Menteri ke Istana, Begini Gaya Menham Natalius Pigai

Prabowo menilai, sistem politik dengan pilkada langsung menghabiskan banyak uang negara dalam hitungan hari. Tak hanya itu, para tokoh politik juga harus merogoh kocek yang tidak sedikit.

Ia memberikan contoh Malaysia, Singapura hingga India yang sudah melakukan pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Nantinya, para anggota DPRD menjadi penentu terpilihnya calon kepala daerah.

"Sekali memilih anggota DPRD, DPRD itu lah yang memilih gubernur milih bupati. Efisien, nggak keluar duit, efisien, kaya kita kaya," tegasnya.

Dengan begitu, kata Prabowo, anggaran negara bisa dipakai untuk keperluan program pemerintah lainnya. Misalnya, makan bergizi gratis bagi anak-anak hingga perbaikan sekolah.

Lalu, Prabowo pun menyentil para ketua umum parpol yang hadir dalam acara HUT Golkar tersebut. Dia pun berkelakar semuanya bisa memutuskan perubahan sistem politik pada malam ini.

"Banyak ketua umum (parpol), ini sebetulnya bisa kita putuskan malam ini juga, bagaimana? Kalau saya, jangan terlalu dengarkan konsultan-konsultan asing,. Sekali lagi, saya tidak mau mengajak, kita anti orang asing, tidak, tapi belum tentu mereka mikirin kita kok," tutupnya. (m32)