1.305 SD Negeri di Jakarta Bakal Dapat Program Makan Siang Gratis dari Pemprov DKI

Karena realita di masyarakat, khususnya Jabodetabek, sudah sangat sulit menemukan warung nasi yang menyediakan sepiring nasi dengan harga Rp 7.500.

Menyikapi hal itu, Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko meminta agar publik tidak melihat harga per porsi dalam program makan bergizi gratis, tetapi mempertimbangkan gizinya.

Budiman merespons perihal anggaran makan bergizi gratis yang disebut turun dari Rp 15.000 menjadi Rp 7.500 per porsi.

"Jadi isunya, jangan dilihat soal harga per porsi, tapi bagaimana cara menyediakan makanan yang bergizi itu," ujar Budiman saat dihubungi Kompas.com, Rabu (17/7/2024).

Baca juga: Prabowo-Gibran Harus Wujudkan Makan Siang Gratis, Lanjutkan UU Perampasan Aset dan Kasus BLBI

"Soal harga itu memang bisa sangat fluktuatif kalau kita melihat di ujungnya, kalau kita lihat proses di hilirnya," imbuhnya.

"Kan asumsinya berarti harga-harga tuh beli begitu saja bahan-bahannya," lanjut eks politisi PDIP ini.

Budiman menyampaikan, jika bahan pangan dari program makan siang gratis bisa disediakan oleh dapur rakyat ataupun BUMDes, bisa saja harga satuannya tidak terlalu jauh dari biaya produksi.

Jika semua bahan makanan didapat dengan cara membeli, kata dia, harganya sangat bergantung pada fluktuasi pasar.

"Seringkali biaya penjualan barang jadi itu tergantung market-nya, tergantung fluktuasi harga pasar," katanya.

Baca juga: Mantan Gubernur BI Nilai Program Makan Siang Gratis Prabowo Jauh Lebih Penting daripada Bangun IKN

"Nah, justru yang kita tekankan adalah kemandirian dalam memproduksi makanannya itu sendiri," ucapnya.

"Kita tidak masuk ke wilayah harga. Karena kalau kita bisa menyediakan (bahan makanan) dengan sendirian, sebenarnya harga bukan isue," lanjutnya.

"Yang penting kan kecukupan sesuai dengan prasyarat gizinya, quality control dari gizi untuk makan anak dan ibu hamil," kata Budiman.

Sementara itu, terkait anggaran Rp 71 triliun untuk program makan bergizi gratis, Budiman meyakini angka itu masih bisa ditekan.

Asalkan, Budiman mengatakan, BUMDes bisa diaktivasi untuk memproduksi berbagai bahan pangan.

"Seluruh bahan makanan itu dengan hanya beberapa saja mungkin impor untuk sementara waktu, misalnya susu. Tapi mayoritas 80 persen bisa diproduksi sendiri, 80 persen bisa disediakan sendiri oleh desa. Maka anggaran itu ke depan itu bisa ditekan separuhnya untuk skala nasional," ujar dia.