Berita Jakarta

Pro Kontra Kenaikan Tarif KRL Berbasis NIK, Warga Keberatan dan Khawatir Tak Tepat Sasaran

Polemik kenaikan tarif commuter line (KRL) berbasis nomor induk kependudukan (NIK) akan memberatkan masyarakat menengah ke bawah. 

Warta Kota/Nuri Yatul Hikmah
Pengguna KRL, Doni (32). Polemik kenaikan tarif commuter line (KRL) berbasis nomor induk kependudukan (NIK) dinilai akan memberatkan masyarakat menengah ke bawah.  

Lebih lanjut, Doni mempertanyakan soal bagaimana penerapan subsidi sesuai NIK tersebut. Apakah akan sesuai sasaran atau tidak.

"Kalau sekarang kan pakai kartu, kalau nanti gimana gitu caranya.Terus juga random kan siapa yang dapat (subsidi) bagaimana klasifikasinya," kata Doni.

"Penilaiannya gimana juga yang dapat subsidinya, golongannya apa, apakah akan jujur menyampaikan penghasilannya?" lanjutnya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Syahrial (40), menurutnya ia akan mengikuti aturan pemerintah selama aturan subsidi itu tepat sasaran.

"Engak semua orang NIK-nya pantas yang dapat subsidi, ada yang mampu tapi dapat, banyak yang seperti itu. Jadi ya harus jelas," kata Syahrial saat ditemui di Stasiun Palmerah, Jakarta Barat, Senin.

Seperti halnya Syahrial, dia bercerita bahwa ia merupakan korban kebakaran Manggarai, Jakarta Selatan yang hingga saat ini belum mendapatkan apapun dari pemerintah.

Sehingga, dia meminta jika nantinya ada kebijakan baru yang melibatkan banyak orang, maka pemerintah harus bisa merealisasikannya secara tepat sasaran.

"Dari 572 rumah yang terbakar, saya salah satunya. Pemerintah belum kasih apa-apa," ujar Syahrial.

"Jadi kalau jajarannya jelas saya setuju, kebanyakan yang terjadi kan sebaliknya," imbuhnya. (m40)

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di WhatsApp.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.

Sumber: Warta Kota
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved