Guru Besar UPI Kritisi Persepi Soal Beda Hasil Survei Poltracking di Pilkada Jakarta

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA- Langkah  Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) yang menjatuhkan sanksi kepada lembaga survei Poltracking atas hasil jajak pendapat Pilkada DKI Jakarta terus menuai kontroversi.

Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Prof. Karim Suryadi, mengkritisi keputusan tersebut.

"Kalau Jakarta itu Poltracking beda jauh dari yang lain-lain dengan memenangkan Ridwan Kamil, itu sama kasusnya dengan Jawa Tengah di mana SMRC, Kompas, LKPI itu memenangkan Andika-Hendrar. SMRC dengan Litbang Kompas tipis, tapi LKPI itu menang jauh, tapi enggak diapa-apain," kata Prof. Karim Suryadi seperti dikutip, Sabtu (9/11/2024).

Menurutnya, ada inkonsistensi dalam penerapan sanksi oleh Persepi. Poltracking, lanjut dia, selama ini cukup dikenal dengan akurasi dan integritasnya.

Prof. Karim juga mempertanyakan kredibilitas dewan etik Persepi. Ia menyoroti kemungkinan adanya konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi objektivitas keputusan karena dewan yang menjaga objektivitas sebagai wasit ternyata merangkap sebagai pemain, baik kepemilikan lembaga survei maupun konsultan.

"Yang menjadi pertanyaan saya bagaimana tingkat independensi dan obyektifitas dewan etik. Apakah dewan etik keanggotannya itu terbebas dari kepentingan lembaga survei atau tidak. Jadi publik bertanya-tanya, apakah murni ingin menegakkan etik, atau jangan-jangan rebutan kavling, rebutan lahan. Itu yang tidak baik?" ungkap Prof Karim.

Baca juga: Resmi, Pemain Bola FC Copenhagen Kevin Dick Menjadi WNI dan Siap Memperkuat Timnas Indonesia

Kritik ini semakin memperkuat posisi Poltracking sebagai lembaga survei yang berintegritas. Poltracking telah menunjukkan konsistensinya dalam menjaga kualitas dan akurasi data, bahkan ketika hasil survei mereka berbeda dengan lembaga lain.

Kasus ini juga membuka mata publik tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam industri survei. Poltracking, dengan keberaniannya menghadapi sanksi Persepi, membuktikan komitmennya terhadap etika profesional dan kejujuran data.

Polemik ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi reformasi dalam dunia survei Indonesia. Poltracking telah menunjukkan bahwa integritas dan keberanian untuk berbeda adalah kunci dalam membangun kepercayaan publik.

Baca juga: Pada Jam Tertentu Banyak Motor Datangi Rumah Penyimpan Rekening Judi Online

Ia menyebut masyarakat kini semakin kritis dalam menyikapi hasil survei. Poltracking juga telah membuktikan diri sebagai salah satu pionir lembaga survei dengan data dan dalam menjunjung tinggi profesionalisme.

Sebelumnya,  Poltracking Indonesia menilai dewan etik Persepi tidak bersikap adil dalam menjelaskan perbedaan hasil survei elektabilitas tiga pasangan calon (paslon) Pilkada Jakarta antara Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Poltracking.

“Persepi hanya menjelaskan pemeriksaan metode dan implementasi dari LSI dapat dianalisa dengan baik. Tapi tidak dijelaskan bagaimana dan kenapa metode dan implementasinya dapat dianalisis dengan baik,” kata Direktur Poltracking Indonesia Masduri Amrawi dalam keterangannya, Selasa (5/11/2024).

Masduri mengungkapkan bahwa dalam pertemuan dengan dewan etik Persepi, terungkap bahwa LSI melakukan penggantian sekitar 60 primary sampling unit (PSU) atau 50 persen dari total PSU survei mereka di Pilkada Jakarta.

“Kami berpandangan ini penting juga disampaikan kepada publik, karena penggantian PSU memiliki konsekuensi terhadap kualitas data,” tegas Masduri. Ia menjelaskan bahwa Poltracking Indonesia telah menyerahkan 2.000 data hasil survei Pilkada Jakarta kepada Persepi. 

Sebagian Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Dijatuhi Sanksi, Poltracking Indonesia Sebut Dewan Etik Persepi Tidak Adil"