Dino Patti Djalal Kritik Keras Natalius Pigai Soal Anggaran Rp 20 Triliun: Credibility is everything

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai menjadi sorotan atas pernyataannya soal penambahan anggaran Kementerian HAM.

Anggaran Kementerian HAM yang kini sebesar Rp 64 miliar dinilai Natalius Pigai tidak cukup untuk mewujudkan visi Presiden Prabowo Subianto di bidang HAM.

Putra Papua itu meminta Prabowo menambah anggaran Rp 20 triliun untuk dapat menyusun program pembangunan HAM. 

"Kenapa Presiden mau bikin Kementerian HAM? Berarti ada sesuatu besar yang mau dibikin. Maka tim transisi, rombak itu anggaran, dari Rp 20 triliun ke Rp 64 miliar. Tidak bisa, tidak tercapai visi misi Presiden Prabowo Subianto," ucap Pigai, Senin (21/10/2024) lalu.

Pernyataan Natalius Pigai disoroti banyak pihak.

Satu di antaranya mantan Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, Dino Patti Djalal.

Lewat status twitternya @dinopattidjalal pada Rabu (23/10/2024), Dino Patti Djalal mengkritik keras pernyataan Natalius Pigai tersebut.

Pria yang pernah menjabat Duta Besar untuk Amerika Serikat itu menilai pernyataan Natalius Pigai tidak masuk akal.

Dino menilai usulan tersebut sebagai langkah yang tidak realistis dan berpotensi menghamburkan uang negara untuk program-program yang tidak jelas.

Kenaikan anggaran yang drastis ini dianggap tidak mungkin dikabulkan oleh Presiden Prabowo, Menteri Keuangan, dan DPR.

Baca juga: Ini Sarapan Jokowi Ketika Tak Jadi Presiden: Kuliner yang Jadi Pengingat Kampung Halaman

Baca juga: Hotman Kabarkan Raden Gilap yang Pimpin Saka Tatal Sumpah Pocong Meninggal Dunia, Warganet: Artinya?

Dalam konteks pengelolaan keuangan negara, proposal semacam ini berisiko tinggi dan berpotensi membuka peluang korupsi.

Para pejabat pemerintah seharusnya lebih berhati-hati dalam menyampaikan rencana kebijakan yang memerlukan dukungan anggaran besar.

"Pernyataan Menteri HAM Natalius Pigai utk naikkan anggaran dari 60 Milyar menjadi 20 Trilyun adalah yg hal yg tidak masuk akal, dan tidak akan mungkin dikabulkan Presiden Prabowo, Menteri Keuangan dan DPR krn akan menghamburkan uang negara utk program2 yg tidak jelas dan akan berbuntut korupsi," tulis Dino.

Natalius Pigai pun diingatkannya untuk menjaga kredibilitas kementeriannya.

Selain itu, Natalius Pigai diminta untuk berkoordinasi terlebih dahulu dengan Menteri Keuangan, Sekretaris Negara, dan kantor Presiden sebelum mengeluarkan pernyataan yang berisiko.

Saat ini, sebagai pejabat pemerintah, tanggung jawabnya lebih besar daripada ketika menjadi aktivis.

"Menteri jangan menyulitkan Presiden, dan harus jaga kredibilitas Kementeriannya," ujar Dino. 

"Koordinasi dulu dgn Menkonya, Setneg dan kantor Presiden sebelum membuat pernyataan kebijakan yg berisiko tinggi. Ingat, anda sekarang pejabat Pemerintah, bukan aktifis lagi," bebernya. 

"Credibility is everything (Kredibilitas adalah segalanya)," tegas Dino.

Pernyataan Dino Patti Djalal pun disambut ramai masyarakat.

Pro dan kontra dituliskan warganet dalam kolom komentar.

@AlasBanjaran: Padahal jhon kennedy sudah mengajarkan, "jangan tanya apa yang sudah negara berikan kepadamu, tapi tanyalah apa yang sudah kamu berikan buat negaramu". Jadi khusus buat pigai, jangan ngeluh karna anggaran kecil yah, demi negara kalo perlu pake uang pribadi juga gak papa yah

@jackjackparrr: Harusnya ada koordinasi dan komunikasi internal dulu sebelum ke publik. Tapi kenapa tidak terjadi pak?

@eddesign_: Ia dipimpin oleh paradigma HAM yg gak ada di kepalanya. Mudah⊃2;an bukan orang pertama yg tereliminasi dlm 100 hari.

@EdiKeceput2: Kesan saya Menteri HAM ini sepertinya kok terpapar "ASMA" (ASal MAngap) gitu ya

@All_clear5: Sudah saatnya resuffle

@rezkydoank: Ini yg saya heran sama prabowo.. dia sudah menang pilpres sejak februari 2024 atau ketetapn kpu maret 2024.   Banyak waktu mencari memilih mentri yg tepat dan benar.. kompeten... kok kayak gini ya.. ??? Pak Habibie. Mwndadak jd presiden Hanya dlm 1 hari dia cari mentri.

@nomerorae: Dia pikir APBN bs asal ambil2 aja itu duit pajak rakyat yg kerja banting tulang dari pqgi sampai malam. kesel banget baru 1hr udah minta duut, spt bocah

@IkhwanMetal: Saya kira bila dipandang dari logika pergerakan dan penekanan betapa kecilnya anggaran yg beliau dapatkan, maka itu bentuk dari gaya bahasa saja Pak

DPR Bakal Panggil Natalius Pigai

Komisi XIII DPR menjadwalkan rapat dengan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai pada pekan depan.

Dikutip dari Kompas.com, Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya mengatakan, Komisi XIII bakal segera bekerja dan memanggil para menteri meski komisi itu baru terbentuk pada Selasa (22/10/2024) kemarin.

