Projo: Mubazir Jika Jokowi Pulang Kampung, Cocoknya Jadi Ketum Parpol

Hanya saja hal itu sebaik Anya disampaikan dalam konteks sikap partai yang mewakili kepentingan rakyat.

Panel menambahkan Indonesia terlalu besar untuk diurus oleh satu pihak, apalagi hanya oleh individu. 

Menurutnya, negara sebesar Indonesia membutuhkan persatuan nasional untuk menghadapi tantangan agar bisa lompat ke jajaran negara-negara maju. 

“Saya tidak tahu apakah komentar Mas Hasto mengenai Pak Jokowi (Joko Widodo) dan Prabowo-Gibran menggambarkan dinamika internal partai yang terjadi pasca-Pemilu 2024,” ujar Panel.

Dia menegaskan, baik Presiden Jokowi maupun Prabowo-Gibran menjalin komunikasi yang intens dengan semua kekuatan politik. 

Komunikasi tersebut diyakininya bakal menghadirkan pemerintahan yang berpihak pada kepentingan rakyat. 

Menurut Panel, legacy pemerintahan Jokowi pada 2014-2024 sangat dirasakan oleh seluruh rakyat. 

Bahkan, kata dia, kemenangan telak Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024 menunjukkan kepercayaan rakyat bahwa program-program Jokowi akan berlanjut dan disempurnakan. 

“Publik membutuhkan kepemimpinan dan pemerintahan yang setia di garis rakyat, bukan yang baperan tak berujung,” imbuh Panel.

Sebagaimana diketahui, belakangan Hasto kerap mengkritisi Presiden Jokowi dan putranya, Gibran.

Baca juga: Perintahkan Projo Cabut Gugatan terhadap Butet Kartaredjasa, Jokowi: Dia Kawan Kita

Hasto sempat mengakui PDIP khilaf karena telah mencalonkan Gibran sebagai Wali Kota Solo pada Pilkada 2020 lalu.

Hasto mengatakan, saat itu PDIP mengusung Gibran karena melihat kepempimpinan ayahnya yakni, Jokowi berhasil membawa kemajuan untuk Indonesia.

"Ya kami jujur saja khilaf ketika dulu ikut mencalonkan Gibran karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan yang dilakukan Pak Jokowi," kata Hasto dalam sebuah diskusi daring pada Sabtu (30/3/2024).

Namun, kata dia, pihaknya menyadari ternyata kemajuan itu dipicu beban utang pemerintah yang sangat besar.

Menurut Hasto, utang pemerintah hampir mencapai 196 miliar USD, lalu swasta dan BUMN hampir mencapai 220 milair USD.