Subsidi Energi Tepat Sasaran Jadi Rekomendasi Percepatan Transisi Energi di Era Prabowo-Gibran

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Pemerintahan Prabowo-Gibran telah menempatkan ketahanan energi melalui pemanfaatan energi bersih sebagai salah satu prioritas utamanya dalam pidato inaugurasinya di Gedung MPR pada hari Minggu, 20 Oktober 2024 lalu.

Namun, lambatnya pengembangan dan investasi energi bersih di Indonesia dalam lima tahun terakhir menjadi tantangan yang serius bagi pemerintahan Prabowo-Gibran.

Oleh karena itu, percepatan transisi energi berkeadilan dan pencapaian target emisi nol bersih (net zero emissions/NZE) Indonesia yang selaras dengan Persetujuan Paris, memerlukan komitmen kebijakan yang lebih kuat serta peningkatan ambisi iklim. 

Dalam lima tahun ke depan (2024-2029), percepatan transisi energi yang bersih akan sangat penting untuk mencapai target emisi nol bersih dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Berbagai lembaga diantaranya Climateworks Centre, Centre for Policy Development (CPD), Institute for Essential Services Reform (IESR), Indonesia Research Institute for Decarbonization (IRID), International Institute for Sustainable Development (IISD), dan Purnomo Yusgiantoro Center (PYC), yang tergabung dalam Energy Transition Policy Development (ETP) Forum, menyampaikan bebrapa rekomendasi.

Salah satunya mencakup reformasi subsidi energi agar tepat sasaran. Centre for Policy Development (CPD) menilai pemerintahan Prabowo perlu mengurangi ketergantungan masyarakat akan subsidi energi fosil untuk dapat melaksanakan percepatan transisi energi di Indonesia.

Penasihat Kebijakan Senior CPD, Ruddy Gobel, mengatakan pemerintah perlu menerapkan mekanisme penetapan harga energi yang lebih fleksibel dan berbasis pasar, termasuk harga tarif regional dan tarif progresif berdasarkan volume konsumsi energi.

"Kebijakan ini perlu untuk mendorong efisiensi, mengurangi ketergantungan pada subsidi, dan mendukung percepatan transisi energi bersih," ujar Ruddy dalam media briefing bertajuk Memimpin Perubahan: Transisi Energi dan Emisi Nol Bersih dalam Pemerintahan Prabowo-Gibran, di gedung  Purnomo Yusgiantoro Center, Melawai, Jakarta Selatan, Kamis (24/10/2024).

Ruddy mengatakan pemerintah perlu mereformasi subsidi energi dengan digitalisasi penyaluran untuk memastikan subsidi tepat sasaran.

Reformasi ini harus didukung oleh verifikasi data kependudukan yang akurat serta penyesuaian harga energi secara bertahap.

Di sisi lain, pemerintah juga perlu memberikan kompensasi bagi kelompok rentan untuk memitigasi dampak negatif Menurutnya, hal tersebut diperlukan lantaran subsidi di sektor energi menjadi salah satu faktor yang menghambat transisi energi di Indonesia.

Pasalnya, subsidi energi adalah komponen yang paling besar di dalam APBN Indonesia.

"Fiskal itu ruangnya tidak lega, tidak luas. Kalau fiskal itu terpakai untuk sebuah program yang dalam tanda petik tidak terlalu produktif, maka kemudian fiskal tidak punya kesempatan menyediakan anggaran untuk program-program yang lebih produktif," ujar Ruddy.

Selain itu, ia menilai pemerintah seharusnya tidak hanya fokus pada sisi pengurangan energi fosil dan mengganti ke energi terbarukan.

Pemerintah juga harus mempertimbangkan kesejahterahaan masyarakat dalam proses transisi energi.