Pontjo Sebut Pembentukan Kabinet Prabowo Haruslah Kabinet yang Representatif dan Profesional

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Aliansi Kebangsaan kembali menyelenggarakan FGD dengan topik “Kabinet yang Representatif dan Profesional”.

FGD tersebut digelar secara online Jumat (17/5/2024).

Topik ini sengaja diangkat mengingat Indonesia baru saja melaksanakan  pemilihan umum 2024 untuk memilih
anggota Dewan Perwakilan Rakyat serta memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024-2029.

FGD menghadirkan narasumber yairu Hurriyah (Direktur PUSKAPOL Universitas Indonesia), Dr. Prasetijono Widjojo (Aliansi Kebangsaan), Dr. Amalinda Savirani, M.A. (Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada), dan Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M. (Pakar Hukum Tata Negara).

Baca juga: Pontjo Harapkan Dunia Usaha Harus Mengaktualisikasikan Makna Spriritual Sila Pertama Pancasila

Dengan penetapan resmi Presiden/Wakil Presiden terpilih, maka agenda politik
kenegaraan penting berikutnya adalah pembentukan pemerintahan atau kabinet baru, yang akan bertugas menjalankan roda pemerintahan lima tahun ke depan.

“Sesuai amanat konstitusi UUD 1945, pemerintah berkewajiban melaksanakan dan mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yaitu Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur,” ucap Ketua Aliansi Kebangsaan Pontjo Sutowo saat memberikan pengantar.

Menurutnya, menyusun kabinet baru tidaklah mudah. Tentu ini tugas dan tanggungjawab yang berat, tapi harus
dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan dan sumber daya yang ada.

Dalam melaksanakan kewajiban konstitusional tersebut, pemerintah yang baru harus menyusun kebijakan dan strategi Pembangunan Nasional.

Baca juga: Pesan KWI Ingatkan Prabowo Subianto Agar jadi Bapak Bangsa dan Sejahterakan Rakyat

Kebijakan yang mampu menjawab tantangan dan persoalan pokok yang dihadapi bangsa Indonesia ke depan dalam dinamika perubahan yang begitu cepat.

Selain itu,juga dituntut punya kemampuan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut secara tepat dan nyata, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

“Dalam konteks inilah menjadi penting wacana tentang bagaimana corak atau karakteristik pemerintahan atau kabinet baru yang akan dibentuk nanti,” katanya.

Menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada Oktober 2024, sudah muncul berbagai wacana dalam masyarakat tentang bentuk dan karakteristik pemerintahan/kabinet.

Apakah model kabinet baru nanti akan meneruskan karakteristik kabinet sebelumnya, yaitu kabinet yang merepresentasikan semua kekuatan partai politik pendukung (atau sering disebut “kabinet bagi-bagi kursi”).

“Kalau model itu yang dipilih maka bisa dikatakan karakteristik kabinet baru nanti adalah kelanjutan corak kabinet pemerintahan sebelumnya,” ujarnya.

Baca juga: Alumni ITB Gelar Diskusi Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ada Delapan Tantangan yang Harus Dihadapi

Pilihan lain adalah pembentukan kabinet baru berbasis kompetensi yang lebih mengutamakan keahlian/kemampuan professional (zaken kabinet).