“Minggu depan kita akan undang mitra. Hari Senin kita akan Menteri Hukum. Habis itu, Menteri HAM,” ujar Willy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/10/2024).

Politikus Partai Nasdem ini enggan berprasangka buruk mengenai usul Natalius Pigai agar Kementerian HAM mendapatkan anggaran Rp 20 triliun.

Willy mengingatkan bahwa isu HAM mempunyai spektrum yang amat luas.

“Tentu kita harus benar-benar melihat ya human rights itu spektrumnya luas kan. Luas, sangat luas kan. Tentu dia juga berdasarkan kementerian-kementeriannya, pendidikan, kesehatan, hak dasar manusia,” kata dia.

Willy juga tidak mau berandai-andai soal kemungkinan usul Natalius Pigai itu dapat terealisasi karena APBN 2025 sudah disahkan.

Lagipula, ia mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto punya program makan bergizi gratis yang menurutnya berkaitan dengan isu HAM.

“(Program) itu juga pespektifnya kalau lihat ya human rights. Apakah nanti dia, mana yang overlapping, mana yang crosscutting, kita akan cermati bersama-sama,” kata Willy.

Alasan Natalius Pigai Minta Anggaran Kementerian HAM Ditambah

Usai dilantik sebagai Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai langsung meminta kepada Presiden Prabowo agar anggaran kementeriannya dinaikkan menjadi di atas Rp 20 triliun.

Menurut Natalius Pigai, anggaran Kementerian HAM saat ini sebesar Rp 64 miliar tidak cukup untuk mewujudkan visi Presiden Prabowo Subianto di bidang HAM.

Karenanya Natalius Pigai meminta tim transisi kementerian merombak anggaran kementeriannya.

Baca juga: Yusril Sebut tak Ada Pelanggaran HAM Berat di Indonesia, Usman Hamid: tak Pantas Ucapkan itu!

Ia menilai hal itu diperlukan karena pagu kementeriannya sangat kecil.

Perombakan juga dinilai perlu karena Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian khusus terhadap penanganan HAM di Indonesia.

"Maka, tim transisi rombak itu anggaran dari cuma Rp 64 miliar jadi Rp 20 triliun, enggak bisa. Tidak tercapai dengan visi Presiden RI Prabowo Subianto," kata Pigai di kantornya, Jakarta, dikutip Selasa, (22/10/2024).

Menurutnya jika negara punya kemampuan anggaran ideal kementeriannya di atas Rp 20 triliun.

"Kalau negara punya kemampuan, maunya di atas Rp20 triliun. Pigai bisa bangun. Saya ini orang pekerja lapangan. Saya negara punya anggaran, saya maunya Rp20 triliun," lanjut dia.

Pigai menilai Prabowo tentu punya alasan khusus membentuk Kementerian HAM.

Baca juga: Raffi Ahmad Utusan Khusus Presiden dan Yovie Widianto Jadi Staf Khusus Presiden, Simak Tugas Mereka

Menurut dia, Prabowo punya rencana besar di balik pembentukan kementerian tersebut.

"Kenapa Kementerian HAM itu dihadirkan? Berarti presiden punya perhatian khusus. Saya prajurit presiden, tanpa Kementerian HAM pun saya bisa dapat kementerian lain," tutur Natalius Pigai.

"Saya 20 tahun ikut dengan presiden, 30 tahun saya kenal presiden, bagi saya tidak ada hubungan, kenapa presiden mau bikin Kementerian HAM? Berarti ada sesuatu besar yang mau dibikin," ucap Pigai.

Karena itu, Pigai menilai bahwa penyusunan visi, misi, dan strategi sampai penyusunan anggaran Kementerian HAM haruslah dilihat sebagai potret pembangunan HAM secara menyeluruh.

Menurut dia, upaya untuk mencapai pembangunan tersebut tak bisa dilakukan apabila anggarannya kecil.

"Anggarannya kecil, enggak bisa," kata dia.

Pigai Bicara Beda Komnas HAM dengan Kementerian HAM

Dari slide yang ditampilkan, Natalius Pigai memaparkan pagu Kementerian HAM 2024 sekitar Rp64,855 miliar atau 0,31 persen dari pagu Kementerian Hukum dan HAM.

Jumlah tersebut ditekankan jauh lebih sedikit dibandingkan pagu Kementerian Hukum yang mencapai Rp7,294 triliun dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan nilai Rp13,397 triliun.

Pigai menjelaskan tugas pokok Kementerian HAM berbeda dengan Komnas HAM.

Menurutnya Kementerian HAM mempunyai tugas membangun HAK, sementara Komnas HAM bertugas mengawasi pelaksanaan pembangunan tersebut.

"Di sini yang bangun diawasi. Potret pembangunan itu banyak; fisik dan nonfisik. Karena itu, arah kebijakan termasuk sistem budgeting juga harus diarahkan kepada pembangunan HAM," tuturnya.

Baca juga: Minta Pendukung 01 & 03 Legowo, Natalius Pigai Sampaikan Paham Prabowoisme

"Jadi, pekerjaan tim ini harus memahami dalam konteks pembangunan HAM. Tidak bisa dipotret Kementerian HAM sebagai pengawas," dia menegaskan.

Pigai menjelaskan sedikitnya terdapat tiga amanat konstitusi terhadap Kementerian HAM. Yaitu penghormatan terhadap HAM, melindungi warga negara, dan memenuhi kebutuhan warga negara.

Menurut dia, ketiga aspek tersebut merupakan bagian dari pembangunan HAM.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News

Ikuti saluran WartaKotaLive.Com di WhatsApp