Dino Patti Djalal Kritik Keras Natalius Pigai Soal Anggaran Rp 20 Triliun: Credibility is everything

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai menjadi sorotan atas pernyataannya soal penambahan anggaran Kementerian HAM.

Anggaran Kementerian HAM yang kini sebesar Rp 64 miliar dinilai Natalius Pigai tidak cukup untuk mewujudkan visi Presiden Prabowo Subianto di bidang HAM.

Putra Papua itu meminta Prabowo menambah anggaran Rp 20 triliun untuk dapat menyusun program pembangunan HAM. 

"Kenapa Presiden mau bikin Kementerian HAM? Berarti ada sesuatu besar yang mau dibikin. Maka tim transisi, rombak itu anggaran, dari Rp 20 triliun ke Rp 64 miliar. Tidak bisa, tidak tercapai visi misi Presiden Prabowo Subianto," ucap Pigai, Senin (21/10/2024) lalu.

Pernyataan Natalius Pigai disoroti banyak pihak.

Satu di antaranya mantan Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, Dino Patti Djalal.

Lewat status twitternya @dinopattidjalal pada Rabu (23/10/2024), Dino Patti Djalal mengkritik keras pernyataan Natalius Pigai tersebut.

Pria yang pernah menjabat Duta Besar untuk Amerika Serikat itu menilai pernyataan Natalius Pigai tidak masuk akal.

Dino menilai usulan tersebut sebagai langkah yang tidak realistis dan berpotensi menghamburkan uang negara untuk program-program yang tidak jelas.

Kenaikan anggaran yang drastis ini dianggap tidak mungkin dikabulkan oleh Presiden Prabowo, Menteri Keuangan, dan DPR.

Baca juga: Ini Sarapan Jokowi Ketika Tak Jadi Presiden: Kuliner yang Jadi Pengingat Kampung Halaman

Baca juga: Hotman Kabarkan Raden Gilap yang Pimpin Saka Tatal Sumpah Pocong Meninggal Dunia, Warganet: Artinya?

Dalam konteks pengelolaan keuangan negara, proposal semacam ini berisiko tinggi dan berpotensi membuka peluang korupsi.

Para pejabat pemerintah seharusnya lebih berhati-hati dalam menyampaikan rencana kebijakan yang memerlukan dukungan anggaran besar.

"Pernyataan Menteri HAM Natalius Pigai utk naikkan anggaran dari 60 Milyar menjadi 20 Trilyun adalah yg hal yg tidak masuk akal, dan tidak akan mungkin dikabulkan Presiden Prabowo, Menteri Keuangan dan DPR krn akan menghamburkan uang negara utk program2 yg tidak jelas dan akan berbuntut korupsi," tulis Dino.

Natalius Pigai pun diingatkannya untuk menjaga kredibilitas kementeriannya.

Selain itu, Natalius Pigai diminta untuk berkoordinasi terlebih dahulu dengan Menteri Keuangan, Sekretaris Negara, dan kantor Presiden sebelum mengeluarkan pernyataan yang berisiko.