Akhir Tahun Semakin Dekat, Perangkat Daerah Diminta Maksimalkan Penyerapan APBD DKI Jakarta 2024

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) DKI Jakarta Marullah Matali menekankan kepada apatur Pemprov DKI Jakarta agar memaksimalkan penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2024.

Para ASN juga diminta menuntaskan target-target kinerja dan anggaran yang belum tercapai dengan memaksimalkan waktu yang tersisa. 

Hal itu dikatakan Marullah saat memimpin kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kinerja dan Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024, di Ruang Serba Guna, Gedung Dinas Teknis Abdul Muis, Jakarta Pusat, pada Kamis (21/11/2024).

Kata Marullah, instruksi tersebut sebagaimana arahan dari Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi.

“Sesuai arahan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta terkait kinerja dan serapan anggaran tahun 2024, memitigasi risiko menjadi hal yang penting dilakukan oleh seluruh perangkat daerah,” ujar Marullah yang dikutip dari PPID Provinsi DKI Jakarta, Jumat (22/11/2024).

Marullah mengatakan, jika ada potensi kegagalan dalam serapan anggaran, segera lakukan terobosan dan inovasi dengan tetap mengacu kepada peraturan yang berlaku.

Selain itu, Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta juga ikut membantu melakukan monitoring dan evaluasi kinerja terhadap penyedia sehingga kualitas pelaksanaan pekerjaan dapat selesai secara tepat waktu dan tepat mutu.

Selain itu, perangkat daerah juga harus memastikan tercapainya outcome yang ditargetkan sampai akhir tahun, bukan hanya berhenti pada output saja.

Terobosan perlu dilakukan melalui kajian untuk mendukung capaian kinerja dan penyerapan anggaran. 

Baca juga: Ada Wacana Penarikan Retribusi Kantin Sekolah di Jakarta, Wibi Andrino: Timbulkan Dampak Negatif

“Diharapkan, para asisten dan biro koordinasi melakukan monev secara intensif dengan memanfaatkan dashboard monitoring,” ucap Marullah.

Sebagai wujud komitmen Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), Marullah juga mengimbau, setiap perangkat daerah dapat melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi secara berkala.

Harapannya, capaian penggunaan produk dalam negeri dapat terus meningkat, yang mana saat ini telah mencapai 75,61 persen.

“Terkait Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 62 Tahun 2024 tentang Pengumuman Rencana Umum Pengadaan dan Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2025, saya berharap, ini menjadi perhatian dan pedoman bagi seluruh SKPD/UKPD untuk mempercepat pelaksanaan pengadaan barang jasa Tahun Anggaran 2025. BPPBJ, Inspektorat, dan Perangkat Daerah terkait agar melakukan koordinasi yang intens untuk bergerak bersama secara cepat,” pungkas Marullah.

Diketahui, APBD Provinsi DKI Jakarta 2024 sebesar Rp 81,71 triliun. Kemudian saat pembahasan APBD Perubahan 2024 pada triwulan 2024, anggaran naik menjadi Rp 85,19 triliun.

Untuk perubahan APBD 2024 sebesar Rp 85,19 triliun, terdiri dari pendapatan daerah Rp 74,935 triliun dan pembiayaan daerah Rp 10,255 triliun.

Pembiayaan daerah setelah perubahan Rp 10,25 triliun, terdiri dari sisa lebih perhitungan Rp 6,54 triliun dan penerimaan pinjaman daerah Rp 3,71 triliun. (faf)

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di WhatsApp.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.