Megawati Tantang Penyidik KPK AKBP Rossa Purbo Bekti, Ini Kata Nawawi Pomolango

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Baru-baru ini Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri membuat pernyataan yang cukup bikin geger.

Yakni Megawati menantang penyidik KPK bernama AKBP Rossa Purno Bekti untuk datang menghadapnya.

Baca juga: Hari ini Ultah ke-58, Hasto Kristiyanto: Semoga Lebih Berdedikasi pada Bu Mega dan PDIP

Ini buntut dari kekesalan Megawati melihat loyalisnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, dibidik KPK karena terkait kasus buronan Harun Masiku.

Merespons pernyataan Megawati itu, Ketua KPK sementara, Nawawi Pomolango, mengatakan pihaknya siap pasang badan.

“Kami pimpinan yang bertanggung jawab atas kerja-kerja para kasatgas sidik,” kata Nawawi saat dihubungi Kompas.com, Selasa (9/7/2024).

Menurut Nawawi, Rossa tidak bekerja memburu Harun Masiku atas kemauannya sendiri. Ia bekerja bersama tim yang dibentuk di KPK.

Baca juga: Heboh Megawati Tantang Penyidik KPK, Ini Profil AKBP Rossa Purbo Bekti, yang Jebloskan Setnov

Mereka memburu Harun Masiku berdasar pada Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) yang diterbitkan pimpinan KPK.

Karena itu, Nawawi memerintahkan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Irjen Rudy Setiawan dan Direktur Penyidikan KPK Brigjen Asep Guntur Rahayu agar meminta Rossa tetap memburu Harun Masiku.

“Tanpa harus menanggapi segala hal yang bisa mengganggu kerja-kerjanya,” ujar Nawawi.

Terpisah, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan pihaknya tidak menargetkan pihak-pihak tertentu yang menjadi afiliasi seorang tersangka.

Pernyataan itu Alex sampaikan saat diminta menanggapi pengakuan Megawati yang merasa menjadi target penyidik KPK setelah Sekretaris PDIP Hasto Kristiyanto diperiksa penyidik dan handphone miliknya disita 10 Juni lalu.

Baca juga: KPK Siap Jerat Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dengan Pasal Perintangan Penyidikan Kasus Harun Masiku

“KPK dalam melakukan penanganan perkara korupsi tidak pernah, pimpinan ya, dari sisi kebijakan pimpinan tidak pernah menyinggung afiliasi politik para pihak yang kemudian menjadi tersangka atau sedang diperiksa,” kata Alex di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin.

Menurut Alex, pihaknya sudah berulang kali menjelaskan bahwa proses hukum yang berjalan tidak menyasar pihak tertentu berdasarkan warna politik.

Pimpinan lembaga antirasuah, kata dia, tidak pernah memeprtimbangkan aspek politik dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

“Bisa dipastikan dari kebijakan pimpinan kita tidak melihat atau mengaitkan penanganan perkara di KPK dengan afiliasi politik tertentu,” ujar Alex.