Natalius Pigai Minta Rp 20 Triliun untuk Bangun Universitas HAM, DPR RI Panggil Pekan Depan

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai akan dipanggil Komisi XIII DPR untuk menggelar rapat kerja pada pekan depan.

Sebelumnya sosok Natalius Pigai sedang ramai diperbincangkan lantaran keinginan agar kementerian yang dipimpin mendapatkan anggaran sebesar Rp 20 triliun. 

Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya mengatakan pihaknya akan menjadwalkan rapat kerja dengan kementerian yang menjadi mitra kerja. 

Salah satunya Natalius Pigai yang memimpin Kementerian HAM oleh komisi yang baru terbentuk pada Selasa (22/10/2024) kemarin.

“Minggu depan kita akan undang mitra. Hari Senin kita akan Menteri Hukum. Habis itu, Menteri HAM,” ujar Willy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/10/2024).

Terkait dengan usulan Natalius Pigai agar Kementerian HAM mendapatkan anggaran Rp 20 triliun, Willy enggan berprasangka buruk. 

Willy mengingatkan bahwa isu HAM mempunyai spektrum yang amat luas.

“Tentu kita harus benar-benar melihat ya human rights itu spektrumnya luas kan. Luas, sangat luas kan. Tentu dia juga berdasarkan kementerian-kementeriannya, pendidikan, kesehatan, hak dasar manusia,” kata dia.

Willy juga tidak mau berandai-andai soal kemungkinan usul Natalius Pigai itu dapat terealisasi karena APBN 2025 sudah disahkan.

Lagipula, ia mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto punya program makan bergizi gratis yang menurutnya berkaitan dengan isu HAM.

“(Program) itu juga pespektifnya kalau lihat ya human rights. Apakah nanti dia, mana yang overlapping, mana yang crosscutting, kita akan cermati bersama-sama,” kata Willy.

Baca juga: Natalius Pigai Sering Menarik Perhatian dengan Pernyataan Kontroversial hingga Kritikan Rasialis

Sementara itu, Natalius Pigai menjadi sorotan karena pernyataannya yang menyebut Kementerian HAM butuh anggaran Rp 20 triliun untuk dapat menyusun program pembangunan HAM.

"Kenapa Presiden mau bikin Kementerian HAM? Berarti ada sesuatu besar yang mau dibikin. Maka tim transisi, rombak itu anggaran, dari Rp 20 triliun ke Rp 64 miliar. Tidak bisa, tidak tercapai visi misi Presiden Prabowo Subianto," ucap Pigai, Senin (21/10/2024) lalu.

Menteri HAM Natalius Pigai sendiri mengaku mempunyai banyak program pembangunan HAM.

Oleh karena itu, dia mengusulkan agar Kementerian HAM mempunyai anggaran hingga Rp 20 triliun.

Pigai menyebut salah satu keinginannya adalah membangun universitas HAM bertaraf internasional yang dilengkapi laboratorium HAM dan rumah sakit.

"Soal Anggaran: 1. Saya mau bangun Universitas HAM bertaraf International terpadu dengan Pusat Studi HAM (Eropa, Afrika, Timur Tengah, Asia dan Kawasan Amerika ), Laboratorium HAM termasuk forensik, Rumah Sakit HAM dll," tulis Pigai melalui akun resmi media sosial X @NataliusPigai2, Rabu (23/10/2024).

Pigai bercita-cita agar universitas itu dipimpin oleh orang Indonesia yang punya kapasitas berkelas dunia di bidang HAM.

"Dan ini Icon Indonesia di Panggung HAM dunia bahkan satu satu ya di dunia," tulis Pigai.

Selain itu, Pigai juga ingin mengadakan program kesadaran HAM di 78.000 desa.

Wakil Ketua DPR Adies Kadir menyatakan, DPR perlu menelaah lebih jauh soal keinginan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai agar anggaran Kementerian HAM digenjot sampai Rp 20 triliun.

Adies menyebutkan, sejauh ini DPR belum mendapatkan laporan mengenai usul kenaikan anggaran dari Rp 64 miliar menjadi Rp 20 triliun tersebut.

"Kita belum lihat apa-apa saja yang diajukan dari 60 ke 20 triliun, nanti kita akan lihat apakah masuk akal atau tidaknya. Kita akan lihat," kata Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/10/2024).

"Kita akan minta laporan dari teman-teman Komisi XIII. Nanti kita akan lihat apakah make sense atau tidak," ujar dia.

Adies mengatakan, bukan hanya DPR RI, Kementerian Keuangan pun akan menjadi pihak pertama yang bakal menelaah apakah usulan penambahan anggaran kementerian/lembaga tersebut masuk akal atau tidak.

Kementerian Keuangan juga disebut akan menelaah sejauh mana kemampuan negara memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut.

Ia pun menyinggung bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memutuskan menambah sejumlah kementerian/badan baru yang, beberapa di antaranya, merupakan hasil pemecahan kementerian pada era Presiden Joko Widodo.

"Banyak juga kementerian baru yang tentunya membutuhkan anggaran. Kementerian lama saja kemarin anggarannya kan masih ada yang kurang, ada yang minta penambahan. Nah belum lagi ada kementerian baru," kata Adies.

"Nanti mungkin akan dilihat di sana, kawan-kawan komisi XIII mulai raker-raker, mungkin akan dilihat apanya yang kurang, apanya yang perlu ditambah, dan nanti kita akan lihat apakah kebutuhan itu bisa kita berikan," ujar politikus Partai Golkar itu.

Diketahui, Komisi XIII adalah komisi yang baru dibentuk seiring dengan bertambahnya jumlah kementerian pada pemerintahan Prabowo.

Komisi XIII DPR akan bermitra dengan sejumlah kementerian/lembaga, antara lain Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Sekretaris Negara.

(Kompas.com/Tatang Guritno, Haryanti Puspa Sari)

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di WhatsApp.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.