Banyak Guru Honorer Jakarta Kena Pecat, P2G: Mereka Diminta Gali Kuburan Sendiri

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Miftahul Munir

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Sejumlah guru honorer di Jakarta harus kena cleaning atau pembersihan dalam bahasa kasarnya pemecatan dari kepala sekolah tempatnya mengajar.

Hal itu diungkap oleh Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (LP2G), Iman Zanatul Haeri, Selasa (16/7/2024).

Ia mengatakan, sebelum dikeluarkan cleansing, para guru disuruh mengisi formulir dan setelah itu tak lagi mengajar.

"Itulah cleansing yang bermasalah, setelah diumumkan mereka tidak boleh lagi mengajar, mereka disuruh mengisi formulir cleansing tersebut. Ibaratnya kayak ditembak, disuruh gali kuburan sendiri," katanya, Selasa.

Menurutnya, formulir cleansing itu isinya berbeda-beda dan para guru hanya diminta mengisi, setelah itu ditentukan kepala sekolah serta dinas Pendidikan.

Ia mengaku, dirinya sudah menerima aduan dari 107 guru honorer di Jakarta di jenjang SD, SMP dan SMA.

"Kepala sekolah dan dinas belum memberi informasi resmi dan informasi lengkap, tapi dari P2G memang sedang mengawal teman-teman honorer se Indonesia, karena tanggal 4 juli kami baru saja RDUP dengan komisi X, membahas mengenai kondisi guru honorer, di daerah lain jabar bukan cleansing, tetapi honorer dikurangi jam mengajar jadi 0, tidak bisa mengajar," terangnya.

Iman mengaku, pemecatan guru honorer di Jakarta dinilai sangat kasar karena menggunakan kata cleansing.

Ia pun menyayangkan kepala sekolah memecat guru honorer di hari pertama masuk sekolah bukan dari sebulan sebelumnya.

"Dari redaksi saja ini bermasalah, dari praktik juga bermasalah, masa orang dipecat di hari pertama, kenapa enggak berita tahu sebulan sebelumnya. Karena kalau guru dipecat di hari pertama tahun ajaran baru, itu kan sekolah lain, sekolah swasta, sudah ada penerimaan guru baru, penerimaan guru baru adanya sebelum tahun ajaran baru," jelasnya.

Kendati sudah menerima aduan dari ratusan guru, tapi sebagian besar masih dapat izin untuk mengajar di sekolahnya.

Mereka terpaksa mengajar karena untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya.

Iman mengaku, sebagian yang masih mengajar sudah mengisi formulir cleansing dari kepala sekolah.

"Status honorer ini kan mau ikut seleksi P3K, mereka menunggu itu. Salah kalau dibilang guru honorer ingin karpet merah, enggak, mereka bertahan di sekolah untuk bisa ikut seleksi P3K, karena kalau sudah bukan honorer, mereka akan sulit terekrut seleksi P3K," imbuhnya.

Sementara itu Dinas Pendidikan DKI melakukan optimalisasi kualitas pendidikan dari segala sektor seperti teknologi, sarana dan prasarana, aksesibilitas termasuk tenaga pengajar.

Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Budi Awaluddin mengatakan, perbaikan pendidikan perlu diawali dari tenaga pengajar agar bersemangat memberikan ilmu kepada anak-anak.

Dinas Pendidikan DKI, kata Budi, sudah melakukan penataan tenaga honorer pada satuan pendidikan negeri di wilayah DKI Jakarta.

"Itu sesuai Permendikbud No. 63 tahun 2022 pasal 40 (4) bahwa guru yang dapat diberikan honor harus memenuhi persyaratan seperti berstatus bukan ASN, tercatat pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik), Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), dan Belum mendapat tunjangan profesi guru," kata Budi, Selasa (16/7/2024).

Baca juga: VIDEO Ini Janji Imam Budi Hartono untuk Guru Ngaji Kota Depok Usai Didukung Fortazi Tapos

Menurut Budi, Dinas Pendidikan DKI mencatat ada sekira 4.000 tenaga guru honorer dan setiap tahunnya terus mengalami penambahan.

Berdasarkan Persesjen Kemdikbud No. 1 Tahun 2018 (pasal 5), persyaratan NUPTK untuk guru honor adalah diangkat oleh Kepala Dinas.

"Dari seluruh honor yang ada saat ini dan tidak ada 1 pun guru honor yang diangkat Kepala Dinas sehingga NUPTKnya tidak dapat diproses, sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tegasnya.

Rekrutmen honor selama ini diangkat oleh kepala sekolah atas alasan kebutuhan pendidikan tanpa melalui proses rekomendasi berjenjang ke tingkat Dinas.

Sesuai aturan yang berlaku bahwa sejak tahun 2017 sampai dengan 2022 sudah mengeluarkan instruksi dan surat edaran bahwa pengangkatan guru honor harus mendapatkan rekomendasi Dinas Pendidikan.

Sehingga, kata Budi berdasarkan hasil pemeriksaan BPK tahun 2024 ditemukan peta kebutuhan guru honor yang tidak sesuai dengan Permendikbud serta ketentuan sebagai penerima honor.

"Pendidikan berkualitas menjadi perhatian khusus dalam upaya menciptakan generasi unggul di masa yang akan datang," terangnya.

Masih kata Budi, Dinas Pendidikan DKI telah melakukan analisis serta koreksi mutu pendidikan secara komprehensif agar terbentuk transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pengelolaan pendidikan termasuk guru.

Mutu serta kompetensi dari tenaga pengajar menjadi prioritas untuk ditata, karena sentuhan serta pola mengajar dari guru maka dapat langsung terlihat prestasi yang dapat diraih oleh siswa di sekolah.

"Kami optimis para orangtua atau wali murid dapat mendukung atas upaya yang kami lakukan dengan perbaikan mutu pendidikan ini. Agar kedepan para murid dapat meraih harapan dan cita-cita kita semua," terangnya. (m26)