Berita Jakarta
DPRD DKI Apresiasi WTP yang Diraih Pemprov DKI Jakarta Hingga 7 Kali Berturut-turut
DPRD DKI Jakarta mengapresiasi kesuksesan Pemprov DKI meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap pengelolaan keuangan tahun 2023 dari BPK
Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Junianto Hamonangan
"Perlu kami sampaikan juga bahwa sebelum LHP ini kami serahkan, kami telah meminta tanggapan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas konsep rekomendasi BPK, termasuk rencana aksi untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK," jelasnya.
Ahmadi berharap Pimpinan dan Anggota DPRD dapat ikut memantau penyelesaian tindaklanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan yang terdapat dalam LHP ini sesuai dengan kewenangannya.
Jika Pimpinan dan Anggota DPRD memerlukan penjelasan lebih lanjut atas substansi LHP, bisa melakukan pertemuan konsultasi dengan BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta untuk memperoleh penjelasan atas materi hasil pemeriksaan yang belum jelas.
"Dalam kesempatan ini pula, perkenankan kami mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan serta Anggota DPRD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan kepada Pj Gubernur DKI Jakarta beserta jajarannya, atas kerja sama yang baik. Kami berharap agar hasil pemeriksaan BPK dapat memberikan dorongan untuk terus menjaga dan menyempurnakan pengelolaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Untuk ketujuh kalinya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengumumkan bahwa Pemprov DKI Jakarta meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2023.
WTP merupakan opini audit yang diterbitkan, apabila laporan keuangan dianggap bebas dari salah saji material.
"BPK memberikan opini 'Wajar Tanpa Pengecualian' atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023," ujar Anggota BPK RI Ahmadi Noor Supit saat rapat paripurna di DPRD DKI Jakarta pada Kamis (25/7/2024).
Ahmadi mengatakan, BPK memberikan opini itu karena mengacu pada analisis dampak-dampak permasalahan yang ditemukan dalam proses pemeriksaan, dengan mempertimbangkan kesesuaian dan kewajaran laporan keuangan.
Hal ini sebagaimana Standar Akuntansi Pemerintahan termasuk juga rencana aksi perbaikan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Capaian ini, kata dia, hendaknya menjadi dorongan untuk selalu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah serta meningkatkan kualitas laporan keuangan. Dengan begitu, bisa menjadi prestasi yang patut dibanggakan.
"Untuk itu, kami memberikan apresiasi setinggi- tingginya kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," katanya. (faf)
Baca berita Wartakotalive.com lainnya di WhatsApp.
Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.
DPRD DKI Jakarta
Pemprov DKI Jakarta
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Pasar Lontar Kebon Melati Makin Kumuh, Camat Tanah Abang: Itu Tanggung Jawab Pasar Jaya |
![]() |
---|
Timbulkan Kemacetan dan Parkir Liar, Pedagang di Cawang Jaktim Bakal Dilakukan Pembinaan |
![]() |
---|
Puskesmas Kecamatan Makasar Launching Program 'Silat Si Pitung' untuk Masimalkan Pelayanan ke Lansia |
![]() |
---|
Penampakan Pasar Lontar Kebon Melati Jakpus yang Tak Terawat dan Sampah Berserakan |
![]() |
---|
Istri Gus Dur Sinta Wahid Siap Jadi Penjamin Penangguhan Penahanan Delpedro Dkk |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.