Haji Aneng Kaget Putranya Jadi Hakim Praperadilan Pegi Setiawan, Ini Pesannya untuk Eman Sulaeman

WARTAKOTALIVE.COM, KARAWANG - Haji Aneng, orangtua Eman Sulaeman, hakim tunggal Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat saat gugatan praperadilan Pegi Setiawan mengaku sempat khawatir.

Pasalnya, dirinya tidak diberitahu anaknya menjadi hakim praperadilan Pegi Setiawan atas status tersangka pembunuhan Vina di Cirebon.

"Engga, tahu pas viral itu di Tiktok ternyata hakimnya Pegi Setiawan Eman," kata Aneng  saat ditemui di Kampung Kaum Jaya, Desa Puserjaya Kecamatan Telukjambe Timur, Karawang pada Selasa (9/7/2024).

Ketika mengetahui dari media sosial, Haji Aneng bersama istrinya Tarwiyah langsung menghubungi Eman.

Saat dihubungi Eman mengungkapkan alasan tidak memberitahu kedua orangtua karena tidak ingin membuatnya cemas dan khawatir.

Apalagi perkara yang ditangani ini tengah menjadi sorotan publik atau masyarakat.

"Ya bapak mah sieun, takut. Tapi Eman bilang tenang pak jangan dipikirin. Makanya Eman engga bilang, takut bapak khawatir," ungkapnya.

Baca juga: Sambut Tahun Ajaran Baru 2024-2025, Penjualan Seragam Sekolah di Cibinong Meningkat Tajam

Baca juga: Hadiri Konferensi Ilmiah di UI, Eks Menkes Nila Moeloek Tegaskan Pentingnya Kesehatan Jiwa

Beberapa hari sebelum persidangan juga, Haji Aneng sempat menghubungi Eman kembali. Dirinya selalu mendoakan terbaik buat anaknya dan berpesan agar Eman menjalankan tugasnya dengan jujur dan adil.

Diakui Haji Aneng, dia sempat was-was dan tidak bisa tidur karena terus memikirkan kondisi anaknya.

"Masalahnya kan apa bener-benerr ceritaannya, sama polisi aduh jadi bapak waswas, jadi gak enak hati," imbuhnya.

Akan tetapi setelah putusannya keluar dan memutuskan status tersangka Pegi Setiawan gugur dan segera dibebaskan.

Aneng mengaku lega, keputusan anaknya itu membuat perasaannya "ngeplong". Walaupun tetap masih ada rasa khawatir dihatinya.

"Malamnya beres sidang telepon Eman, man gimana kamu engga apa-apa kan. Bapak khawatir, Eman jawab engga usah khawatir kan sudah selesai," beber Aneng sambil menirukan percakapan dengan aaknya tersebut.

Haji Aneng dan keluarga juga belum tahu kapan akan bertemu secara langsung dengan Eman.

Sebab, Eman menyebutkan agar jangan bertemu dahulu dalam waktu dekat. Saat

"(Ketemu Eman) Gak tau minggu sekarang apa minggu depan. Eman cuman pesan nanti sama nanyain ada wartawan ke rumah engga, takutnya ada wartawan ke rumah nanya-nanya ke bapak gitu," katanya.

Haji Aneng menambahkan, saat ini keluarga berharap Eman dalam kondisi baik dan sehat. Keluarga besar juga tetangga di tempat tinggal Eman mengaku bangga terhadap Eman.

Dirinya berharap anaknya Eman selalu menjadi hakim yang jujur dan adil.

"Bapak selalu pesan, Eman jujur adil sama sukses kariernya," katanya.

Diketahui, Eman Sulaeman, hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jawa Barat mengabulkan gugatan sidang praperadilan Pegi Setiawan. Hakim Eman membebaskan Pegi Setiawan dari status tersangka pembunuhan Vina.

Hakim Eman Sulaeman adalah hakim yang memiliki rekam jejak bagus. Dia diketahui rutin melaporkan harta kekayaannya kepada KPK.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK pada 2 Januari 2024, Eman Sulaeman tercatat memiliki harta kekayaan Rp 294 juta. Harta kekayaan Eman itu tersebar di sejumlah aset, seperti tanah, alat transportasi, harta bergerak lainnya, dan kas.

Ini Alasan Pegi Setiawan Ajukan Ganti Rugi Rp 175 Juta ke Polda Jabar
 

Pegi Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon pada 2016 dinyatakan bebas.

