Soal Oposisi atau Koalisi dengan Prabowo, Ganjar: Keputusan Ada di Tangan PDIP

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA--Ganjar Pranowo mengaku tidak tahu apakah PDI Perjuangan dan PPP bergabung dengan pemerintah Prabowo-Gibran atau tidak.

Capres nomor urut 3 tersebut menegaskan, urusan berkoalisi atau merapat ke pemenang Pemilu bukan ranahnya. Namun dia yakin hak angket akan terus bergulir di parlemen.

"Soal sikap partai ke mana, beroposisi atau koalisi dengan pemerintah baru, nanti partai yang akan memutuskan," kata Ganjar dalam konferensi pers di Posko Ganjar-Mahfud, Jalan Teuku Umar Nomor 9, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2024).

"Saya dan Pak Mahfud MD tidak berwenang mengurusi hal itu karena memang di luar ranah kami. Kami juga tidak berwenang mencampuri proses-proses hak angket yang bakal bergulir di DPR," imbuhnya.

Dalam hal ini, Ganjar menyerahkan sepenuhnya pada wewenang DPR. "Tadi saya sampaikan, (hak) angket nanti akan ada di parlemen," ujar mantan Gubernur Jawa Tengah ini.

Baca juga: Ini Prediksi Pengamat Politik: Setelah Presiden Jokowi Lengser, PDIP Merapat ke Prabowo

Menurut Ganjar, saat ini yang harus dimatangkan adalah proses administratif berupa naskah akademik.

"Dan dari seluruh prosesnya, saya dengar sudah disiapkan. Jadi kami menyerahkan kepada kawan-kawan yang ada di parlemen. Rasanya sudah siap mereka, tinggal proses administratifnya."

Lebih lanjut, Ganjar memastikan bahwa pihaknya bakal mengajukan sengketa Pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK), saat ditanya apakah menolak hasil pemilihan umum (Pemilu) 2024 yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada Rabu (20/3/2024) malam.

"Kami akan ke MK. Jadi kami akan ke MK ini untuk mengungkap apa yang dari awal sampai dengan akhir yang tadi kami ceritakan itu.

Sehingga betul-betul tadi Prof Mahfud juga sudah sampaikan bagaimana mengawal demokrasi ini bisa berjalan," kata Ganjar seperti dilansir Kompas.com.

Sebelumnya kubu Ganjar Pranowo-Mahfud MD, berharap Mahkamah Konstitusi (MK) tidak fokus pada perbedaan perolehan suara tiap kandidat saat menangani sengketa perselisihan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Kalau Mahkamah Konstitusi hanya membatasi pada perolehan suara dan perbedaan perolehan suara, menjadi 'mahkamah kalkulator', itu tidak akan menyelesaikan persoalan," kata Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, Rabu (20/3/2024).

Baca juga: Anies Baswedan Tak Sudi Ucapkan Selamat kepada Prabowo-Gibran, Ini Dia Alasannya

Todung mengklaim bahwa upaya Ganjar-Mahfud mengajukan gugatan ke MK bertujuan untuk membuktikan kecurangan pada Pemilu 2024, bukan masalah menang dan kalah.

Sebab, dia menuding ada intervensi kekuasaan melalui politisasi bantuan sosial hingga intimidasi terhadap kepala daerah untuk memobilisasi dukungan pemilih kepada kandidat tertentu.

Oleh karena itu, Todung berharap MK memberi kesempatan bagi kubu Ganjar-Mahfud membeberkan segala bentuk kecurangan yang terjadi, tidak hanya fokus pada perbedaan perolehan suara antarkandidat.

"Buat saya, there is something wrong with the election, ada yang salah dengan proses pemilihan umum.

Bukan kita menolak pemilu tapi kita ingin memperbaiki dan mengoreksi kesalahan-kesalahan itu," ujarnya.

PDIP berpeluang gabung Prabowo

Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi tidak yakin PDI Perjuangan bakal menggulirkan hak angket di Dewan Perwakilan Rakyat DPR.

Partai berlambang moncong putih tersebut diduga sedang berupaya menjalin hubungan politik dengan pemerintahan Prabowo pasca Presiden Joko Widodo lengser.

Baca juga: Menang Pilpres bersama Prabowo Gibran Tetap Irit Bicara, Pikirkan Merebaknya Kasus DBD

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia tersebut menilai saat ini PDIP sudah tidak mempunyai beban buat mengajukan hak angket di DPR karena pemilihan umum sudah selesai dan menjadi pemenang Pemilu.

Akan tetapi, PDIP yang tak kunjung menegaskan sikap soal hak angket juga menimbulkan tanda tanya.

"Ini pandangan saya, yang sedang dipikirkan oleh PDI Perjuangan adalah pemerintahan pasca Jokowi. Jadi sepertinya PDI Perjuangan masih mempertimbangkan untuk setidaknya membangun hubungan baik, untuk tidak mengatakan berkoalisi, dengan pemerintahan Prabowo," kata Burhanuddin dalam program Obrolan Newsroom di Kompas.com, Rabu (20/3/2024).

"Karena kalau dari elektoral dan dari sisi masa jabatan Pak Jokowi yang nyaris habis kan seharusnya tidak ada masalah dengan PDI Perjuangan untuk segera mengajukan hak angket," sambung Burhanuddin.

Bahkan menurut Burhanuddin, jika melihat perkembangan situasi seperti saat ini dia menduga PDI Perjuangan juga berhasrat bergabung dengan pemerintahan pasca kepemimpinan Presiden Jokowi.

"Jangan-jangan PDI Perjuangan juga sedang mempertimbangkan juga untuk bergabung dengan pemerintahan Pak Prabowo, karena harusnya kan enggak ada masalah.

Baca juga: Surya Paloh Terima Hasil Pemilu dan Ucapkan Selamat pada Prabowo, PKS: Masih Ada MK

Ini mungkin yang menjawab kenapa lama sekali untuk proses hak angket ini," ucap Burhanuddin.

Selain itu, kata Burhanuddin, hubungan antara Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto selama ini baik-baik saja.

Sebab keduanya kerap bekerja sama dalam sejumlah kontestasi politik seperti mendukung pasangan Jokowi-Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada pemilihan kepala daerah Jakarta pada 2012.

"Jadi jangan lupa Pak Prabowo itu mantan cawapresnya Ibu Mega di 2009, dan hubungan pak Prabowo dengan Ibu Mega itu bagus sekali," ujar Burhanuddin.

Diberitakan sebelumnya, KPU RI telah mengumumkan hasil rekapitulasi suara Pilpres 2024 tingkat nasional pada Rabu malam.

Ganjar-Mahfud meraup suara terendah dibandingkan dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden lainnya, yakni 27.040.878 suara.

Sementara pasangan calon (paslon) nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memperoleh 96.214.691 suara.

Kemudian, pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, mengantongi 40.971.906 suara.