PKS Senang PDIP Gabung di Pemerintahan Prabowo, Aher: Biar DPR yang Kontrol, tak Ada Oposisi

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Saat ini sedang beredar kabar bahwa PDIP akan merapat dukung pemerintahan Prabowo Subianto-Giban Rakabuming Raka, mengikuti semua partai politik lainnya.

Jika demikian, maka pemerintahan Prabowo-Gibran luar biasa kuat.

Semua kebijakan yang dibuat akan disetujui DPR, layaknya tukang stempel.

Melihat realita itu, Pelaksana Harian Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Heryawan (Aher) menegaskan di Indonesia memang tidak ada koalisi dan oposisi.

Sebab Indonesia menganut sistem presidensial, yang mengontrol pemerintahan adalah DPR. 

Baca juga: Puan Sebut Ada Kemungkinan PDIP Gabung ke Prabowo, Pengamat: Pasti Ditolak Mega

Hal tersebut Aher sampaikan usai menutup Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PKS di Hotel Sahid, Jakarta, Minggu (22/9/2024). 

"Ya kan kita negaranya demokrasi, kita presidensial. Jadi sesungguhnya oposisi atau yang mengontrol pemerintahan itu kan DPR. Ya, jadi tidak seperti parlementer kan. Kalau di parlementer tentu ada oposisi, ada pemerintah penguasa kan," ujar Aher. 

"Kalau di kita ya memang akhirnya ada kalimat oposisi, koalisi. Padahal sebetulnya tidak ada koalisi dan oposisi," imbuhnya. 

"Ini negara dengan sistem demokrasi presidensial, sehingga kontrolnya diserahkan kepada DPR," sambungnya. 

Aher mengatakan, saat ini PKS sudah menjadi bagian dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus. 

Baca juga: Cara Pramono Anung Hadapi Hubungan PDIP dan Jokowi yang Panas Dingin di Ujung Pemerintahan

Dalam kesempatan yang sama, Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Al-Habsyi mengatakan pihaknya ingin siapapun bisa merapat ke pemerintahan Prabowo Subianto, termasuk PDIP. 

Aboe menyebut PKS bangga terhadap Prabowo yang merangkul semua pihak. 

Jika PDIP bergabung dengan pemerintahan Prabowo, itu artinya tidak ada oposisi dalam pemerintahan selanjutnya. 

Meski demikian, Aboe mengingatkan masih ada DPR yang mengontrol jalannya pemerintahan. 

"Prinsipnya DPR tidak akan diam. Dia akan menjadi kontrol kepada semua kebijakan pemerintah yang layak untuk dikontrol," katanya.