Dugaan Maladministrasi PPDB Jakarta, Komisi E Desak Disdik Gratiskan Sekolah Negeri dan Swasta

Penjabat Gubernur DKI, Heru Budi Hartono menangapi temuan Ombudsman dengan santai karena di Jakarta tidak ditemukan pemalsuan tersebut.

"Itu kan dari temuan KTP nya ya," kata Heru, Jumat (5/7/2024).

Mantan Wali Kota Jakarta Utara itu melanjutkan, jika memang ditemukan adanya pemalsuan maka akan dilakukan penindakan.

Heru memastikan, pihaknya akan memfasilitasi pendidikan seluruh anak-anak di Jakarta dengan baik dan sesuai prosedur.

Baca juga: Banyak Anak Pindah ke Jakarta Sejak Tahun Lalu, Jadi Alasan Jumlah Pendaftar PPDB Meningkat

"Yang terpenting adalah Pemda DKI bisa memfasilitas semuanaya. Misalnya tadi perpindahan anak, orangtuanya di Bekasi, anaknya dititipin ke omnya, secara aturan itu sah saja," imbuhnya.

Sebelumnya, Sejumlah orangtua dari Bodetabek memilih memindahkan atau menitipkan anaknya ke sanak saudara di Jakarta agar bisa mendapatkan pendidikan di sekolah terbaik.

Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menanngapi hal itu secara santai karena kenyataannya sangat banyak warga yang pindahkan anaknya sekolah SD, SMP, SMA dan SMK di Jakarta.

Menurutnya, hal itu merupakan hak asasi warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik di mana saja termasuk Jakarta.

"Ada anaknya yang dititipin ke omnya di Jakarta, ada anak yang dititipin ke tantenya masukin ke Kartu Keluarhanya untuk mendapatkan sekolah yang terbaik di Jakarta, dan itu wajar sebagai orang tua dan itu wajar sebagai anak-anak mendapat hak pendidikan," kata Heru, di Pesanggarahan, Jaksel, Jumat (5/7/2024).

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di WhatsApp.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com