Sudin Pendidikan-LKSN Jaksel Gelar Bootcamp Komite Sekolah, Ini yang Dibahas

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Suku Dinas (Sudin) Pendidikan Kota Jakarta Selatan bersama Lembaga Komite Sekolah Nasional (LKSN) menggelar kegiatan pelatihan insentif atau bootcamp Komite Sekolah Jakarta Selatan di Ruang Dirgantara Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Kebayoran Baru, Selasa (30/7/2024).

Kegiatan yang bersifat sosialisasi ini digelar dalam rangka membahas dana sumbangan guna menyamakan persepsi demi menjaga mutu pelayanan pendidikan di Kota Jakarta Selatan.

"Ini (kegiatan bootcamp) sangat penting sekali karena akan menyamakan persepsi komite terkait dana sumbangan," ucap Sarwoko selaku Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Selatan, Selasa.

Ia menuturkan, sesuai Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2015 komite adalah pihak yang siap membantu sekolah dari segi akademik sampai peningkatan mutu.

Hasil dari kegiatan ini diharapkan dapat meminimalisir adanya pungutan yang tak diinginkan.

Seperti LKSN yang bantu mencari donasi dan kepala sekolah membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) secara terbuka.

Baca juga: Bikin Kaget, Warga Bandung Jawa Barat Temukan 2 Kerangka Manusia di Rumah Kosong

Baca juga: Hasil Tes Kejiwaan Pelaku Mutilasi Garut Jawa Barat Sudah Keluar, Ini Kata Polisi

"Jadi kepala sekolah juga membuat skala prioritas, dan komite sekolah tahu program-program kerja yang ada di sekolah," katanya.

Ia menuturkan, Inspektorat Pembantu Kota (Irbanko) turut memandu kegiatan tersebut yang membahas soal penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Tak hanya itu saja, Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) hingga iuran juga dibahas.

"Dari kegiatan ini, hasilnya akan mendapat penjelasan lebih jelas supaya nanti di lapangan para kepala sekolah lebih nyaman," ucap Sarwoko.

Di sisi lain, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) LKSN Jakarta Selatan Dwi Cesario menyebut siap menjembatani setiap satuan pendidikan soal permasalahan yang ada.

Misalnya, orang tua kerap kali menilai sekolah negeri harus gratis dan dana BOS masuk ke dalam pengembangan 8 Standar Nasional Pendidikan.

Di lapangan faktanya ada sejumlah kegiatan yang tidak dapat didanai BOS namun berkaitan dengan pendidikan.

"Di sekolah itu kan biasanya yang menjadi sorotan adalah pungutan, mudah sekali sebetulnya orang memberikan label bahwa setiap ada keluar dana itu berarti pungutan," ungkap dia. (m31)

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News

Ikuti saluran WartaKotaLive.Com di WhatsApp