PKS Kasih Sinyal Tak Akan Balik Arah ke Anies Baswedan di Pilgub Jakarta
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan sinyal tidak akan balik arah untuk mengusung Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta.
WARTAKOTALIVE.COM - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan sinyal tidak akan balik arah untuk mengusung Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta.
Ketua Bidang Humas PKS Ahmad Mabruri memastikan PKS bukanlah bagian dari Anies Baswedan pun dengan sebaliknya Anies Baswedan bukan bagian dari PKS.
Hal itu diungkapkan Ahmad Mabruri menjawab tudingan partainya tak konsisten jadi oposisi pemerintah.
Diketahui PKS sebelumnya mendukung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta.
Namun, PKS berbalik arah mendukung pasangan Ridwan Kamil-Suswono.
Langkah tersebut membuat PKS dinilai tidak konsisten sebagai oposisi pemerintahan Jokowi.
Menjawab hal itu Mabruri mengatakan sebuah kekeliruan.
Sebab Anies Baswedan memang antitesa dari Jokowi namun hal itu tidak membuat Anies dan PKS saling terkait.
"Logika ini juga keliru. Memang benar Anies Baswedan adalah antitesa dari Jokowi, namun PKS bukanlah Anies, dan Anies bukan PKS. Dalam sejarahnya, PKS telah menunjukkan komitmen untuk mendukung figur yang berlawanan dengan Jokowi," kata Mabruri, Selasa (27/8/2024) seperti dimuat Tribunnews.com
Ia menerangkan keputusan PKS untuk tidak mendukung Anies di Pilkada Jakarta, lebih terkait dengan dinamika internal dan kenyataan politik, bukan karena PKS mendukung Jokowi.
Kemudian terkait bergabungnya PKS ke Koalisi Indonesia Maju, ia mengatakan bukan soal daya tahan menjadi oposisi.
Melainkan soal strategi perjuangan politik.
"Menjadi oposisi atau koalisi bukanlah soal daya tahan, melainkan soal strategi perjuangan politik. PKS telah lama berjuang sebagai oposisi, namun hasil yang dicapai sering kali tidak maksimal," jelasnya.
Baca juga: Sosok Pramono Anung Orang Terdekat Jokowi di PDIP Dikabarkan Maju Pilgub Jakarta
Dengan berkoalisi, kata Mabruri PKS berharap dapat memperjuangkan kepentingan rakyat dengan lebih efektif.
"Karena memiliki akses langsung terhadap kekuasaan eksekutif," jelasnya.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.