Tanpa Pakai APBD, Pj Gubernur DKI Bakal Uji Coba Makan Gratis dengan Rp 15.000 Per Anak

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI bakal menyiapkan makan gratis untuk seluruh sekolah dasar (SD) di Jakarta.

Rencananya, uji coba ini bakal digelar oleh Pemprov DKI setelah perayaan kemerdekaan Indonesia atau pekan depan.

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, makan gratis untuk pelajar itu dinilai olehnya tidak terlalu mahal.

"Kan enggak mahal Rp 15 ribu atau Rp 4,5 juta (semuanya). Anggaran operasional gubernur juga bisa kasih itu, dari anggaran saya operasional gubernur," kata Heru, Kamis (15/8/2024).

Heru mengaku, dirinya belum memasukan biaya makan bergizi gratis itu ke dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) DKI.

Baca juga: Makan Gratis Jadi Rp 7.500 per Anak, Tim Prabowo-Gibran Bantah Diskusi dengan Ekonom Heriyanto

Sebab, kata Heru hal itu perlu ada pembahasan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI.

"Tapi sebagai contoh itulah saya menggunakan operasional gubernur dan setelah itu temen-teman BUMD dengan niatnya sendiri ingin memberikan contoh itu melalui CSR-nya. Ya nggak masalah di Jakarta," terangnya.

Oleh karena itu, Heru memastikan tidak menyiapkan anggara khusus untuk program makan grastis bagi pelajar di sekolah Jakarta.

Ia mengaku, akan menghitung atau mengeluarkan dana pribadi untuk sekali datang ke sekolah memberi makan gratis ke siswa.

"Sekali datang butuhnya berapa saya keluarkan. Misalnya untuk tahap pertama saya hitung kurang lebih Rp 5-8 juta, untuk sekali makan gratis anak SD," imbuhnya. 

Golkar Minta DKI Tambah Anggaran Makan Bergizi Gratis

Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta mendorong pemerintah daerah agar menambah anggaran untuk program makan bergizi gratis yang mulai diuji coba oleh pemerintah pusat.

Makan bergizi gratis diharapkan bisa menekan kasus diabetes dan gagal ginjal yang saat ini marak dialami oleh anak usia sekolah.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco mengatakan, pihaknya setuju dengan rencana penambahan anggaran untuk subsidi pendidikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) tahun 2024.

Penambahan anggaran ini diperuntukkan bagi penerima bantuan sosial (bansos) Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

"Penambahan tersebut sangat bermanfaat bagi para pelajar tidak mampu yang bersekolah di sekolah-sekolah swasta dan juga madrasah atau yang setingkat dengan itu," ujar Baco yang dikutip pada Jumat (9/8/2024)

Baca juga: Makan Gratis Jadi Rp 7.500 per Anak, Tim Prabowo-Gibran Bantah Diskusi dengan Ekonom Heriyanto