Hal tersebut disampaikan Hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Bandung Eman Sulaeman yang mengabulkan gugatan praperadilan Pegi Setiawan pada Senin (8/7/2024).  

Merujuk putusan tersebut, Pegi Setiawan dinyatakan harus bebaskan dari penahanan.

Alasannya penetapan tersangka oleh Polda Jawa Barat (Jabar) dinyatakan tidak sah.

Tak hanya dibebaskan, Pegi Setiawan disebut berhak atas ganti rugi.

Pakar Psikologi Forensik, Reza Indragiri Amriel mengatakan korban salah tangkap biasanya mendapatkan ganti rugi.

"Korban salah tangkap mendapat ganti rugi. Demikian praktik di banyak negara,” kata Reza melalui keterangan tertulis pada Senin (8/7/2024).

Namun, menurut dia, institusi kepolisian biasanya melakukan penyelesaian secara kekeluargaan dengan memberikan kompensasi ketimbang menempuh proses hukum seperti sidang praperadilan.

Baca juga: Jakarta Barat Jadi Wilayah Tertinggi Kasus Judi Online, Uus Kuswanto Ultimatum ASN

Baca juga: Selalu Jadi Momok, DPRD DKI Jakarta Minta Partisipasi Warga Tangani Masalah Sampah

"Ketimbang melalui mekanisme hukum yang bersifat memaksa bahkan mempermalukan, institusi kepolisian biasanya memilih penyelesaian secara kekeluargaan guna memberikan kompensasi itu,” ujarnya.

Hanya saja, dalam gugatan praperadilan Pegi Setiawan diketahui tidak mencantumkan petitum mengenai ganti kerugian tersebut.

Melainkan, hanya menyebut soal biaya perkara yang diminta dibebankan kepada termohon yakni Polda Jabar. Kemudian, meminta agar kedudukan dan harkat, serta martabat Pegi Setiawan selaku pemohon dikembalikan.

Oleh karenanya, dalam putusannya, hakim Eman Sulaeman juga tidak mencantumkan perihal ganti rugi tersebut.

Berikut 9 poin putusan praperadilan Pegi Setiawan yang dibacakan dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jabar pada Senin, 8 Juli 2024:

1. Mengabulkan permohonan praperadian termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan proses penangkapan Pegi Setiawan beserta semua yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan tindakan pemohon menetapkan termohon sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eky dinyatakan tidak sah;
4. Menyatakan surat penetapan tersangka Pegi Setiawan batal demi hukum;
5. Menyatakan tidak sah segala keputusan dan penetapan yang dilakukan lebih lanjut oleh termohon yang dikenakan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon.
6. Memerintahkan termohon menghentikan penyidikan terhadap termohon;
7. Memerintahkan pada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan;
8. Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala;
9. Membebankan biaya perkara pada negara.

Kemudian, berikut 9 poin petitum yang dibacakan kuasa hukum Pegi Setiawan dalam sidang di PN Bandung, Jawa Barat pada Senin, 1 Juli 2024:

1. Mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan proses penetapan tersangka terhadap pemohon tanggal 21 Mei 2024 atas nama Pegi Setiawan beserta seluruh yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan tindakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana perlindungan anak dan/atau pembunuhan berencana dan/atau pembunuhan adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum
4. Menetapan surat ketetapan tersangka tanggal 21 Mei 2024 batal demi hukum;
5. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang bekenaan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon;
6. Memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan perintah penyidikan terhadap pemohon;
7. Memerintahkan termohon untuk melepaskan pemohon;
8. Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala;
9. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum kepada termohon.

Respons Polri soal salah tangkap

Menanggapi dugaan Pegi Setiawan mengalami salah tangkap oleh penyidik Polri, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan bahwa pihaknya masih mendalami seluruh proses penyidikan dilakukan.

"Saya sampaikan bahwa putusan apakah ini salah tangkap atau tidak, ini kita masih melihat. Melihat sejauh mana proses yang ada," kata Djuhandhani di Mabes Polri, Jakarta, Senin.

Hanya saja, dia menjelaskan bahwa dalam amar putusan praperadilan itu disebutkan terdapat tahapan formil yang mungkin tidak dipatuhi penyidik sehingga dianggap penetapan status tersangkanya tidak sesuai prosedur.

