Viral Prabowo Angkat Sufmi Dasco dan Fadli Zon Jadi Mendagri dan Menlu, Pengamat: Harus Non Partai

Menteri Investasi: Bahlil Lahadalia

Menteri Komunikasi, Informatika & Digital: Budi Arie Setiadi

Wakil Menteri Komunikasi, Informatika & Digital: Drs. Kaylani, SH. MH.

Menteri Perdagangan: Dr. Zulkifli Hasan

Menteri Pertanian: Andi Amran Sulaiman

Menteri Lingkungan Hidup: Budisatrio Djiwandono

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi: Mayjen TNI ( Purn) Bambang Eko S

Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi: Habiburokhman

Menteri Desa, Daerah Tertinggal & Transmigrasi: Dr. Budiman Sudjatmiko

Wakil Menteri Desa, Daerah Tertinggal & Transmigrasi: Drs. Firdaus, M.Si.

Menteri Tata Ruang, BPN & Kehutanan: Agus Harimurti Yudhoyono

Wakil Menteri Tata Ruang, BPN dan Kehutanan: Raja Juli Antoni

Menteri BUMN: Ir.Sakti Wahyu Trenggono

Wakil Menteri BUMN: T.Helmi

Menteri Kelautan dan Perikanan: TB Heru Rahayu

Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan: M. Riza Damanik

Menteri Pemuda & Olahraga: Dito Ariotedjo

Wakil Menteri Muda Pemuda & Olahraga: Arief Rosyid Hasan

Menteri Koperasi, UMKM & Pasar Tradisional: Maruarar Sirait

Wakil Menteri Koperasi, UMKM & Pasar Tradisional: Sudaryono

Menteri Sekretaris Pengendalian Pembangunan: Roberto Lumbun Gaol

Kepala BIN: Letjen. (TNI) I. Nyoman Cantiyasa

Kepala Badan Pangan Nasional: Arief Prasetyo Adi

Kepala Badan Gizi Nasional: Prof. Dadan Mindayana

Kepala Badan Penerimaan Negara: Prof.Dr.Bambang Brodjonegoro

Kepala Staf Kepresidenan: Nusron Wahid

Ketua Koordinator Strategis Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Sufmi Dasco Ahmad, angkat bicara terkait marak beredar susunan Kabinet Prabowo-Gibran di media sosial.

Dasco menegaskan bahwa tidak ada satupun versi susunan Kabinet yang beredar di media sosial yang valid.

"Kami konfirmasi bahwa tidak ada satupun versi yang benar. Karena apa? Karena penyusunan kabinet prosesnya belum dimulai," tegas Dasco, Minggu (28/4/2024).

Ketua Harian Partai Gerindra itu menuturkan, masyarakat luas terutama pendukung Prabowo-Gibran agar tidak merasa bingung bahwa akhir-akhir ini banyak sekali beredar susunan kabinet dengan berbagai macam versi.

Dasco menuturkan komunikasi-komunikasi terkait penyusunan Kabinet Prabowo-Gibran masih dilakukan.

"Pak Prabowo masih melihat portofolio yang ada, kemudian masih melakukan pengkajian kementerian-kementerian yang ada dan sehingga terlalu dini rasanya susunan kabinet itu sudah keluar," tuturnya.

Ia menilai, beredarnya susunan Kabinet di media sosial dipandang sebagai sebuah aspirasi.

Namun sekali lagi ia menegaskan bahwa susunan Kabinet tersebut tidak benar dan belum pernah dikeluarkan oleh tim Prabowo-Gibran.

"Sehingga kami minta masyarakat untuk tidak bingung karena ini banyak yang bertanya dan WA apakah versi ini yang mana yang benar," ujarnya.

"Bahwa semuanya itu adalah mungkin aspirasi tapi bukan dikeluarkan resmi oleh Pak Prabowo dan timnya," tegasnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda memprediksi, posisi menteri triumvirat di era Prabowo-Gibran tidak akan diberikan ke partai politik (parpol).

Adapun menteri triumvirat yakni Menlu, Mendagri, dan Menhan.

Ketiganya secara bersama-sama akan bertugas menggantikan presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya.

“Triumvirat itu posisi mendagri, menhan, dan menlu. Jadi kalau berhalangan presiden wapres kan mereka akan memimpin bertiga. Dan ini saya kira ini akan strategis, jangan dikasih orang partai,” kata Hanta dalam siaran I NI LUH di YouTube Kompas TV, Rabu (1/5/2024).

Lebih lanjut, Hanta memprediksi ada kemungkinan posisi Mendagri tetap akan diisi oleh Tito Karnavian yang juga orangnya Presiden Jokowi.

Kemudian, posisi Menhan bisa diisi Letnan Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin yang juga orang dekat Prabowo Subianto.

“Pak Tito dekat dengan Prabowo, Pak Tito orangnya Jokowi. Itu bisa jadi misalnya lanjut, misal ya. Kemudian Pak Sjafri. Menlu, kita lihat kita tunggu siapa,” ucap Hanta.

Selain tiga menteri triumvirat ini, posisi Menteri BUMN, Menteri ESDM, Menteri Keuangan, hingga Mensesneg juga dinilai tak akan diberikan ke partai politik.

Sebab, posisi tersebut sangat strategis karena berkaitan menguasai hajat hidup rakyat dan dapur kekuasaan presiden.

“Jadi yang ini saya kira tidak sembarangan dikasih ke partai, sekadar bagi, silakan ini buat Golkar, ini buat PAN. Wilayah itu saya kira wilayah eksklusif Jokowi dan Prabowo,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Hanta juga berpandangan, nomenklatur menteri di era Prabowo-Gibran bisa bertambah.

Hal ini tentunya tak terlepas dari jumlah koalisi Prabowo yang banyak dan keinginannya untuk merangkul semua pihak.

“Kalau menambah 20 atau 24 (menteri dari partai) kemudian dibandingkan 34 (jumlah menteri) itu kesannya proporsinya besar,” kata Hanta.

“Ada potensi jumlah nomenklatur menterinya yang ditambahkan. Nah bisa jadi 34, bisa jadi 40 atau bahkan lebih,” katanya.

Hanta juga menyebut, kabinet yang gemuk berpotensi membuat pemerintahan berjalan kurang efektif.

Sebab, semakin banyak menteri berpotensi membuat Prabowo sebagai presiden menjadi tidak leluasa karena banyak tumpang tindih di antar kementerian.

“Koalisinya sudah gemuk ditambah nomenklatur atau komposisi menteri juga gemuk. Sebenarnya semakin banyak sebenarnya semakin, mohon maaf, kurang efektif secara kualitatif. Jadi jangan terjebak kuantitatif,” ucapnya.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News

Ikuti saluran WartaKotaLive.Com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaYZ6CQFsn0dfcPLvk09