Partai Gerindra Ingatkan Prabowo bukan Tempat Berlindung atau Bunker bagi Politikus Hitam.

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA--Partai Gerindra mengingatkan jangan ada politikus hitam yang memanfaatkan kekuasaan Prabowo Subianto untuk berlindung.

Prabowo bukanlah bunker atau tempat berlindung bagi orang-orang yang punya niat jahat.

Pemerintahan pasangan pemenang Pilpres 2024 Prabowo-Gibran hanya digunakan seluruhnya untuk kepentingan rakyat dan bangsa.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani dalam keterangannya.

"Maka jangan pernah berharap kekuasaan ini akan dijadikan sebagai bunker pengaman bagi mereka yang ingin berbuat gelap, berbuat hitam.

Adigang adigung sopo siro sopo ingsun dan perbuatan buruk lainnya harus dijauhkan.

Kita akan buat kekuasaan ini menjadi terang benderang dalam menjaga kesatuan dan kesatuan republik Indonesia," ujar Muzani.

Baca juga: Sesalkan Penyegelan Galangan Kapal Panji Gumilang, Alvin Lim: Padahal Tujuannya Sama dengan Prabowo

"Karena itu kekuasaan yang dipegang di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo adalah kekuasaan yang digunakan untuk kebaikan, kebenaran, menciptakan rasa aman, dan berpihak kepada rakyat kecil.

Dan yang terpenting kita harus tetap rendah hati, Insya Allah keberkahan dan kebaikan akan selalu menyertai perjuangan kita.

Inilah tekad Pak Prabowo karena jabatan presiden yang beliau pegang hanyalah alat untuk membela wong cilik," tuturnya seperti dilansir Kompas.com.

Muzani menjelaskan, terpilihnya Prabowo sebagai presiden merupakan penyemangat bagi kader Gerindra.

Dia mengaku mendengar bahwa banyak caleg Gerindra yang tidak peduli apakah dirinya terpilih atau tidak.

"Saya dapat laporan banyak caleg tidak ngurus dirinya terpilih atau tidak, yang penting Prabowo terpilih jadi presiden," jelas Muzani.

Meski demikian, kata Muzani, ternyata memenangkan Prabowo sebagai presiden tidaklah cukup.

Menurutnya, Prabowo tetap membutuhkan dukungan dari rakyat untuk menjalankan pemerintahan, termasuk dukungan yang kuat dari parlemen dan partai politik.

"Tujuannya agar setiap janji-janji kampanye politik seperti makan siang dan minum susu gratis, pupuk murah, dan lainnya bisa berjalan dengan baik.

Baca juga: Pengamat Kritisi Langkah Prabowo yang Bakal Tambah Kementerian, Pembiayaan APBN Akan Bengkak 

Itu sebabnya, kita harus turun kembali kepada masyarakat insyaAllah Pak Prabowo akan menepati janjinya setelah dilantik," imbuhnya.

Janji tinggalkan gaya militeristik

Pada kesempatan terpisah, Prabowo Subianto menyatakan bakal menepis kekhawatiran banyak pihak dalam memimpin pemerintahan mendatang, terkait rekam jejaknya saat masih berdinas di TNI.

Menteri Pertahanan itu merasa mengalami pembunuhan karakter saat pemilihan presiden (Pilpres) 2024 tetapi menurut dia hal itu adalah bagian dari proses suksesi.

”Jadi, kekhawatiran apa lagi? Di setiap pemilu, mereka (kompetitor) pasti akan mencari kelemahan-kelemahan (saya). Ya, saya dulu jenderal.

Saya bangga sebagai jenderal karena saya mengabdi kepada bangsa.

Saya mempertaruhkan nyawa untuk rakyat," kata Prabowo dalam wawancara khusus dengan Al Jazeera yang dirilis pada Minggu (12/5/2024), dikutip Kompas.com dari dari Kompas.id.

Prabowo mengatakan, dia sudah berkali-kali menghadapi tuduhan dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) pada masa lalu, utamanya terkait dugaan penculikan sejumlah aktivis pro demokrasi pada rentang 1997-1998.

Dia menyampaikan seluruh tuduhan itu tidak tepat dan tidak terbukti sampai saat ini.

Baca juga: Prabowo Bakal Tambah Kementerian, Pengamat Ujang Komarudin: Harus Perhatikan Kebatinan Publik

"Saya dituding melakukan banyak hal, itu namanya demonisasi, pembunuhan karakter, yang memang menjadi bagian dari politik.

Saya hadapi itu semua. Tuduhan-tuduhan itu sepenuhnya menghina dan sangat keliru, tetapi itu hanya bagian dari sebuah permainan,” ujar Prabowo.

Karier militer Prabowo berakhir pada Mei 1998 karena terseret kasus dugaan penculikan aktivis pro demokrasi pada 1997-1998.

Dia digeser dari posisi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) dengan pangkat Letnan Jenderal menjadi Komandan Sekolah Staf dan Komando (Sesko) TNI di Bandung, Jawa Barat.

Akibat dugaan keterlibatannya dalam kasus penculikan sejumlah aktivis 1997-1998, Panglima TNI saat itu, Jenderal Wiranto, membentuk Dewan Kehormatan Perwira (DKP).

Setelah disidang, DKP menyatakan Prabowo bersalah melakukan ketidakpatuhan, memerintahkan perampasan kemerdekaan orang lain, dan penculikan.

Alhasil DKP menyatakan memberhentikan Prabowo dari dinas keprajuritan.

Baca juga: Asal Muasal Sandi 08 yang Melekat pada Prabowo hingga jadi Presiden, Ternyata dari Luhut

Setelah lepas dari karier militer, Prabowo kemudian masuk ke dunia usaha dan politik.

Dia sempat bergabung menjadi kader Partai Golkar dan akhirnya mengundurkan diri dan bergabung dengan Partai Gerindra sampai saat ini.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menganugerahkan gelar bintang 4 kepada Prabowo pada 28 Februari 2024 lalu.

Meski sudah tidak berdinas di TNI, kini Prabowo resmi menyandang pangkat terakhir Jenderal.

Prabowo Subianto tercatat menang Pilpres 2024 dengan perolehan suara melebihi 58 persen.

Dia menang dari 2 pesaingnya, yakni Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. 

Perolehan suara Prabowo tercatat unggul di 36 dari 38 provinsi. Akan tetapi, kemenangan Prabowo sempat disengketakan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Salah satu yang dipersoalkan dalam gugatan itu adalah dugaan politisasi bansos.

Akan tetapi, majelis hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak memiliki cukup bukti dan meyakini bansos dari pemerintah memengaruhi pilihan pemilih pada Pilpres 2024.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News

Ikuti saluran WartaKotaLive.Com di link WhatsApp ini