"Walaupun tetap kita pada prinsip adalah praduga tak bersalah, kemudian apakah formil yang seperti kita ikuti bersama bahwa hakim juga menyampaikan ada formil yang tidak dipenuhi oleh penyidik," ujar Djuhandhani.

Lebih lanjut, Djuhandhani mengatakan, Bareskrim Polri akan melakukan pendampingan atau asistensi terhadap Polda Jawa Barat yang menangani kasus tersebut.

Minta ganti rugi Rp 175 juta

Namun, ditemui usai sidang pembacaan putusan praperadian, tim kuasa hukum Pegi Setiawan mengatakan, bakal menuntut ganti rugi senilai Rp 175 juta kepada Polda Jabar.

"Kurang lebih Rp175 juta dari dua sepeda motor yang ditahan Polda Jabar dengan ditambah penghasilan setiap bulan Rp 5 juta sebagai kuli bangunan yang terhenti selama tiga bulan,” kata Kuasa hukum Pegi Setiawan, Toni RM di Bandung, dikutip dari Antaranews, Senin.

Toni mengatakan, Pegi Setiawan telah kehilangan penghasilan dan pekerjaan selama ditahan.

Padahal, dia selama ini menjadi tumpuan hidup keluarganya.

Sebagai kuli bangunan, menurut dia, penghasilan kliennya itu cukup membantu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan kedua adiknya.

“Sehingga ketika ditahan, Pegi kehilangan penghasilan. Maka kami nanti berdiskusi dengan tim penasihat hukum berencana akan mengajukan gugatan ganti kerugian,” ujar Toni.

Selain itu, dia menuntut agar Polda Jabar segera mengumumkan bahwa Pegi Setiawan bukan lagi tersangka.

Sebagaimana bunyi amar putusan hakim PN Bandung, yakni "memulihkan hak pemohon dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala”.

Aturan ganti Rugi

Diberitakan sebelumnya, dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memang diatur mengenai rehabilitasi, ganti rugi hingga pemulihan nama baik korban salah tangkap oleh Kepolisian.

Hanya saja terdapat beberapa aturan yang mengikuti, seperti hanya bisa diajukan oleh seseorang yang berstatus tersangka, terdakwa atau terpidana.

Kemudian, dapat diterapkan apabila keputusan pengadilan telah berkuatan hukum tetap.

Dengan kata lain, bisa saja sudah diputus oleh Mahkamah Agung (MA) atau tidak diajukannya banding.

Hak ganti kerugian bagi korban salah tangkap dituangkan dalam Pasal 95 Ayat (1) KUHAP yang berbunyi, “Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan”.

Tuntutan ganti kerugian juga dapat diajukan oleh ahli waris yang bersangkutan kepada pengadilan yang berwenang mengadili, sebagaimana termaktub dalam Pasal 95 Ayat (2).

Kemudian, dalam ayat (3) sampai (5) pasal yang sama mengatur perihal pengajuan dan pemeriksaan permintaan ganti rugi bisa diajukan melalui praperadilan.

Besaran ganti kerugian yang akan didapat oleh korban salah tangkap adalah minimal Rp 500.000 dan paling banyak Rp 100 juta.

Angka ini sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.

Namun, jika kekeliruan atau kesalahan penangkapan atau penahanan yang dialaminya mengakibatkan luka berat atau cacat, sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, besarnya ganti kerugian yang diterima adalah Rp 25 juta-Rp 300 juta.

Sementara itu, jika penangkapan atau penahanan yang dialami mengakibatkan kematian, maka besarnya ganti kerugian yang diberikan sesuai aturan adalah Rp 50 juta-Rp 600 juta.

Kemudian, diatur juga bahwa tuntutan ganti kerugian dapat diajukan paling lama tiga bulan sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima, sebagaimana termaktub dalam Pasal 7 Ayat (1) PP Nomor 92 Tahun 2015.

Dalam hal perkara yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau tingkat penuntutan, ganti kerugian diajukan paling lambat tiga bulan sejak tanggal pemberitahuan penetapan praperadilan.

Demikian diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) PP Nomor 92 Tahun 2015.

Kemudian, terkait pemohonan rehabilitasi, seseorang bisa mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan Pasal 97 Ayat 1 KUHAP berbunyi, “Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap”.

Sementara itu, permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus oleh hakim praperadilan.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News

Ikuti saluran WartaKotaLive.Com di WhatsApp