Berita Jakarta

DPRD DKI Apresiasi WTP yang Diraih Pemprov DKI Jakarta Hingga 7 Kali Berturut-turut

DPRD DKI Jakarta mengapresiasi kesuksesan Pemprov DKI meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap pengelolaan keuangan tahun 2023 dari BPK

warta kota/fitriandi fajar
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin berharap, Pemprov DKI terus mempertahankan prestasinya di bidang pengelolaan keuangan agar WTP Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023. 

"Perlu kami sampaikan juga bahwa sebelum LHP ini kami serahkan, kami telah meminta tanggapan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas konsep rekomendasi BPK, termasuk rencana aksi untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK," jelasnya.

Ahmadi berharap Pimpinan dan Anggota DPRD dapat ikut memantau penyelesaian tindaklanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan yang terdapat dalam LHP ini sesuai dengan kewenangannya.

Jika Pimpinan dan Anggota DPRD memerlukan penjelasan lebih lanjut atas substansi LHP, bisa melakukan pertemuan konsultasi dengan BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta untuk memperoleh penjelasan atas materi hasil pemeriksaan yang belum jelas.

"Dalam kesempatan ini pula, perkenankan kami mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan serta Anggota DPRD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan kepada Pj Gubernur DKI Jakarta beserta jajarannya, atas kerja sama yang baik. Kami berharap agar hasil pemeriksaan BPK dapat memberikan dorongan untuk terus menjaga dan menyempurnakan pengelolaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Untuk ketujuh kalinya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengumumkan bahwa Pemprov DKI Jakarta meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2023.

WTP merupakan opini audit yang diterbitkan, apabila laporan keuangan dianggap bebas dari salah saji material.

"BPK memberikan opini 'Wajar Tanpa Pengecualian' atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023," ujar Anggota BPK RI Ahmadi Noor Supit saat rapat paripurna di DPRD DKI Jakarta pada Kamis (25/7/2024).

Ahmadi mengatakan, BPK memberikan opini itu karena mengacu pada analisis dampak-dampak permasalahan yang ditemukan dalam proses pemeriksaan, dengan mempertimbangkan kesesuaian dan kewajaran laporan keuangan.

Hal ini sebagaimana Standar Akuntansi Pemerintahan termasuk juga rencana aksi perbaikan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Capaian ini, kata dia, hendaknya menjadi dorongan untuk selalu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah serta meningkatkan kualitas laporan keuangan. Dengan begitu, bisa menjadi prestasi yang patut dibanggakan.

"Untuk itu, kami memberikan apresiasi setinggi- tingginya kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," katanya. (faf)

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di WhatsApp.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.

Sumber: Warta Kota
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved