Pilkada Jakarta
6 Jenis Kerawanan Kampanye yang Sering Terjadi Jelang Pilkada, Termasuk Isu SARA
Kampanye terkait ujaran kebencian antar kelompok hingga SARA masih berpotensi terjadi di Pilkada DKI Jakarta 2024.
Penulis: Yolanda Putri Dewanti | Editor: Dian Anditya Mutiara
WARTAKOTALIVE.COM GAMBIR -- Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu DKI Jakarta, Burhanuddin mengatakan kampanye terkait ujaran kebencian antar kelompok hingga SARA masih berpotensi terjadi di Pilkada Jakarta 2024.
Adapun hal tersebut berdasarkan temuan Bawaslu dalam Indeks Kerawanan Pemilihan (IKP) Kepala Daerah DKI Jakarta.
Terdapat tiga kategori kerawanan yaitu kerawanan tinggi, kerawanan sedang, dan kerawanan rendah.
"Klasifikasi kerawanan ini bergantung pada daya kerusakan yang ditimbulkan, kuantitas informasi dari berbagai daerah dan intensitas peristiwa yang terjadi dalam beberapa pemilu sebelumnya," kata Burhanuddin dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (2/8/2024).
Selain itu, kata dia, pihaknya menemukan enam jenis kerawanan kampanye yang termasuk kategori rawan tinggi terjadi di Pilkada DKI Jakarta.
Baca juga: KIM Lama Memutuskan, Relawan Ridwan Kamil Garap Massa di Jaktim Sambut Pilkada Jakarta
Keenamnya masing-masing mendapat skor 100. Semakin tinggi skornya, maka semakin rawan.
Pertama kerawanan yang terjadi ialah ujaran kebencian terkait adanya imbauan dan tindakan untuk menolak kandidat kepala daerah tertentu oleh sekelompok masyarakat.
Kedua, tindakan kampanye yang melanggar peraturan perundang-undangan.
Ketiga, adanya keberatan dari perwakilan kandidat calon kepala daerah saat kampanye.
Keempat, materi kampanye bermuatan SARA di tempat umum.
"Kelima adanya kampanye yang bermuatan SARA di media sosial," tutur Burhanuddin.
Keenam, munculnya berbagai informasi miring alias hoaks di media sosial.
Bawaslu juga mencatat, ada tujuh indikator kerawanan kampanye yang masuk kategori rawan sedang, kasus yang perlu diwaspadai itu yakni :
1. Kampanye di luar jadwal (62,5);
2. Konflik antar pendukung pasangan calon (37,5);
| KPUD Berhasil Efisiensi di Pilkada Jakarta, Kembalikan Sisa Dana Hibah Rp 448 Miliar ke Pemprov |
|
|---|
| Khoirudin Ungkap Pelantikan Pramono dan Rano Antara 18-20 Februari |
|
|---|
| Pejabat Baru di Lingkungan Pemprov DKI akan Dilantik Setelah Pramono-Rano Karno |
|
|---|
| DPRD DKI Umumkan Pramono Anung-Rano Karno Jadi Gubernur 2025-2030 |
|
|---|
| Pramono Anung Ditemani Istri dan Anak Kedua akan Hadiri di Penetapan Gubernur |
|
|---|

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.